Abraham Samad dicecar soal pertemuan dengan Jokowi

JAKARTA, Indonesia — Penyidik Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri mencecar tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif Abraham Samad terkait pertemuan dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo di Yogyakarta pada Mei 2014 yang lalu. 

“Yang dipermasalahkan adalah pertemuan saya dengan Pak Jokowi di Yogya, itu kan kalian (wartawan) hadir semua, itu bukan pertemuan tertutup. Jadi ternyata tidak ada masalah,” kata Samad usai diperiksa di Mabes Polri, Rabu, 24 Juni. 

Tim penasihat hukum Samad, Saor Siagian, menambahkan bahwa penggagas acara tersebut adalah Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristianto. “Justru Hasto yang menggas pertemuan di jogja dari hasto, justru ini yang diklarifikasi,” kata Saor. 

(BACA: Bareskrim Polri kembali periksa Samad terkait kasus ‘Rumah Kaca’)

Apa yang terjadi saat itu? 

Dari catatan media, saat itu Samad dan Jokowi, yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden untuk Pemilihan Umum periode 2014-2019, tak sengaja bertemua di ruang ruang VIP di Bandara Adisucipto, Yogyakarta. 

Saat masuk ke dalam ruang tunggu, keduanya saling bersalaman dan duduk berdampingan. Sambil berbincang ringan dan melepas senyum. Pertemuan berlangsung singkat hanya sekitar 10 menit sambil menunggu keberangkatan pesawat masing-masing.

Abraham mengaku tak ada agenda khusus bertemua Jokowi. “Saya dari UGM (Universitas Gajah Mada), ada acara, habis kuliah umum, eh, tidak sengaja bertemu Pak Jokowi,” kata Samad. 

Samad bungkam soal pertemuan di Capital 

Selain soal pertemuan di Yogya, Samad mengaku ditanya tentang pertemuan Capital Residence, SCBD, Jakarta Selatan pada Maret-April 2014. 

Di pertemuan itu, menurut Hasto, Samad minta dibantu agar bisa bersanding dengan Jokowi di pemilu presiden. Dan masih menurut klaim Hasto, Samad menawarkan bantuan dengan meringankan hukuman Emir Moeis, politisi PDI-P. 

(BACA: Penyidikan terhadap Samad dimulai; Hasto saksi pertama)

Tapi saat ditanya soal ini, Samad bungkam. Ia hanya mengatakan bahwa pertemuan itu bukan soal agenda politiknya menjadi calon wakil presiden. “Itu kan seperti yang tadi saya katakan ada berapa hal, pelaporan Pilgub (Pemilihan Gubernur) Bali itu sebenarnya yang dilaporkan,” katanya. 

KPK kirim surat ke Mabes 

Menurut Samad, kasusnya ini termasuk pelanggaran kode etik bukan pidana umum. Ia mendasarkan pada surat yang dikirim pimpinan lembaga antirasuah pada Mabes Polri. 

“Sudah ada surat dari pimpinan KPK yang ditandatangani langsung oleh Pak Taufik (Plt Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki) yang meminta sebenarnya kasus saya dihentikan karena ranahnya lebih kepada etika,” katanya. —Rappler.com