Joko dan Budi: Keputusan pelik yang tertunda

JAKARTA, Indonesia – Komitmen anti-korupsi Presiden Joko “Jokowi” Widodo saat ini sedang diuji oleh publik. Rakyat menanti langkah Jokowi: Apakah ia akan melantik Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang juga seorang tersangka korupsi? Atau ia akan menarik kembali keputusannya?

Setelah sepekan merekomendasikan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, yang dinamakan tersangka kasus korupsi dalam dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari setelahnya, Jokowi belum memutuskan sikapnya. Ia terlihat bimbang. Tapi benarkah demikian?

Rappler Indonesia telah merangkum garis waktu balada si calon Kapolri dan sinyal-sinyal kebimbangan sang Presiden dari satu peristiwa ke peristiwa lain. Berikut garis waktunya:

Jumat, 9 Januari: Presiden ajukan Budi ke DPR

Jokowi mengirim surat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang pencalonan tunggal Komjen Pol Budi Gunawan. Sebelumnya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengajukan lima nama calon Kapolri ke Jokowi, Jumat siang.

Sore harinya, Jokowi langsung menetapkan pilihannya pada Budi dan mengirim surat persetujuan ke DPR.

Pencalonan Budi oleh Jokowi sontak membuat aktivis anti-korupsi geram, mengingat nama Budi yang sering dikaitkan dengan skandal “rekening gendut” Polri pada tahun 2009. Dalam tulisannya yang berjudul Kontroversi Kapolri pilihan Jokowi, Uni Lubis menjelaskan mengapa Budi mengundang pro dan kontra:

“Pencalonan Budi mengundang sorotan, karena namanya dikaitkan dengan rekening gendut sejumlah jenderal polisi. Kata ‘gendut’ bukanlah pertanda lucu atau sehat. Di masa sekarang, gendut merupakan salah satu tanda tidak sehat, karena terlalu banyak lemak menempel.

“Masalah rekening gendut ini tak pernah tuntas. Data kiriman dari Pusat Penelusuran dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dikirim ke Mabes Polri, tapi siapa saja yang punya rekening tambun tidak pernah dibuka. Seingat saya, baru dua polisi yang divonis karena memiliki rekening tidak wajar.”

Selasa, 13 Januari: KPK tetapkan Budi sebagai tersangka

Sekitar pukul 2 siang, KPK mengubah tempo politik. Ketua KPK Abraham Samad, dalam konferensi pers, menetapkan Budi sebagai tersangka korupsi dalam kasus suap, satu hari sebelum Budi dijadwalkan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

“Menetapkan tersangka Komjen BG [Budi Gunawan] dalam kasus tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan janji saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri,” kata Samad di gedung KPK, Jakarta.

Pengumuman tersebut mengagetkan masyarakat. Nama Budi memang dikaitkan dengan rekening gendut, tapi tak ada yang menyangka ia akan dinamakan tersangka oleh KPK secepat ini. Apalagi, hanya 3 hari sebelumnya, Budi mendapat restu Jokowi untuk maju sebagai Kapolri.

Tapi, sejumlah pengguna media sosial melihatnya dari sisi positif. Mereka berspekulasi bahwa keputusan KPK adalah rencana Jokowi sejak awal, mengingat kedekatan Budi dan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Budi adalah mantan ajudan Megawati saat menjabat sebagai Presiden tahun 2001.

“BG tersangka = manuver Jokowi melawan megawati” ini serius? Ini bukan manuver si anu buat nyelamatin muka Jokowi kan?

— Anggit Rizkianto (@Anggit_MR) January 13, 2015

Bagaimanapun, KPK yang mendapatkan apresiasi publik. Sekali lagi, KPK menyelamatkan Indonesia dari jeratan hitam korupsi. (BACA: Harapan itu belum punah: Rakyat apresiasi KPK soal Budi Gunawan)

Daaan apresiasi buat @KPK_RI – again, puuurfect timing! 🙂

— Rene Suhardono (@ReneCC) January 13, 2015

Sekitar pukul 5 sore, sejumlah anggota Komisi III DPR RI, yang membawahi hukum, berbondong-bondong mengunjungi Budi di kediamannya di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Dalam konferensi pers di halaman depan rumahnya, Budi menuding KPK melakukan manuver politik. 

“Saya melihat ada manuver-manuver kepentingan lainnya,” kata Budi. “Kalau memang itu kenapa baru sekarang pada saat pencalonan Kapolri.”

Tak lama kemudian, KPK mencegah Budi dan anaknya bepergian keluar negeri terkait penyidikan.

Rabu, 14 Januari: Budi Gunawan lulus uji kelayakan

Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Budi tetap menjalani uji kelayakan dan kepatutan di hadapan anggota dewan. Dan, lulus. Pada saat yang sama, ia juga membela dirinya atas sangkaan yang dialamatkan kepadanya.

“Hasil penyelidikan Polri sudah disampaikan kepada saya lewat surat nomor 1016/Direktorat Pidana Khusus/X/2010 pada tanggal 20 Oktober 2010. Perihal, pemberitahuan yang pada transaksi keuangan yang terjadi pada rekening saya sebagai transaksi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Budi. (BACA: Pembelaan Budi Gunawan)

Kamis, 15 Januari, pukul 12.30: Rapat Paripurna DPR ketuk palu sahkan Budi

Setelah diseleksi Komisi Hukum, nama Budi diajukan ke Rapat Paripurna DPR RI, dan hanya butuh waktu lobi 15 menit, Budi pun direstui jadi Kapolri.

