Pekerjaan rumah di Hari Perempuan Sedunia

Berapa biaya yang harus ditanggung dunia jika lalai melibatkan perempuan dalam pembangunan? 

Banyak kajian, beragam data. Dalam kasus Indonesia, dengan jumlah penduduk perempuan hampir sama dengan penduduk laki-laki, gagal membuka kesempatan di segala bidang bagi perempuan, termasuk dalam bidang ekonomi, artinya menafikan separuh dari sumberdaya manusia.  

Dalam sebuah pidato yang disampaikan di depan pertemuan eksekutif puncak negara anggota APEC, di Vladivostok, Rusia tahun 2012, Hillary Clinton menyampaikan bahwa Bank Dunia dan berbagai lembaga memperkirakan bahwa pembatasan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi membuat negara-negara anggota APEC, organisasi kerjasama ekonomi Asia Pasifik, kehilangan potensi pendapatan bruto nasional senilai USS 40 Miliar dolar per tahun.  

Saya menyaksikan langsung pidato Clinton, yang pada saat itu adalah menteri luar negeri Amerika Serikat. Ruangan acara di kampus Far Eastern University di Russky Island itu penuh sesak. Saya duduk di undakan di sela-sela kursi untuk dapat posisi strategis untuk memotret Clinton.   

Banyak perempuan kepala eksekutif maupun pendiri dan pewaris korporasi hadir di sana, sebagaimana setiap perhelatan APEC CEO Summit.  Tentu saja, jumlahnya jauh di bawah peserta laki-laki. 

Clinton mengungkapkan menurut sebuah studi, lebih dari 70 persen perusahaan di ekonomi yang berkembang di Asia, belum menempatkan perempuan di posisi kunci di dewan direksi.   

“Padahal riset menunjukkan membuka kesempatan bagi perempuan duduk di level manajerial sampai jajaran direksi mendorong inovasi dan produktivitas dalam perusahaan,” kata Clinton.   

Dia memasukkan pesan ini dalam sejumlah agenda penting pemerintahan AS di bidang ekonomi.   

Kita tahu, saat Clinton menjadi ibu negara di AS, ia adalah pendorong lahirnya Deklarasi Beijing dan Rencana Aksi soal Perempuan, yang dihasilkan oleh Konferensi Perempuan Sedunia Ke-4, yang difasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, September 1995.  

“Saya bertemu dengan ibu-ibu muda di Yogyakarta, Indonesia, yang setiap hari berkumpul di desa untuk membicarakan kecukupan nutrisi , keluarga berencana dan pengurusan bayi mereka,” demikian pidato Clinton di Beijing, 5 September 1995.  

Lengkapnya ada di tautan ini. 

Tahun ini, kita memperingati 20 tahun Deklarasi Beijing yang melahirkan 12 bidang penting yang harus dilakukan negara dalam pemberdayaan perempuan. 

Hari ini, 9 Maret 2015, Clinton bersama Melinda Gates dan Chelsea Clinton meluncurkan laporan berjudul “No Ceilings Full Participation”.   

Hasilnya, setelah dua dekade Deklarasi Beijing masih banyak pekerjaan rumah bagi pemberdayaan perempuan.  Dalam pengambilan keputusan politik, yang direpresentasikan dengan kehadiran perempuan di parlemen, angkanya kurang dari 30 persen.   

Seperlima dari menteri kabinet di negara Amerika Latin dan Afrika adalah perempuan. Tetapi mereka ditempatkan di posisi seperti bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Ada posisi yang tidak diberikan pada perempuan, misalnya di bidang pertahanan dan keuangan.  

Sebagai catatan, Indonesia lebih maju karena posisi menteri keuangan pernah diduduki oleh Sri Mulyani Indrawati.  Saat menduduki posisi itu Sri Mulyani mendapat gelar menteri keuangan terbaik di dunia.  Kini Sri Mulyani menjadi direktur pengelola Bank Dunia.   

Wawancara saya dengan Sri Mulyani mengenai 10 tahun peringatan tsunami di Aceh, dimuat oleh Rappler Indonesia, ini tautannya. 

Laporan No Ceilings menunjukkan hanya 24 negara dari 189 negara di dunia, perempuan menduduki posisi di bidang keuangan dan anggaran di kabinet.  Lengkapnya berita peluncuran laporan ini dapat dibaca di sini. 

