Pemerintah panggil pulang dubes Indonesia di Brazil

JAKARTA, Indonesia — Pemerintah Indonesia memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Brasil Toto Riyanto setelah Presiden Brasil Dilma Rousseff menolak menerima surat kepercayaan. 

“Pemerintah Indonesia juga telah memanggil pulang ke Jakarta Dubes RI designate untuk Brasil sampai jadwal baru penyerahan credentials dipastikan oleh Pemerintah Brasil,” sebagaimana dikutip dari pernyataan pers Kementerian Luar Negeri, Sabtu, 21 Februari 2015. 

Tak cukup hanya memanggil pulang Toto, pemerintah juga memanggil duta besar Brasil untuk Indonesia untuk menyampaikan protes keras terhadap apa yang disebut sebagai “tindakan tidak bersahabat” dan menyampaikan nota protes.

“Sebagai negara demokratis yang berdaulat dan memiliki sistem hukum yang mandiri serta tidak memihak, maka tidak ada negara asing atau pihak manapun dapat mencampuri penegakan hukum di Indonesia, termasuk terkait dengan penegakan hukum untuk pemberantasan peredaran narkoba.”

DPR dukung pemerintah

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Tantowi Yahya mengatakan bahwa Komisi I mendukung pemanggilan pulang dubes RI dan pemanggilan dubes Brasil untuk menyampaikan protes. 

“Sikap pemerintah sudah benar, oleh karenanya patut didukung. Pemberian credential adalah hak negara akreditasi, tapi pembatalan penyerahan kepada duta besar kita di saat yang bersangkutan sudah berada di istana kepresidenan bersama-sama dengan duta besar lainnya adalah pelecehan diplomatik, oleh karenanya patut kita protes keras,” kata Tantowi dalam keterangan pers yang diterima oleh Rappler.com.

Mengenai kasus hukuman mati terhadap warga Brasil, Tantowi mengatakan bahwa Brasil seharusnya bisa paham dan maklum, bukan malah bersikap emosional. 

“Kita sedang dalam posisi darurat narkoba, oleh karenanya pemerintah tidak boleh takut, apalagi tunduk oleh tekanan-tekanan seperti yang sedang ditunjukkan oleh Brasil dan Australia saat ini,” kata Tantowi. 

Tantowi mengingatkan bahwa Brasil berada pada posisi yang lebih memerlukan Indonesia, terkait dengan rencana pemesanan pesawat Super Tucano dari Brasil, pemesanan Multi Launcher Rocket System dan rencana Brasil untuk mengekspor daging ke Indonesia. 

Penolakan surat kepercayaan dampak dari hukuman mati bagi warga Brasil

Presiden Brasil Dilma Rousseff menolak menerima surat kepercayaan Toto sebagai bagian dari protes terhadap eksekusi warga negaranya. 

“Kami pikir perubahan situasi penting untuk memperjelas keadaan hubungan Indonesia dan Brasil,” kata Rouseff, Jumat, 20 Februari 2015.  

Rouseff sebelumnya mengingatkan bahwa penembakan hukuman mati terhadap warganya akan berdampak buruk pada hubungan kedua negara. Namun Pemerintah Indonesia tidak mengindahkan peringatannya. 

Marco Archer Cardoso Moreira yang ditangkap tahun 2003 dalam upaya menyelundupkan 13,4 kilogram kokain menjalani hukuman mati di LP Nusa Kambangan, Minggu, 18 Januari 2015. Pengajuan grasi dari Rouseff ditolak oleh Presiden Joko Widodo. 

Selain Moreira, warga Brasil lainnya, Rodrigo Gularte juga sedang menanti eksekusi yang belum jelas jadwalnya karena menyelundupkan 6 kiliogram kokain. Keluarga Gularte telah minta pengampunan dari pemerintah Indonesia. Ini pun ditolak oleh pemerintah.

Sebagai respon terhadap permintaan-permintaan ini, Jokowi meminta pemerintah negara yang warganya akan dieksekusi untuk mengerti kedaulatan hukum Indonesia. 

“Saya kira itu kita saling menghormatilah apa yang menjadi kedaulatan sebuah negara,” kata Jokowi. — Rappler.com