Naik-turun harga BBM di era Jokowi

Uni Lubis

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Naik-turun harga BBM di era Jokowi

AFP

Pemerintah umumkan harga baru BBM. Patokannya harga internasional dan kurs rupiah terhadap dolar AS. Subsidi tetap hanya untuk solar dan minyak tanah. Harga premium turun, apakah tarif angkutan turun?

            

“Pertamina berjanji memastikan bahwa harga BBM di semua stasiun pengisian bahan bakar umum di seluruh Indonesia harganya sama. Kalau pun ada harga yang lebih mahal, itu biasanya bukan harga di SPBU. Biasanya di daerah ada yang beli di SPBU, lantas di bawa lagi ke daerah yang lebih jauh dari kota, di pedalaman. Bisa saja harga premium, misalnya, menjadi Rp 30.000 per liter. Tapi ini sifatnya kasuistis,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),  Sudirman Said.            

Saya menelpon Menteri ESDM Rabu (31/12) sore, untuk mengklarifikasi beberapa hal berkaitan dengan jumpa pers yang dilakukan pagi sebelumnya, terkait penyesuaian harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM). Ini istilah yang yang digunakan oleh Menteri Sudirman Said. Bukan “penurunan” BBM.

Pemerintah mengumumkan harga baru BBM jenis premium dan solar mulai 1 Januari 2015 pukul 00.00 WIB menyusul penurunan harga minyak dunia. Akibat penyesuaian, harga premium turun menjadi Rp 7.600 per liter dan solar Rp 7.250 per liter.

“Harga premium tersebut tanpa subsidi, sementara solar ada subsidi tetap Rp1.000 per liter,” kata Sudirman Said.  

Pengumuman diadakan di Kantor Menter Koordinator Perekonomian, di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Hadir juga Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menkeu Bambang Brodjonegoro, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Sebelumnya, harga premium Rp 8.500 dan solar Rp 7.500 per liter.

Pada tanggal 17 November 2014, Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumumkan kenaikan dari sebelumnya harga premium Rp 6.500 dan solar Rp 5.500 per liter, berlaku tanggal 18 November 2014. Saat pengumuman di Istana Presiden, Jokowi menggunakan istilah pengalihan subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur dan sektor produktif.  Saya menuliskannya, ini tautannya. 

Saat itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, “Harga baru BBM ditetapkan sesuai dengan nilai keekonomian, yang memperhitungkan harga minyak internasional sebagaimana ditetapkan di pasar oleh MOPS [mean of platts Singapore], harga Indonesia Crude Prices (ICP), dan nilai tukar Rupiah terhadap US dolar.”

Angkanya diambil rata-rata dalam tahun berjalan. Jadi, kendati harga minyak internasional saat ini turun, kenaikan harga BBM perlu dilakukan karena memperhitungkan kurs Rupiah yang masih di kisaran Rp 12.000 per US dolar rata-rata dalam tahun ini.

Cara penghitungan itu juga digunakan kali ini, menyesuaikan terhadap turunnya harga minyak internasional.
Menurut Sudirman, selain harga baru BBM, sesuai kebijakan yang tertuang dalam peraturan pemerintah tersebut juga diputuskan harga BBM akan dievaluasi setiap bulan.

“Setiap awal bulan, kami (kementerian ESDM), akan umumkan harga patokan untuk 30 hari ke depan. Jadi pengumuman berikut adalah tanggal 1 Februari 2014,” ujar Menteri Sudirman Said.

Untuk harga BBM yang berlaku per 1 Januari 2015 pukul 00.00 wib, asumsi yang dipakai adalah harga minyak 60 dolar AS per barel dan kurs Rp 12.380 per dolar. Asumsi tersebut berdasarkan perhitungan periode 25 November 2014 hingga 24 Desember 2014.

Menurut beragam analisa, harga minyak dunia bisa turun sampai 50 dolar AS per barel. Tapi bisa juga naik. Penghitungan kali ini, kata Menteri Sudirman Said, sudah memperhitungkan seandainya harga minyak dunia kembali naik sampai angka 80 dolar AS per barel, di paruh kedua tahun 2015. Salah satunya bisa dibaca di tulisan ini 

BBM dibagi menjadi 3 kategori

Selain mengumumkan harga baru, Menteri ESDM juga mengumumkan keputusan pemerintah mengubah jenis BBM menjadi tiga.

Pertama, BBM tertentu yang diperuntukkan bagi konsumen tertentu dan diberikan subsidi yakni minyak tanah dan solar.  Minyak tanah yang dipatok harganya Rp 2.500 per liter, menggunakan skema subsidi mengambang. Sementara solar dengan subsidi tetap Rp 1.000 per liter.

Kedua, ditetapkan pula BBM penugasan dengan kriteria tanpa subsidi pada wilayah penugasan.