Forum Ekonomi Dunia — yang disebut sebagai forum berkumpulnya para pengambil keputusan dalam bidang ekonomi baik dari swasta, pemerintah maupun masyarakat sipil — sejak 2011 mengatur bahwa untuk keanggotaan korporasi, satu dari 5 peserta yang dapat mengikuti pertemuan tahunan di Davos, Swiss, haruslah perempuan yang memiliki posisi top eksekutif di korporasi yang bersangkutan. Saya pernah menuliskannya di sini.  

Menurut No Ceilings, di jajaran perusahaan Fortune 500, pada 1995 tidak ditemukan posisi kepala eksekutif yang diduduki perempuan.  Kini angkanya mencapai 5 persen.  

Dan ratusan bahkan ribuan inisiatif lain di seluruh dunia.  Apakah posisi perempuan dalam pembangunan sebuah negara dan masyarakat sudah lebih maju?

Dua dekade Deklarasi Beijing  

Saya ingin menggunakan momen peringatan Hari Perempuan Sedunia, 8 Maret 2015 untuk mengingatkan kita apa yang dihasilkan Deklarasi Beijing. Dua belas poin yang harus dieliminasi agar perempuan dapat mengembangkan diri menjadi potensi pembangunan sebuah negara itu adalah:  

• Meningkatnya hambatan untuk mengurangi kemiskinan di kalangan perempuan 
• Ketidaksetaraan dan ketidakcukupan akses ke pendidikan dan pelatihan
• Ketidaksetaraan dan ketidakcukupan akses ke layanan kesehatan dan yang terkait
• Kekerasan terhadap perempuan
• Dampak konflik bersenjata dan konflik bentuk lainnya bagi perempuan, termasuk bagi mereka yang hidup dalam suasana penjajahan kekuatan (negara) asing.
• Ketidaksetaraan dalam struktur dan kebijakan ekonomi, dalam segala kegiatan produksi termasuk akses ke sumberdaya.
• Ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagi kuasa dan pengambilan keputusan di semua tingkatan.
• Tidak cukup mekanisme di semua level yang menjamin promosi dan pengembangan kaum perempuan
• Rendah dan masih kurangnya promosi dan proteksi atas hak asasi manusia bagi kaum perempuan
• Kecenderungan stigmatisasi terhadap perempuan dan ketidaksetaraan akses terhadap dan partisipasi dalam sistem komunikasi, terutama di media
• Ketidaksetaraan gender dalam mengelola sumberdaya alam dan dalam menjaga lingkungan hidup.
• Diskriminasi yang kuat terhadap dan atas pelanggaran hak-hak anak perempuan. 

Laporan Komisi Perempuan PBB menunjukkan bahwa tahun ini 189 negara termasuk Indonesia sudah mengadopsi Deklarasi Beijing. Dua dekade berlalu, masih banyak yang belum dipenuhi. 

Menurut laporan PBB, hari ini, perwakilan perempuan di parlemen baru mencapai seperlima, atau 20 persen. Sekitar separuh dari perempuan bekerja dan digaji, naik 40 persen dibandingkan kondisi 20 tahun lalu.  Ada masalah soal ketidaksetaraan soal gaji.   

Aktris Patricia Arquette saat berpidato di panggung penghargaan Oscar bulan lalu menyuarakan perlunya kesetaraan gaji dan benefit.  Arquette memenangi Oscar untuk pemeran pendukung terbaik di film Boyhood. 

Dengan tingkat pertumbuhan seperti itu, diperkirakan perlu waktu 81 tahun bagi perempuan di seluruh dunia untuk mencapai kesetaraan dalam pekerjaan secara merata.  

Internet dan pendidikan memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk mengakses ekonomi, baik dengan menduduki posisi kunci di perusahaan teknologi maupun mendirikan usaha sendiri. 

Wabah kekerasan terhadap perempuan dan remaja putri menimpa satu dari setiap 3 perempuan dan remaja putri di dunia.  Padahal di banyak negara kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi perhatian pemerintahannya.   

Tahun 2000, PBB meluncurkan terobosan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB No 1325 mengenai pentingnya peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan, terutama pasca konflik. 

Dari tahun 1992 sampai 2011 hanya 4 persen dari penandatangan dan 9 persen negosiator dalam proses perdamaian adalah perempuan. 

Tahun lalu, Komisi PBB untuk Status Perempuan bersiap meluncurkan kampanye “Empowering Women, Empowering Humanity: Picture It”.  Inisiatif ini dimaksudkan untuk menyegarkan dan memicu debat mengenai kesetaraan gender di seluruh dunia, melalui beragam kegiatan dan pelibatan perempuan.  

Sebanyak 166 negara sepakat meninjau pencapaian atas status pencapaian hak-hak perempuan.

