Jawa Barat ‘darurat’ pendidikan SMA

Yuli Saputra

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Jawa Barat ‘darurat’ pendidikan SMA

EPA

Duh, ternyata banyak siswa sekolah SMP di Jawa Barat yang tak bisa melanjutkan sekolah karena tak tersedianya ruang kelas, ke mana duit alokasi pendidikan dialirkan?

 

BANDUNG, Indonesia — Satu dari dua siswa Sekolah Menengah Pertama di Jawa Barat tidak melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Padahal ada dana alokasi pendidikan Rp 3 triliun untuk setahun. 

Apa yang terjadi dengan Jawa Barat? 

“Karena ruang kelasnya tidak ada,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat Denny Juanda, di Gedung Sate Jalan Diponegoro Bandung, Senin, 24 Maret 2015

Meski Jawa Barat memiliki beberapa perguruan tinggi yang berkualitas, seperti Institut Teknologi Bandung dan Universitas Padjajaran, ternyata provinsi ini masih harus berjuang menyediakan fasilitas pendidikan yang layak untuk warganya. 

Senin kemarin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyatakan provinsi berpenduduk 46 juta jiwa ini, darurat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Indikasinya, angka partisipasi kasar (APK) siswa SMA/SMK dan sederajat di Jawa Barat ternyata di bawah rata-rata nasional dan tergolong rendah. Hanya 51 persen lulusan SMP yang meneruskan ke SMA/SMK.

Janji bangun gedung sekolah

Gubernur Jawa Barat Ahmad 'Aher' Heryawan bertemu dengan Pangeran Philippe dari Belgia saat berkunjung ke Bandung, 25 November 2008. Foto oleh Arya Dipa/EPA

Untuk mengatasi kondisi ini, Pemprov berjanji membangun gedung sekolah SMA lebih banyak. Terutama di daerah pelosok dan padat penduduk.  

Menurut Gubernur Jawa Barat Ahmad “Aher” Heryawan pembangunan gedung SMA akan dipusatkan di wilayah bagian Selatan dan Utara. “Petanya banyak, Selatan dan Utara Jabar banyak yang kurang,” katanya. 

Ke mana perginya dana bantuan sekolah Rp 3 triliun?

Denny menyadari, rendahnya APK SMA di Jabar ini menjadi persoalan serius. Apabila tidak ditindaklanjuti, akan menggagalkan program wajib belajar sembilan tahun. Ia juga menekankan pentingnya anggaran pendidikan 20 persen.

“Alokasi dana pendidikan itu harus 20 persen. Di luar BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ada Rp 3 triliun. Pakai ke situ (bangun ruang kelas). Hentikan pekerjaan yang tidak strategis. Ini penting,” tandas Denny.

Janji tingkatkan partisipasi siswa 95 persen 

Gubernur Aher menyatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan agar bisa meningkatkan APK tingkat SMA. Ia menargetkan, APK mencapai 95 persen saat ia pensiun nanti.

“Targetnya mudah-mudahan, setelah saya pensiun,  sebagai Gubernur Jabar APK sudah bisa mencapai 95 persen,” kata Heryawan. —Rappler.com

 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!