Anak Harvard dan ekonomi senior gabung kabinet kerja

Uni Lubis

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Anak Harvard dan ekonomi senior gabung kabinet kerja

DANY PERMANA

Presiden Jokowi lakukan reshuffle jilid 1. Memasukkan tokoh senior untuk membangkitkan kepercayaan publik dan melalui ancaman krisis ekonomi.

Thomas Trikasih Lembong menjadi sosok yang paling menarik perhatian saat pelantikan anggota kabinet yang baru, dan reposisi jabatan menteri yang dilakukan, Rabu, 12 Agustus. Dia datang ke Istana Negara didampingi ibunya. 

Presiden Joko “Jokowi” Widodo memberikan kursi panas ke pengusaha muda itu: Menteri Perdagangan. 

Thomas, lulusan universitas kondang Harvard University, menggantikan Rachmat Gobel yang juga berlatar belakang pengusaha. Ada 6 pejabat yang dilantik Jokowi dalam reshuffle atau kocok ulang kabinet jilid satu kali ini.  

Pergantian Menteri Perdagangan dilakukan di tengah drama hilangnya daging sapi dari pasar di Jakarta, Jawa Barat dan Banten dan kasus lambatnya dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok yang memicu kemarahan Jokowi. Polisi mencokok Dirjen Perdagangan Luar Negeri Partogi Pangaribuan. 

Rachmat mengaku telah melakukan banyak hal dalam membenahi tata niaga dan membendung impor untuk menekan defisit perdagangan. Tapi, Jokowi memutuskan kursi Rachmat harus ditempati orang lain.  

Tom dan Jokowi

Tom Lembong, demikian dia biasa dipanggil, bukan orang baru bagi Jokowi. Masih ingat ketika November 2014 Jokowi menerima sejumlah investor dan menawarkan sejumlah proyek infrastruktur untuk didanai? Tom adalah sosok yang memboyong investor yang tergabung dalam ’20-20 Investment Association’ itu ke Istana Negara. 

Ia adalah pendiri, CEO dan Managing Partner Quvat Investment Pte. Ltd, salah satu anggota 20-20 dari Indonesia. Kelompok investor 20-20 memiliki hubungan dengan Institut The East—West, yang memiliki anggota para investor kelas dunia.  

Mereka mengelola dana sekitar US$ 8 triliun, atau setara dengan Rp 96.000 triliun. Menggiurkan bagi Jokowi yang tengah membujuk investor mendanai proyek infrastrukturnya. 

Jokowi kepincut jaringan luas yang dimiliki Tom, bankir  investasi yang sebelumnya pernah menjadi deputi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kalangan pebisnis mengatakan  bahwa Tom memiliki jaringan luas dan teman yang banyak. Di antaranya adalah Happy Hapsoro, suami Puan Maharani. 

Puan yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di kabinet Jokowi. Puan, yang juga putri Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, menjadi satu-satunya menteri koordinator yang lolos dari reshuffle

Tom memanggil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat  Surya Paloh dengan sebutan “Om”. Nasdem kehilangan satu kursi dalam kocok ulang kali ini, karena Laksamana (Purn) TNI Tedjo Edhi Purdijatno harus meninggalkan kursi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Tedjo adalah kader Nasdem.

Tom memiliki ide bahwa Indonesia sebaiknya mengalihkan keunggulan ekonomi, dari komoditas ke industri yang mengandalkan sumber daya manusia.  Dalam artikel yang diterbitkan Bareksa.com, saya membaca pemikiran ini.  

Menurut Tom, investor tidak lagi melirik hasil sumber daya seperti batubara atau kelapa sawit yang nilainya cenderung terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. 

“Investor kini melihat dari manusia-manusianya. Selama ada ide cemerlang yang muncul dan menjanjikan kenapa tidak kita investasi di sana? Toh belakangan ini nilai komoditas unggulan kita seperti batubara dan kelapa sawit nilainya turun terus,” ujar Tom. Ada benarnya.  

Tom dan mitranya berinvestasi di banyak bidang, termasuk galangan kapal. Juni lalu saat kunjungan kerja Ke Batam, Jokowi meninjau perusahaan galangan kapal PT Anggrek Hitam yang bergerak di usaha Ship Building, Ship Repair and Marine Services.