Sumbangan yang signifikan juga diperoleh dari konsultasi inisiatif oleh masyarakat sipil. Sebanyak 1.000 lembaga swadaya masyarakat dan 8.600 perwakilan sudah mendaftar untuk ikut dalam konferensi perempuan sedunia tahun ini yang berlangsung selama 2 pekan ini di New York, AS.  Rekor baru dalam jumlah peserta.  

Sebanyak 200 kegiatan yang digelar PBB dan lembaga terkait akan berlangsung hari-hari  ini, ditambah sekitar 450 kegiatan yang digelar masyarakat sipil. 

Begitu banyak perhatian, apakah menggambarkan komitmen penuh?  Belum tentu, dan di sinilah kewaspadaan untuk mengawal keputusan politik perlu dilakukan.   

Hari ini,  aktivis perempuan yang mengikuti proses perumusan deklarasi di Konferensi Perempuan Sedunia ke-5 di New York, melancarkan kritik keras atas draf deklarasi yang dianggap lebih mundur dari apa yang disepakati dalam Deklarasi Beijing 20 tahun lalu.  

Artikel di laman Guardian hari ini memuat protes itu. Indonesia, bersama Rusia, beberapa negara di Afrika dan Karibia dianggap ingin membatasi teks yang terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia bagi perempuan dan pembatasan peran kelompok feminis atas upaya meningkatkan kesetaraan gender.  Ini tautan artikel itu. 

Saya mengirimkan pertanyaan soal ini ke alamat surat elektronik menteri Luar Negeri, juga mengirim pesan ke menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Belum ada jawaban.  Saya berjanji akan memberikan tautan atas jawaban mereka untuk kesempatan berikutnya.

Pencapaian Indonesia  

Pada liputan media terkait Hari Perempuan Sedunia, Menteri Yohana Yembise menyampaikan pesan, antara lain sebagai berikut: Saya mengharapkan perempuan Indonesia harus bangkit dan ikut  pembangunan Indonesia, baik dari segi ekonomi ikut dalam membangun usaha kecil dan menengah.  Perempuan Indonesia juga diharapkan ikut dalam kegiatan sosial membantu anak-anak yang masih rentan dan kesulitan.   

Intinya, kata Menteri Yohana, perempuan Indonesia harus bisa lintas sektor. Normatif.  Yang saya perlukan adalah data pencapaian. Terukur. 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membahas pengarusutamaan gender sebagai isu penting dalam pengembangan potensi perempuan diplomat.  Awal tahun ini, Menteri Retno mengumumkan kebijakan diplomat bisa menikah dengan sesama diplomat.  Kebijakan ini memungkinkan diplomat perempuan meneruskan karirnya, sesuatu yang sebelumnya sulit dilakukan.   

Satu contoh  yang saya tahu adalah Dubes Indonesia untuk AS, Budi Bowoleksono, yang berkedudukan di Washington DC.  Istrinya yang juga diplomat bertugas di konsul jenderal RI di New York, yang berjarak 3 jam naik kereta api.  Mereka bisa bertemu minimal setiap akhir pekan.  Kementrian luar negeri tengah mengatur penempatan diplomat yang responsif gender. 

Menlu Retno juga mendorong perencanaan anggaran kementerian yang responsif gender.   

Dalam kurun waktu 10 tahun ini, komposisi diplomat perempuan dibanding diplomat laki-laki sudah hampir sama.  

“Ketika saya memulai karir di kementerian luar negeri tahun 1986, diplomat perempuan kurang dari 10 persen,” ujar Retno, sebagaimana dikutip Indopos. 

Kabinet Presiden Joko “Jokowi” Widodo mencetak rekor baru dengan menempatkan 8 menteri perempuan. Saya menuliskannya untuk Rappler Indonesia di sini.  

Di situ saya teringat wawancara saya dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabinet SBY jilid 2, Linda Agum Gumelar, pertengahan September 2014, 2 pekan sebelum saya mengundurkan diri dari posisi pemimpin redaksi di ANTV. 

Indonesia dikategorikan sukses dalam pencapaian tujuan pembangunan milenium, terutama terkait dengan kesetaraan gender dalam pendidikan menengah,” kata Linda. 

Angkanya hampir 100 persen. Artinya, tidak ada hambatan bagi anak perempuan untuk bersekolah sampai pendidikan menengah. 

Yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah menurunkan angka kematian bayi dan anak, serta membuka lebih banyak peluang bagi perempuan menduduki posisi penting dan pengambil keputusan di tingkat korporasi, baik di sektor swasta maupun pemerintah.  Persis dengan laporan PBB soal status perempuan yang dirilis pekan ini terkait dengan Hari Perempuan Sedunia. 