“Sesuai rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi-fraksi, disepakati bahwa dengan mendengarkan hasil fit-and-proper test Komisi III, rapat paripurna menyetujui pengangkatan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, terkecuali Fraksi Partai Demokrat yang ingin menunda pengesahan dan Fraksi Partai Amanat Nasional ingin terlebih dahulu ada rapat konsultasi antara pimpinan dewan dan presiden,” ujar pimpinan sidang paripurna Taufik Kurniawan.

Hanya Fraksi Demokrat yang menolak pencalonan Budi.

“Ini mengakibatkan robohnya kredibilitas institusi peradilan. Robohnya kredibilitas dewan sebagai institusi politik,” ujar politisi Demokrat.

(BACA: DPR ketuk palu Budi Gunawan sebagai Kapolri)

Kamis, 15 Januari, pukul 12.30: Pertemuan di Istana untuk Budi

Sementara itu, di waktu yang sama, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh datang menemui Presiden Jokowi di Istana Negara. Pertemuan ini tak terjadwal dalam agenda kegiatan presiden saat itu.

Kamis, 15 Januari, pukul 13.50: Surya Paloh soal Budi di Istana

Paloh mengakui, ia sempat berbincang dengan Jokowi soal Budi. Paloh juga menyebut ia bertemu Ketua Umum PDI-Perjuangan, partai yang mengusung Jokowi di Pemilu Presiden 2014, malam hari sebelum datang ke Istana. Di depan awak media, Paloh mengatakan, bahwa presiden tidak nyaman dengan situasi pelik ini, karena harus memutuskan antara menghormati sistem yang berjalan di DPR atau menghormati proses hukum Budi di KPK.

Kamis, 15 Januari, pukul 15.47: Relawan pemilu Jokowi kunjungi Istana

Presiden Jokowi bukan hanya kedatangan tamu partai politik, tapi juga relawannya saat kampaye Pilpres, seperti Fadjroel Rachman. Jika Paloh datang dengan ‘misi’ yang diduga mendukung pelantikan Budi Gunawan, maka Fadjroel sebaliknya.

Fadjroel dan sejumlah anggota Relawan Salam 2 Jari meminta Jokowi tidak melantik Budi. Jika pelantikan dilakukan, relawan akan terus melakukan protes pada presiden.

Kamis 15 Januari, pukul 17.00: Tamu-tamu VIP partai penyokong  

Bukan hanya presiden yang kedatangan tamu, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan juga kedatangan tamu yang tak biasa, yaitu Ketua DPR Setya Novanto. Politikus Golkar itu mendatangi kantor Luhut di Gedung Bina Graha kompleks Istana Negara setelah sidang paripurna DPR usai. Setya mengklaim kedatangannya hanya untuk berkunjung. Namun, pada akhirnya ia mengaku juga membahas masalah pencalonan kapolri.

Kamis, 15 Januari, pukul 17.58: Kabar pertama dari presiden

Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto turut bergabung dalam pertemuan Luhut dan Setya di Gedung Bina Graha. Andi menyebut presiden sedang disibukkan dengan sejumlah pertemuan. “Kami belum diarahkan untuk mengumumkan atau menyatakan ke publik prosesnya. Saat presiden sudah menetapkan opsi yang diambil presiden soal proses hukum ini, akan disampaikan apa langkah-langkahnya,” kata Andi.

Kamis, 15 Januari, pukul 19.15: Presiden dan opsi akhir 

Sekretaris Kabinet Andi mengungkap presiden masih menggelar pertemuan. Andi sempat memberi sinyal presiden akan memberi pengumuman Kamis malam. “Kami diminta tetap di kantor kalau nanti presiden memanggil untuk menyiapkan opsi akhir,” kata Andi.

Kamis, 15 Januari, pukul 23.00: Pepesan kosong dari Istana

Pihak Istana tak ada yang memberikan keterangan terkait keputusan presiden. Menteri Sektretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Andi sudah meninggalkan Istana Negara sejak pukul 21.30.
Kabarnya, Jokowi merapat ke rumah Megawati di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, malam itu.

Jumat, 16 Januari, pukul 09.00: Pertemuan enam mata 

Presiden melakukan pertemuan enam mata dengan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi dan Kapolri Jenderal Sutarman.

Jumat, 16 Januari, pukul 10.00: Presiden terlambat

Presiden terlambat menghadiri acara Silaturahmi Presiden dengan Petani Pemenang Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dan Pemenang Pemilihan Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Rawa Teladan Tingkat Nasional Tahun 2014 di Istana Negara.

Dalam acara itu, presiden berujar, “Mohon maaf ada urusan yang muter-muter sehingga saya telepon Pak Menko, Pak Mentan, dan Menteri PU, tolong saya digantikan terlebih dahulu barang satu jam.” Sementara itu, dua jenderal itu datang dan pergi dari Istana Negara tanpa suara.

Jumat, 16 Januari, pukul 10.00: Budi Gunawan Tersenyum 

Setelah pertemuan dengan Presiden Jokowi, Jenderal Sutarman dan Budi Gunawan keluar tanpa berbicara sepatah-kata pun. Hanya senyum yang dipamerkan Komjen Budi pada awak media massa.

Jumat, 16 Januari pukul 20.00: Jokowi angkat Wakapolri Badrodin Haiti jadi Plt Kapolri

Jokowi angkat bicara. Setelah membuat publik menunggu, ia mengambil keputusan dengan mengangkat Wakapolri Badrodin Haiti menjadi Plt Kapolri, menggantikan Kapolri Jenderal Sutarman. Namun ia memastikan bahwa Budi Gunawan bukan dibatalkan menjadi Kapolri, melainkan ditunda, melihat kelanjutan status proses hukumnya. Selengkapnya: Jokowi tunda pelantikan Budi Gunawan, angkat Wakapolri Badrodin jadi Plt. –Rappler.com