Profil mereka yang lolos tahap awal seleksi pimpinan KPK

JAKARTA, Indonesia — Sebanyak 194 lolos dalam seleksi tahap awal calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Johan Budi Sapto Prabowo, satu-satunya calon dari pimpinan KPK saat ini termasuk yang lolos. 

“Kami putuskan berdasarkan hasil pleno bahwa para pendaftar yang lolos tahap pertama sebanyak 194 peserta,” kata Ketua Panitia Seleksi KPK Destry Damayanti seperti dikutip media, Sabtu, 4 Juli 2015. 

Lebih dari 500 orang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Dari 194 orang yang lolos, 23 di antaranya perempuan, dan 71 laki-laki. 

“Dari profesinya, 46 peserta yang lolos sebagai advokat atau konsultan hukum, 31 orang dari swasta dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), 28 orang dari dosen, 23 orang penegak hukum termasuk polisi, jaksa, hakim,” kata Destry.

Proses seleksi masih akan berlangsung sampai dengan akhir Agustus. Calon yang lolos tes administrasi tahap awal ini akan menjalani tes makalah yang hasilnya akan diumumkan pada 15 Juli. Selanjutnya, panitia seleksi akan menyelenggarakan assessment pada 27-28 Juli. 

Daftar pendek dari panitia seleksi akan diumumkan pada 12 Agustus. Tes kesehatan akan dilakukan pada 18 Agustus, dan wawancara pada 24-27 Agustus. Laporan akhir disampaikan ke presiden pada 31 Agustus. 

Inilah sebagian dari para calon yang lolos seleksi tersebut:

1. Wakil Ketua KPK Johan Budi Sapto Prabowo

Dengan banyak kasus kriminalisasi KPK, apa yang membuatnya tertarik mendaftar? Mantan wartawan dan peneliti migas ini bergabung dengan KPK sebagai juru bicara. Dia kemudian dipilih menjadi Deputi Pencegahan KPK. 

“Saya masih ingin ikut berkontribusi dalam pemberantasan korupsi sekaligus untuk ikut mengembalikan marwah KPK yang sedang pudar ini,” kata Johan belum lama ini. 

Dari KPK, selain Johan ada direktur gratifikasi KPK Giri Suprapdianto dan jaksa KPK Yudi Kristiana. 

2. Polwan Brigjen Basaria Panjaitan

Basaria Panjaitan adalah perwira tinggi Polri yang keikutsertaannya dalam seleksi KPK mendapatkan dukungan penuh dari Wakapolri Komjen Budi Gunawan. Polwan bergelar sarjana hukum ini saat ini adalah pengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri di Lembang. 

Mengenai pencalonan Basaria, Budi Gunawan berkomentar “Kami Polri tidak menunjuk, tapi itu pribadi dari mereka yang mengajukan. Lalu kami sortir dan dinilai mana yang terbaik, pantas serta matang. Termasuk harus mampu juga membangun sinergi yang baik.”

3. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie

Jimly, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. 

Mengapa dia mendaftar? “Ingin memberi alternatif saja pada Pansel. Kita serahkan pada Pansel semuanya,” kata Jimly yang juga adalah pakar hukum tata negara. 

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini pernah menduduki berbagai jabatan penting terkait hukum. 

 4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Alexander Marwata

Marwata adalah hakim ad hoc Pengadilan Tipikor dari masyarakat umum. Sebelumnya dia adalah salah satu auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tak hanya ahli akuntansi, Marwata adalah Certified Fraud Examiner (CFE), sertifikasi internasional bagi spesialis pencegahan dan pemberantasan penipuan. 

Marwata dikenal sebagai salah seorang hakim Tipikor yang kerap menyatakan dissenting opinion, atau pendapat berbeda, dengan hakim lainnya. Salah satu kasus besar di mana dia menyatakan pendapat berbeda adalah kasus suap Pilkada Lebak, Banten, dengan terdakwa Ratu Atut Chosiyah. 

Menurutnya, Atut tidak terbukti melakukan korupsi dan harus dibebaskan. “Dakwaan dan tuntutan dibangun berdasarkan asumsi Akil bahwa terdakwa (Atut) sudah mengutus Wawan (saudara kandung Atut) untuk mengurusi sengketa pilkada Lebak,” kata Alexander. 

5. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Jasman Panjaitan 

Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan, Jasman pernah menjadi Kepala Pusat Penerangan Hukum dan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. 

Terkait pencalonannya oleh kejaksaan, dia tidak berkomentar banyak. Jasman mengatakan dia siap bersaing dengan calon lain dari berbagai latar belakang. Selain Jasman, dari kejaksaan ada Wakil Kajati Papua M. Rum, Sekretaris Badan Diklat Kejagung Paulus Joko Subagyo, dan Kajati Sulawesi Selatan Suhardi. 

6. Politisi PPP Ahmad Yani

Ahmad Yani adalah mantan anggota komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Mengapa dia mendaftar? “Banyak yang mendorong seperti mahasiswa, LSM karena mereka melihat kondisi KPK sekarang harus diperbaiki dan mereka menganggap saya layak,” kata Ahmad.

Dia ingin mensinergikan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. “Penyidik di Kejaksaan dan Polri bisa diberdayakan. Saya ingin KPK itu fungsi pencegahannya ditonjolkan.

Daftar calon selengkapnya bisa dilihat di bawah ini. 

 

– Rappler.com