Jokowi: Pengalihan subsidi BBM untuk sektor produktif

Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) senilai Rp 2.000 per liter untuk premium dan solar. Harga baru premium per 18 November pukul 00:00 WIB adalah Rp 8.500, sedangkan harga solar Rp 7.500 per liter. Harga minyak tanah tetap Rp 2.500 per liter.   

Presiden mengumumkan pengalihan BBM bersubsidi pada Senin (17/11), pukul 21:00 WIB di Istana Merdeka, Jakarta.  Sejumlah menteri mendampingi. Lima di antaranya menteri ekonomi, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago.  

Satu jam sebelum kenaikan diumumkan, kelima menteri mengundang sejumlah wartawan bertemu di kantor Menko Perekonomian. Mereka ini menjelaskan rencana pengalihan subsidi BBM.                

Secara cara komunikasi, pengumuman kenaikan BBM kali ini menuai pujian. Presiden Jokowi menyampaikan keputusan pahit itu secara langsung.   

“Yang tidak populer biar saya yang mengumumkan,” demikian Jokowi berkata, sebagaimana dikutip Menteri Sudirman Said. “Padahal kami sudah siap mengumumkan,” ujar Menteri Sudirman.  

Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, empat kali pengumuman kenaikan BBM dilakukan menteri, tiga di antaranya oleh Menteri ESDM, dan satu kali dilakukan Menteri Keuangan didampingi sejumlah menteri ekonomi.  Saat itu SBY mengumumkan penurunan BBM pada Januari 2009. Tahun pemilu,              

“Selama ini negara membutuhkan anggaran untuk membangun infrastruktur, untuk pendidikan, dan kesehatan. Namun, anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM,” demikian Jokowi berkata soal alasan kenaikan harga BBM kali ini.  

Untuk rakyat kurang mampu, kata Jokowi, disiapkan program-program perlindungan sosial, berupa paket Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dapat segera digunakan untuk menjaga daya beli rakyat dan memulai usaha-usaha di sektor ekonomi produktif.  

“Pasti akan bermunculan pendapat setuju dan tidak setuju. Pemerintah menghargai setiap masukan. Semoga keputusan pengalihan subsidi ke arah sektor produktif merupakan jalan terbuka agar menghasilkan manfaat bagi masyarakat Indonesia keseluruhan,” kata Jokowi.               

Menko Sofyan Djalil menjelaskan, dana yang bisa dialihkan dari subsidi BBM pasca kenaikan harga sekitar Rp 120 triliun untuk tahun 2015. “Ini memberikan peluang bagi pemerintah merealisasikan visi Presiden Jokowi membangun infrastruktur, termasuk mengalokasikan sekitar Rp 5tTriliun untuk dana perlindungan sosial,” ujar Sofyan.  

Menteri Andrinof menjelaskan rencana pengalihan subsidi BBM dalam dokumen setebal 11 halaman yang dibagikan ke media. Di sana terpampang data rencana pembangunan infrastruktur 2015-2019, pemeliharaan infrastruktur termasuk jalan baru sepanjang 2,650 kilometer, jalan tol 1,000 kilometer, pemeliharaan jalan sepanjang 46,770 kilometer pembangunan 15 bandara baru, pengadaaan 20 pesawat perintis sampai pembangunan pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi.  

Ada juga rencana pembangunan jalur kereta api sepanjang 3,258 kilometer di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pemerintah berencana membangun angkutan massal cepat perkotaan di 16 kota metropolitan dan 17 kota besar.               

“Harga baru BBM ditetapkan sesuai dengan nilai keekonomian, yang memperhitungkan harga minyak internasional sebagaimana ditetapkan di pasar oleh MOPS [mean of platts Singapore], harga Indonesia Crude Prices (ICP), dan nilai tukar Rupiah terhadap US dolar,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.  