PT Anggrek Hitam, didirikan pada 2008, merupakan anak perusahaan dari Holotan Pte Ltd (Singapura). Galangan kapal ini memiliki lahan seluas 10 hektar. Dari situsnya, ada nama Bratanata Perdana sebagai komisaris, dan Soegeng Wibowo sebagai Direktur Anggrek Hitam. Bratanata dan Soegeng Wibowo adalah mitra Tom saat mendirikan Quvat Investment pada 2005 

Laman setkab.go.id memuat dialog Jokowi dengan pengusaha di Batam. Jokowi kagum dengan perkembangan industri perkapalan di sana. 

Sepekan kemudian Jokowi menggelar rapat kabinet terbatas. Dia memerintahkan instansi di jajaran pemerintah termasuk kepolisian dan TNI untuk membeli kapal dari galangan dalam negeri, dan tidak impor.   

Kerja berat menanti Tom

Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong saat dilantik di Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo, Rabu, 12 Agustus 2015. Foto oleh Gatta Dewabrata/Rappler

Latar belakang Tom Lembong mirip Menteri Perdagangan era kabinet Indonesia Bersatu jilid 2, Gita Wirjawan. Tugas mengelola dan memimpin Kementerian Perdagangan sangat berat, terutama ketika situasi ekonomi tak menentu dan komoditas andalan ekspor Indonesia kehilangan daya saingnya.  

Kita juga menghadapi tantangan akan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, yang dimulai akhir tahun ini.  Kalau urusan menjaga  stabilitas harga daging dan menahan rembesan garam impor saja sudah menimbulkan drama, itu baru seujung kuku pekerjaan bagi Tom.  

Di dalam negeri, Tom menghadapi jalan penuh onak dan duri. Lihat yang sempat dilakukan Rachmat Gobel. Dalam 10 bulan, Mendag Rachmat membatasi impor dan peredaran minuman keras, melarang impor baju bekas, berencana mengatur distribusi rokok, sampai mengusulkan kenaikan tarif masuk sejumlah produk, dan membatasi impor produk kualitas rendah dari Tiongkok. Pasti banyak yang berasa terganggu. 

Reshuffle tanpa penjelasan

Jokowi percaya bahwa Tom bisa memperbaiki kinerja Kementerian Perdagangan. Perbaikan kinerja dan penguatan pemerintahan mendorong terjadinya reshuffle. Ini saya ketahui dari keterangan Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki.  

Saat mengumumkan reshuffle, Jokowi tidak memberikan narasi mengenai alasan reshuffle dan mengapa di pos itu. Apakah yang diganti berarti kinerjanya buruk?  Apakah kocok-ulang untuk mengakomodir kepentingan parpol?  

Karena Jokowi tak menyampaikan narasi itu, jadi publik  cuma bisa mereka-reka apa alasannya dan mengapa si anu diganti si itu, dan mengapa si itu mengganti menteri anu. Saya pun mencoba mereka-reka dengan mengumpulkan berbagai informasi yang ada, dari beragam sumber.  

Saya tentu berharap, komposisi baru membuat kabinet kerja Jokowi bisa lebih kencang dan efektif jalannya. Penyerapan anggaran pembangunan menjadi lebih cepat.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan penyerapan anggaran belanja negara selama 6 bulan terakhir di 2015 sebesar Rp 773,9 triliun, meningkat sedikit 1,8 persen dibandingkan dengan realisasi semester I 2014 yang sebesar Rp 759,9 triliun. Ini jauh dari harapan, karena baru mencapai 39 persen dari total alokasi senilai Rp 1.1985,1 triliun APBN 2015. 

 “Ada kebutuhan untuk merespon situasi,” kata Teten. 

Soal alasan kocok ulang. Reshuffle dilakukan ketika ekonomi Indonesia melambat.  Sebagian karena pengaruh kondisi global, sebagian karena menurunnya kepercayaan publik kepada Jokowi.

Teten: Reshuffle bukan karena permintaan partai

 Foto oleh Gatta Dewabrata/Rappler

Teten membantah dugaan bahwa reshuffle adalah untuk mengakomodasi kepentingan partai politik. Media secara luas memberitakan hasrat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendapatkan tambahan kursi dalam kabinet. Jokowi adalah kader PDI-P.

