Sebelum kursi menteri dikocok ulang

JAKARTA, Indonesia — Enam bulan lebih kabinet Presiden Joko “Jokowi” Widodo bekerja. Dalam masa-masa awal ini, Kabinet Kerja mencatat banyak masukan dan kritikan. 

Survei kinerja kabinet yang dilakukan Poltracking Indonesia pada pertengahan April lalu menyebut 41,8% publik ingin kursi menteri dikocok ulang. 

“Secara umum publik setuju bisa dilakukan perombakan di Kabinet Kerja,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha dalam paparan surveinya, seperti dikutip Detik.com. 

Hanta memaparkan temuannya, yaitu 36% responden setuju dan 5,8% responden sangat setuju reshuffle. Dengan kata lain 41,8% responden setuju reshuffle. Sisanya 28% tidak setuju reshuffle.

Data survei diperoleh dari 1.200 responden berusia 17 tahun atau sudah menikah. Margin of error ± 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Metode survei wawancara dan tatap muka dilakukan pada rentang 23-31 Maret 2015.

Menurut Hanta, responden menginginkan reshuffle karena tidak puas dengan kinerja para menteri. 

Ketidakpuasan publik paling tinggi ditujukan pada menteri bidang ekonomi, mengingat pertumbuhan ekonomi yang tidak menggembirakan. Menurut data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi pada kuartal-I hanya sebesar 4,7%.

Angka ketidakpuasan publik terhadap menteri di tiga bidang cukup tinggi. Yakni menteri di bidang ekonomi tingkat ketidakpuasan mencapai 66,6%, bidang hukum mencapai 55,6%, dan bidang keamanan mencapai 50,7%. 

Menteri pekerja dan menteri pekerja keras 

Lalu siapa menteri yang paling berdedikasi terhadap bidangnya? 

Setidaknya menurut survei Indo Barometer yang dirilis pada 6 Maret lalu, nama menteri-menteri yang memiliki tingkat kepuasan publik yang tinggi di antara menteri lain:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (24,1%)
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan (3,9%)
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (3,4%)
4. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (3%)
5. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan (1,7%)

Susi meraih posisi tertinggi karena dianggap tegas, berani menenggalamkan kapal nelayan asing, dan kinerjanya dianggap memuaskan dari persepsi publik. 

Tapi apakah survei cukup untuk menjadi indikator seorang menteri untuk diganti? 

Hasil kerja riil atau persepsi publik? 

Yunarto Wijaya dari Charta Politika mengatakan survei hanya bisa membaca secara umum kinerja kabinet Jokowi berdasar persepsi publik. 

Padahal, jika ingin hasil pengamatan yang lebih akurat, lembaga penelitian bisa mendalami pencapaian target masing-masing kementerian. Tapi itu juga sulit dilakukan karena data tidak bisa diketahui publik dan hanya bisa diakses presiden.  

Pertimbangan lain, kata Yunarto, wacana kocok kursi menteri terlalu prematur jika hanya lewat survei. “Sama seperti di perusahaan, yang tidak perform dan tidak memenuhi target hanya perusahaan yang bisa menilai,” katanya. 

Yunarto juga menyebut surveyor jangan sampai terjebak pada popularitas menteri, karena personal branding seorang menteri tidak berkaitan dengan kinerja. 

Al Faraby dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) juga sependapat dengan Yunarto. Ia bukan menyoroti hasil survei, tapi timeline. 

Faraby menyebut rentang waktu 6 bulan masih terlalu cepat untuk lembaga survei menyimpulkan tingkat kepuasan publik atas kabinet Jokowi.  

Evaluasi atau kocok ulang? 

Ketimbang mewacanakan reshuffle, Yunarto menyarankan pemerintahan Jokowi segera melakukan evaluasi internal terhadap kinerja pada menteri. 

Proses internal berbasiskan evaluasi kinerja ini harus dijadikan indikator utama sebelum presiden mengambil langkah radikal, mengganti para menterinya. Bukan tekanan politik atau sekedar survei. 

“Saya sendiri merasa evaluasi setahun lebih bisa dijadikan indikator karena 6 bulan pertama ini lebih banyak diisi dengan kegaduhan politik,” kata Yunarto. 

Jika kocok kursi kabinet dilakukan saat ini, lanjutnya, akan berdampak pada situasi politik dan ekonomi. 

Ia mengingatkan, masa puasa dan lebaran sudah di depan  mata. “Berpotensi besar jika reshuffle dilakukan saat-saat ini, karena bisa membuka peluang ketidakstabilan politik dan memicu tingkat inflasi yang lebih tinggi,” katanya. 

Yunarto menyebut, bulan Oktober, atau 3 bulan setelah lebaran, adalah waktu yang paling tepat membicarakan isu reshuffle. “Pas setahun kabinet bekerja. Itu terlihat lebih obyektif,” katanya. 

Menanti ketegasan Jokowi 

Alih-alih menjernihkan isu reshuffle, Presiden Jokowi malah meminta wartawan menanyakan isu tersebut pada Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Ya, tanya Pak JK,” katanya pada awak media, 4 Mei.  

JK memang selangkah lebih maju dalam isu reshuffle ini. Sehari sebelumnya, ia mengatakan reshuffle penting untuk peningkatan kinerja kabinet. “Ya, karena banyak perlu peningkatan kinerja tentu dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya,” katanya. 

Terkait pernyataan Jokowi, Yunarto mengaku terkejut. “Ini bukan budaya yang sehat, ada Wapres yang mendahului presiden, ada partai yang mendahului presiden,” katanya. 

Ini menandakan bahwa banyak pihak yang merasa punya kepentingan. “Ini tentu saja konsekuensi dari kabinet yang merupakan kompromi,” katanya. 

Lalu apa yang seharusnya dilakukan Jokowi?

Al Faraby punya saran. “Pak Jokowi harus tegas dalam waktu dekat, menyampaikan ke publik apa sikap beliau,” katanya. Misal memastikan evaluasi untuk pertimbangan reshuffle baru akan dilakukan setelah umur kabinet mencapai setahun. 

“Karena kalau dibiarkan, ini bisa jadi bola panas yang akan selalu diwacanakan oleh politisi,” katanya.—Rappler.com