Angkanya diambil rata-rata dalam tahun berjalan. Jadi, kendati harga minyak internasional saat ini turun, kenaikan harga BBM perlu dilakukan karena memperhitungkan kurs Rupiah yang masih di kisaran Rp 12.000 per US dolar rata-rata dalam tahun ini.   

Angka asumsi kurs di Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) adalah Rp 11.600 per US dolar. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) selama Oktober 2014 tercatat US$83,72 per barel. Harga tersebut turun sebesar $11,25 per barel dari semula $94,97 per barel pada bulan sebelumnya.                

Menkeu Bambang juga menjelaskan bahwa dengan harga baru, pemerintah masih menyubsidi Rp 1.500 per liter premium. Saat ini, kata Bambang, yang juga ekonom dari Universitas Indonesia, harga pasaran premium sekitar Rp 10.000 per liter.              

Menjawab soal kritik masyarakat bahwa kenaikan BBM ini dilakukan sebelum dibukanya secara transparan harga produksi minyak Indonesia, Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan bahwa biaya produksi bergantung pada banyak hal termasuk jenis minyak dan lokasi, serta format eksplorasi.   

“Saya memilih menggunakan istilah yang kita lakukan adalah normalisasi harga sesuai harga yang mendekati pasar,” ujar Menteri Sudirman. Menkeu Bambang menambahkan harga baru ditetapkan untuk mengurangi insentif penyelundupan minyak ke kapal asing, sebagaimana yang sering terjadi selama ini dan dikeluhkan, antara lain oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang baru melakukan inspeksi ke kawasan perbatasan di Kalimantan.                

Kementerian ESDM, lanjut Sudirman, juga menyiapkan program diversifikasi energi dan pengembangan energi alternatif. “Misalnya, kita akan upayakan mengembangkan energi yang lebih efisien. Termasuk pengembangan gas,” kata Sudirman.                

Menteri Rini Soemarno mengatakan, posisi Kementerian BUMN dalam program pengalihan subsidi BBM ini adalah sebagai pendukung, melalui kegiatan PT Pertamina. “Harga baru akan memungkinkan Pertamina lebih kompetitif dalam bisnis eceran, dan bisa lebih transparan dan bersaing secara internasional,” ujar Rini. Dia menggarisbawahi rencana diversifikasi energi termasuk meningkatkan kemampuan Perusahaan Gas Negara (PGN) salah satu BUMN di bawah kendalinya.                

Saya menanyakan soal kesiapan penyaluran tiga kartu yang dimaksudkan untuk mendukung kemampuan masyarakat miskin menghadapi akibat kenaikan harga BBM. Menurut Menteri Rini, per 18 November, sejumlah 15,6 juta keluarga miskin bisa mencairkan dana kesejahteraan dengan menggunakan kartu yang selama ini digunakan masyarakat, yakni Kartu Perlindungan Sosial (KPS). 

KPS dapat dicairkan di 34 provinsi hingga 2 Desember. Distribusi kompensasi pengalihan subsidi BBM senilai Rp 400 ribu per kepala keluarga selama dua bulan akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia. “Tahun ini, pemerintah menerbitkan 1.020.000 kartu baru yang menggunakan metode SIM card. Secara keseluruhan kartu dengan SIM card akan selesai didistribusikan tahun depan,” ujar Rini.

Di sejumlah stasiun pengisian BBM, malam ini terjadi antrean panjang. Saya memantau melalui media dan media sosial.  Banyak yang tidak setuju atas kenaikan harga BBM, yang oleh pemerintah Jokowi disebut sebagai program pengalihan subsidi BBM. Yang mendukung juga banyak. Yang juga nampak adalah kesan “santai” dalam proses pengumuman.  Kenaikan BBM kali ini memang tidak mengagetkan, karena Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal kuat melalui berbagai pidatonya, dalam dua pekan terakhir, termasuk di acara APEC CEO Summit di Beijing. —Rappler.com

Uni Lubis, mantan pemimpin redaksi ANTV, nge-blog tentang 100 Hari Pemerintahan Jokowi. Follow Twitter-nya @unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com.