Pegiat anti-korupsi: Jokowi harus tanggung jawab kisruh KPK vs Polri

JAKARTA, Indonesia — Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan bahwa Presiden Joko “Jokowi” Widodo menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kekisruhan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri. Kasus ini memanas setelah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menahan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jumat (23/1) pagi.

“Ini bola panas dari presiden. Presiden harus bertanggung jawab. Ini bermula dari pengangkatan BG (Budi Gunawan) sebagai Kapolri yang kemudian di-pending, sampai kemudian KPK lakukan proses penegakkan hukum. Artinya kan Jokowi sudah melempar ini kepada KPK,” kata Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Ade Irawan di gedung KPK Jakarta, Jumat.   

(BACA: Wakil Ketua KPK ditangkap Polisi)

Sekelompok pegiat anti-korupsi saat ini sudah berkumpul di gedung KPK untuk memberikan dukungan. Mereka antara lain mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, budayawan Butet Kartarajasa, Direktur Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Bahrain, Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, Direktur Pukat Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar, relawan Salam Dua Jari Fadjroel Rachman, dan dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Franz Magnis Suseno.

ICW bikin pagar betis: #SaveKPK #SaveIndonesia di depan lobi gedung @KPK_RI via @bukanfebro pic.twitter.com/9r3nfIODKF

— Rappler Indonesia (@RapplerID) January 23, 2015

Selain mereka, lobi gedung KPK juga dipenuhi elemen masyarakat lainnya yang jumlahnya mencapai sekitar seratusan.

“Kami mau Jokowi setelah melempar bola tidak berpangku tangan, ikut mengawal, memastikan agar KPK bisa bekerja dengan baik dalam proses penegakan hukum,” ungkap Ade.            

“Agenda kita nanti mau jemput BW (Bambang Widjojanto) di Bareskrim. Persoalan ditahan atau tidak, itu kan mencoreng. Di suasana ada kegaduhan, muncul di opini publik kegaduhan sosial, kalo presiden diamkan ini, lihatlah presiden bermain di tataran ini, kata Direktur Advokasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Bahrain.

“Ironis sekali kalau mau melemahkan KPK, padahal KPK Mega yang mengesahkan,” kata Bahrain.     

Saat ini di gedung KPK sudah berkumpul sekitar 100-an pegiat antikorupsi yang menunggu kedatangan Bambang Widjojanto dan meneriakkan “Save KPK”, “Save Indonesia”, dan “Hidup Polisi Bersih” dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. (BACA: #SaveKPK jadi trending topic di Twitter)

“Saya datang ke sini untuk solidaritas dulu, untuk mencari tahu dulu. Pokoknya KPK kita dukung, saya ingin mengetahui penangkapan BW,” kata mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana.    

Masyarakat sipil sendiri menurut, Direktur Pukat Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar, sedang merumuskan langkah apa yg mau diambil dalam upaya mendorong penanganan proses korupsi.    

“Kita selalu berharap yang seperti ini tidak mengganggu, karena setiap ada seperti ini, yang senang itu koruptor. KPK sibuk begini, kepolisian sibuk begini,” ucap Zainal. —dengan laporan dari Febriana Firdaus/Rappler.com

BACA JUGA:

• Perbedaan SBY dan Jokowi dalam seleksi calon Kapolri
• PDI-P: Abraham Samad bermain dengan api
• Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap Polisi
• #SaveKPK jadi trending topic di Twitter
• Jokowi: KPK dan Polri jalani proses hukum dengan obyektif
• Pelapor Bambang Widjajanto: Saya korban
• Jokowi, belajarlah dari SBY soal kisruh KPK vs Polri
• Polisi didesak bebaskan Bambang Widjojanto