‘Presiden Jokowi, terimalah pengungsi Rohingya’

JAKARTA, Indonesia — Desakan kepada pemerintah Indonesia untuk menampung pengungsi etnis Rohingya asal Myanmar semakin menguat.

Hal tersebut didukung oleh petisi di Change.org yang sudah ditandatangani oleh lebih dari 12.000 orang.

“Pengungsi Rohingya tidak akan selamat jika tidak segera diizinkan mendarat di wilayah Indonesia, apalagi saat negara-negara lain menolak mereka,” tulis inisiator petisi Marco Kusumawijaya.

Pekan lalu, ribuan warga Bangladesh dan Myanmar terdampar di Aceh Utara. Kebanyakan dari mereka adalah warga Rohingya yang mencari suaka ke Malaysia akibat mendapat perlakuan tak manusiawi di negara asal.

“Lebih  baik kami mati di pangkuan saudara kami Muslim Aceh (di sini), dari pada harus menerima siksaan setiap hari dari militer dan aparat pemerintah Burma,” begitulah untaian kalimat dalam bahasa Inggris terbata-bata yang diucapkan salah seorang pencari suaka Rohingya, seperti dikutip Tribunnews.com.

Kebanyakan pengungsi Rohingya adalah wanita dan anak-anak yang ingin menemui suami mereka yang sudah terlebih dulu mendapat pekerjaan di Malaysia.

(BACA: Potret pilu anak Rohingya di Aceh)

Namun, perahu kayu yang membawa mereka sempat terombang-ambing di lautan selama kurang lebih 3 bulan tanpa persediaan makanan dan minuman.

Saat ini, Komite Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan Internasional Organization of Migration (IOM) dalam proses meregistrasi dan mendata para pengungsi di kamp pengungsian di Kuala Langsa dan Kuala Cangkoi, Aceh.

Marco mengingatkan Jokowi bahwa Indonesia, sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), harus menunjukkan kepemimpinan dalam kemanusiaan dan kedermawanan. Apalagi, 2015 adalah tahun dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), di mana negara-negara yang tergabung dalam ASEAN terintegrasi satu sama lain. 

Ia juga mengingatkan Jokowi atas sila kedua dalam Pancasila: Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Didesak tokoh politik

Pemerintah Indonesia juga mendapat desakan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI perihal masalah ini.

“Saya menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil inisiatif kerjasama dengan Malaysia dan Thailand, dua negara lain yang juga menampung banyak pengungsi. Ini sudah menjadi isu ASEAN, bukan lagi semata masalah internal dalam negeri Myanmar,” ujar Irine Roba, anggota Komisi I DPR RI yang meliputi bidang luar negeri.

“Awal April lalu saya berkunjung ke Myanmar sebagai bagian dari misi ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) dan melihat bahwa arus pengungsi masih akan terus bertambah, mengingat ketidakadilan terhadap Muslim Rohinguya masih terus terjadi hingga sekarang,” ucap politis PDI-Perjuangan ini.

(BACA: Pengungsi Rohingya dan impian bertemu keluarga di Malaysia)

Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga mendorong Jokowi agar memperhatikan nasib pengungsi Rohingya. Menurutnya, hal terpenting yang harus dilakukan adalah penyelamatan, bukan menolak perahu yang terdampar.

“Harus menyelamatkan dulu nyawa manusia termasuk pengungsi Rohingya di Indonesia diperlakukan dengan baik. Proses selanjutnya nanti kita atur sesuai dengan mekanisme yang ada. Kita harus bantu secara kemanusiaan,” ujar Fadli, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Senin.

Dukungan untuk menerima pengungsi Rohingya juga disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. 

“Ada ketentuannya memang, tapi saya pribadi senang sekali etnik Rohingya Myanmar bisa diterima di Indonesia karena kebetulan mereka tak berwarga negara dan mereka juga Muslim. Indonesia akan berbesar hati karena masih banyak pulau yang belum dihuni,” kata Din, Senin, 18 Mei. 

Tak izinkan pengungsi masuk wilayah Indonesia, Panglima TNI dikecam

Sebelumnya diberitakan bahwa Tentara Nasional Indonesia menolak perahu-perahu yang mengangkut pengungsi untuk memasuki wilayah Indonesia.

“Untuk suku Rohingya, sepanjang dia melintas Selat Malaka, kalau dia ada kesulitan di laut, maka wajib dibantu. Kalau ada sulit air atau makanan kami bantu, karena ini terkait human. Tapi kalau mereka masuki wilayah kita, maka tugas TNI untuk menjaga kedaulatan,” ucap Panglima TNI Jenderal Moeldoko, pada 15 Mei.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam siaran persnya mengecam pernyataan sikap Moeldoko yang tidak mengizinkan masuknya pengungsi dan pencari suaka ke wilayah Indonesia. 

“KontraS menyesalkan kemunduran atas penghormatan pemerintah Indonesia terhadap HAM dan Kemanusiaan melalui pernyataan dan sikap dari TNI yang tidak mengindahkan dan tidak tunduk terhadap prinsip non-refoulment sebagai hukum kebiasaan Internasional,” tulis Koordinator KontraS Haris Azhar dalam siaran persnya.  

KontraS pun mendesak pemerintah Indonesia untuk “melakukan koordinasi antar kementerian dan institusi dalam rangka memastikan pemenuhan HAM pengungsi dan pencari suaka terpenuhi dengan layak sesuai dengan standar minimum yang terdapat pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengenai penanganan pengungsi dan pencari suaka”.

Jokowi: Diselesaikan dengan kemanusiaan

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto mengatakan Presiden Jokowi sudah memberikan arahan terkait penanganan pengungsi Rohingya, yakni dengan pendekatan kemanusiaan. 

“Mengutamakan kemanusiaan. Pakai prinsip-prinsip yang ada di global untuk masalah-masalah pengungsi, utamakan kemanusiaan dalam menangani masalah Rohingya,” kata Andi, Senin.

Andi mengatakan bahwa sebelumnya sudah ada komunikasi bilateral yang terjalin antara pemerintah Indonesia dan Myanmar. Indonesia juga tengah mengupayakan komunikasi dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. —Dengan laporan dari Haryo Wisanggeni/Rappler.com