Ahok laporkan dugaan korupsi APBD Jakarta 2015 ke KPK

JAKARTA, Indonesia — Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama melaporkan dugaan korupsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 27 Februari 2015.  

“Mau melaporkan temuan kami mengenai APBD DKI,” kata Ahok di gedung KPK Jakarta, Jumat, sebelum menemui pimpinan KPK.   

(BACA: Polemik APBD 2015: DPRD DKI Jakarta ancam pemakzulan Ahok)

Ahok juga mengaku bahwa ia membawa semua bukti. “Bawa semua kalau bukti,” ungkap Ahok.    

Menurut Ahok, bukti tersebut merupakan angka yang menyimpang dari Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).   

“Ini bukti yang kita bawa bukti yang ditandantangani DPRD semua. Kami temukan ini menyimpang dari KUA PPAS yang kami tanda tangani, ini bukti sangat jelas. Biar KPK saja yang melakukan penyidikan semua bukti-bukti ini,” sambungnya.    

Pelaksana tugas pimpinan KPK Johan Budi menyatakan mempersilakan Ahok untuk melaporkan dugaan korupsi APBD ke KPK.    

“Silakan Pak Ahok kalau mau melapor ke KPK, kami siap menindaklanjuti dengan tentu saja melakukan telaah terlebih dahulu ada unsur pidana korupsinya atau tidak,” kata Johan melalui pesan singkat kepada Rappler Indonesia.    

Sebelumnya diketahui bahwa Ahok menemukan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun setelah konsep APBD yang disahkan dikirimkan ke Kemendagri.     

Setelah konsep APBD disahkan pada 27 Januari 2015 lalu ke DPRD DKI Jakarta, Ahok menemukan DPRD melakukan pembahasan kembali konsep APBD yang disahkan itu sehingga bisa muncul anggaran siluman senilai Rp 12,1 triliun.    

Anggaran sebesar Rp 12,1 triliun itu disebut-sebut untuk membeli uninterruptible power supply (UPS) di kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat. Pengadaan itu memakai anggaran sebanyak Rp 4,2 miliar.

“Masa beli UPS sampai Rp 4,2 miliar? Rumah saya saja pakai genset nggak sampai Rp 100 juta kok,” kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Ahok pun tidak setuju dengan hal itu sehingga mengirimkan konsep APBD versi Pemprov ke Kemendagri menggunakan format baru, yang tidak disetujui oleh DPRD.

(BACA: DPRD DKI Jakarta setuju gunakan hak angket untuk Ahok)

DPRD yang tidak terima APBD yang dikirim ke Kemendagri bukan hasil pembahasan, pun sudah menyetujui dalam rapat paripurna, Kamis, 26 Februari, akan menggunakan hak angketnya untuk menyelidiki Ahok dan apa yang sebenarnya sudah terjadi.

Warga Jakarta yang mendukung gubernur mereka turut menyuarakan pendapat mereka di media sosial, terbukti melalui tagar #SaveAhok yang menjadi trending topic di Twitter sejak Kamis malam hingga Jumat petang. —Rappler.com