Jenis ini adalah premium yang didistribusikan di wilayah luar Jawa-Madura-Bali (Jamali) dengan mendapat tambahan biaya distribusi sebesar dua persen dari harga dasar.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan mengatur pendistribusian BBM penugasan tersebut. Harga eceran BBM jenis pertama dan kedua ditetapkan pemerintah.

Ketiga, BBM umum yang di luar jenis pertama dan kedua. BBM umum tersebut tanpa subsidi dengan harga eceran ditetapkan badan usaha.

Pemerintah membatasi marjin badan usaha dengan batas atas maksimal 10 persen dan batas bawah lima persen.

Jenis BBM-nya antara lain premium di Jamali. Pada semua jenis BBM tersebut, pemerintah menetapkan harga dasarnya. Komponen harga dasar terdiri atas biaya perolehan, distribusi, penyimpanan, dan marjin.

Menurut Menteri Sudirman, ongkos distribusi BBM di luar Jawa, Madura, dan Bali ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlahnya, menurut dia tidak begitu besar.  

“Lagipula dengan hitungan harga minyak internasional saat ini dan kursnya, kami sudah hitung harganya bisa di bawah Rp 7.600 per liter. Tapi, kami putuskan angka itu, agar bisa memberikan subsidi silang dalam bentuk dukungan biaya distribusi untuk luar area Jamali,” kata dia.

Pertamina, kata Menteri Said, mendapatkan marjin Rp 180 untuk setiap liter yang dijual. Akumulasinya mencapai Rp 6 triliun tahun ini. “Dana ini bisa digunakan untuk dukungan distribusi, investasi baru hingga membangun kilang minyak,” kata Menteri Sudirman.

SPBU Pertamina juga mendapat insentif marjin sebesar Rp 40 per liter penjualan premium. Duit yang terkumpul bisa digunakan untuk membersihkan dan melengkapi fasilitas di SPBU sehingga tidak kalah dengan SPBU yang dioperasikan oleh swasta, termasuk asing.

Sebagaimana dibahas dalam tulisan di laman BBC.com di atas, situasi harga minyak dunia kali ini memicu perubahan kebijakan dan regulasi energi. Termasuk di Indonesia. Sejak lama subsidi BBM menjadi beban APBN. Pola harga BBM premium bebas subsidi yang mendasarkan pada pergerakan harga internasional setidaknya mengurangi kepusingan pemerintah atas subsidi. Pekerjaan baru adalah memasukkan harga dan kurs ke rumus yang ada, untuk mendapatkan harga bulanan.  

Perlindungan bagi rakyat adalah kepastian ketersediaan BBM yang diperlukan untuk rumah tangga dan keperluan pribadi maupun untuk usahanya. Termasuk kebutuhan nelayan. Plus, komitmen Pertamina memastikan harga sama di seluruh SPBU-nya. 

“Itu tugas Pertamina melakukan efisiensi di semua lini. Termasuk bagaimana mengefisienkan aspek pengadaan BBM.  Sampai di sini, maka kita bicara soal overhaul organisasi dan fungsi kerja Petra,” kata Sudirman. 

PT Petral adalah anak perusahaan Pertamina, sebuah perusahaan dagang yang dulunya didirikan untuk menjual produk Pertamina. Ketika posisi Indonesia menjadi net importer, fokus Petral menjadi berubah dan dituding menjadi biang kontroversi inefisiensi bisnis Pertamina, yang berujung pada rawannya pasokan BBM kita. Yang ini kita bahas di tulisan lain. 

Meskipun sejak awal saya mendukung pencabutan subsidi BBM, dengan catatan perlindungan bagi rakyat miskin diselenggarakan dengan baik, saya berharap keputusan menaikkan harga BBM, yang tak lama kemudian dikoreksi dengan penurunan harga karena situasi internasional, menjadi pelajaran berharga untuk mekanisme pengambilan keputusan.  

Pemerintahan Jokowi-JK memang sarat dengan pola pikir pebisnis. Berani mengambil keputusan, dan berani mengoreksinya. Masalahnya, keputusan sebagai pemerintah berbeda dampaknya dengan keputusan dalam korporasi.  Kenaikan harga BBM sudah diikuti kenaikan harga barang, juga tarif angkutan umum. Saat itu saya menuliskannya di sini. 

Sesudah harga BBM turun, apakah tarif angkutan akan turun? Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaa Purnama alias Ahok tak bisa menjamin itu, sebagaimana ditulis Detik.com di sini. Tapi, dia menawarkan alternatif penumpang memilih bus TransJakarta yang dikelola Badan Layanan Umum di bawah Pemda. 

Bagaimana dengan daerah lain? —Rappler.com

Uni Lubis, mantan pemimpin redaksi ANTV, nge-blog tentang 100 Hari Pemerintahan Jokowi. Follow Twitter-nya @unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com.

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!