Dengan 8 perempuan di kabinetnya, bagaimana perkembangan pemberdayaan perempuan di era Jokowi-JK? 

Koalisi Indonesia Beragam memberikan banyak rapor merah terhadap pencapaian 100 hari pemerintahan Jokowi-JK dalam 10 Agenda Politik Perempuan.  Menurut koalisi, dalam 100 hari pertama, Jokowi-JK, belum nampak kehadiran negara memberikan rasa aman bagi warga negara, terutama perempuan. 

Anis Hidayah, aktivis Migrant Care yang menjadi salah satu juru bicara Koalisi Indonesia Beragam mencatat bahwa negara begitu tegas merespon kasus narkoba, tetapi tidak dalam kasus kekerasan terhadap perempuan.   

Eksekusi hukuman mati bagi para pengedar narkoba dianggap sebagai hal yang mendesak karena tingginya angka pemakai narkoba yang meninggal.  Data pemerintah menunjukkan sekitar 50 orang meninggal setiap hari karena narkoba. 

“Padahal, dalam catatan Komisi Nasional Perempuan, setiap jam ada 28 perempuan alami kekerasan,” demikian laporan koalisi.   

Pemerintah Jokowi-Jk juga dikritik dalam Forum Regional Asia Pasifik Beijing +20, yang diadakan di Bangkok 17-20 November 2014, karena tidak mendukung perlindungan perempuan dalam bidang hak seksualitas dan menolak diversitas dalam keluarga.

Di antara 10 Agenda Politik Jokowi-JK yang mendapat rapor merah, adalah implementasi pengarusutamaan gender dalam bidang pendidikan.  Kurikulum 2013 belum menunjukkan pendidikan agama untuk semua agama. Rencana membuka direktorat ayah bunda di kementerian pendidikan dasar dan menengah juga disoroti. 

Komitmen menghapus produk perundang-undangan dan aturan yang diskriminatif terhadap perempuan juga mendapat rapor merah.  Data Komnas Perempuan dikutip oleh laporan yang dibuat oleh koalisi 143 organisasi masyarakat.   

Ada tren meningkatnya UU dan peraturan diskriminatif terhadap perempuan, dari 282 di tahun 2012 menjadi 365 di tahun 2014.  Rapor merah juga dikenakan atas program yang belum menyentuh upaya mengurangi kemiskinan perempuan. Ini salah satu agenda Deklarasi Beijing.

Lengkapnya mengenai Rapor 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK dapat diikuti di sini.  

Koalisi juga menyoroti mandeknya pembahasan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang belum menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-JK.

Yang muncul justru ide bernuansa diskriminasi.  Misalnya rencana mengurangi jam kerja pegawai negeri sipil perempuan. 

Kehadiran negara dalam implementasi pemberdayaan perempuan adalah kewajiban konstitusi. Tapi saya juga percaya bahwa mempercayakan pencapaian ke tangan politisi, baik di pemerintahan, parlemen maupun lembaga peradilan, tidak pernah cukup.   

Masyarakat sipil di Indonesia banyak melakukan inisiatif.  Upaya mencegah pernikahan dini yang dilakukan aktivis 18+ adalah salah satunya. Saya menuliskannya di sini.  

Inisiatif lain adalah yang hari-hari ini dilakukan Perempuan Indonesia Antikorupsi.  Kemarin, pada hari peringatan perempuan sedunia, mereka menggelar aksi anti korupsi serentak di 22 kota di Indonesia.  Ini dilakukan ketika pemberantasan korupsi di pemerintahan Jokowi-JK dianggap dalam posisi terancam, sebagaimana saya ulas di sini.  

Saya berkesempatan menyaksikan langsung kegiatan mereka di Pasar Santa 2 pekan lalu.   

Menurut saya, kegiatan ini menjadi bukti, pentingnya peran perempuan dalam membuat perubahan di masyarakat.  Ada ribuan inisiatif lain termasuk di bidang wirausaha.  

Karena itu, tidak ada alasan kuat untuk masih meninggalkan perempuan dalam kegiatan membangun sebuah masyarakat, termasuk di Indonesia.  Itu artinya kita menyia-nyiakan separuh dari kekuatan sumberdaya manusia. — Rappler.com

Uni Lubis adalah mantan pemimpin redaksi ANTV. Follow Twitter-nya @unilubis dan baca blog pribadinya di unilubis.com.