Jokowi merespon dengan memberikan posisi sekretaris kabinet kepada politisi senior Pramono Anung Wibowo. Berbeda dengan dugaan banyak pihak, Pramono yang dalam pemerintahan sebelumnya adalah Wakil Ketua DPR RI 2009-2014, tidak masuk dalam kabinet Jokowi. 

Megawati meminta Pramono fokus membantu mengelola partai. Pram dikenal dekat dengan Megawati dan pernah menjabat Sekretaris Jenderal PDIP.   

“Saya prinsipnya mengikuti perintah Bu Mega,” kata Pram dalam berbagai kesempatan ngobrol.  

Pram secara telaten merawat hubungan antara PDI-P dengan parpol dan tokoh nasional. Hubungannya yang luas dengan  berbagai kalangan, kadang diartikan negatif oleh kalangan internal PDI-P.  

Tapi, 10 bulan pemerintahan Jokowi membuktikan loyalitasnya kepada partai. Pram sukses memulihkan hubungan antara Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Indonesia Hebat yang sempat meruncing saat pemilihan presiden. 

Ini ada pengaruhnya terhadap hubungan antara Pemerintahan Jokowi dengan parlemen. Kursi Koalisi Merah Putih pimpinan Golkar dan Partai Gerindra lebih banyak. 

Senioritas Pramono juga diharapkan membantu Jokowi memastikan pengelolaan kabinet berjalan lebih lancar. Administrasi lebih rapi, tak perlu ada lagi surat keputusan yang salah. Hubungan antara Jokowi dan Megawati diharapkan membaik, mengingat Pram dipercayai oleh keduanya.

Karena ada Pram, maka fungsi yang selama ini dijalankan oleh Luhut Panjaitan sebagai kepala staf kepresidenan kemungkinan besar akan diserahkan ke Pramono.  Organisasi menjadi lebih ringkas dan efisien. Lagipula, tugas yang menanti Luhut sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan sangat berat. 

Sofyan tidak demosi

Sofyan Djalil sebagai Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional menurut saya pilihan yang bagus. Bappenas seharusnya menjadi lembaga terpenting dalam menggodok semua strategi pembangunan nasional yang kian kompleks, di era serba digital. Tugas ini sejak awal harusnya diberikan kepada figur yang senior dan berpengalaman, mumpuni secara keilmuan maupun pengalaman memimpin. 

Kalau Bappenas disejajarkan dengan National Development and Reform Comission di Tiongkok, maka Sofyan tidak demosi. Dia justru dalam posisi yang strategis dalam memastikan eksekusi program Nawa Cita Jokowi-JK berjalan efektif. Di Tiongkok, menteri NDRC selalu dijabat tokoh senior.

Dua ekonom senior: Darmin dan Rizal

 Foto oleh Gatta Dewabrata/Rappler

Upaya Jokowi membangun kepercayaan publik di bidang ekonomi juga dilakukan dengan memasukkan dua sosok ekonomi senior, Darmin Nasution dan Rizal Ramli. 

Darmin pernah menjabat Gubernur Bank Indonesia dan Dirjen Pajak. Saat diusulkan menjadi Gubernur Bank Indonesia, parlemen menerimanya dengan mulus. Ekonom senior yang gemar merokok ini mendapat respek dari Senayan.  

Darmin kini juga menjabat Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).  Kloplah Darmin menjadi Menteri Koordinator bidang Ekonomi, karena Jokowi jadi punya think-tank segudang ekonom melalui ISEI.  

Pengangkatan Rizal sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman menimbulkan pertanyaan.  Pengalaman apa di bidang maritim?  

Nampaknya Jokowi butuh sosok yang berani menerobos kebuntuan birokrasi. Rizal dianggap memiliki kemampuan itu. Dia dikenal dekat dengan Luhut.  

Rizal pernah menjabat Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator bidang Ekonomi di era Presiden Abdurachman Wahid.

Perlukah 4 menko?

Jujur saja, sejak awal menurut saya Kementerian Koordinator Kemaritiman ini tidak perlu.  Jokowi nampaknya merasa perlu membentuk pos menko kemaritiman karena dia memiliki slogan membangun poros maritim yang antara lain diterjemahkan dengan program membangun tol laut. 

Memiliki 4 menteri koordinator tidak jaminan koordinasi lebih baik. Pemborosan pula. Bahkan membuat bingung, karena sejumlah menteri jadi punya dua bos.  Problem muncul kalau seorang menteri dapat undangan rapat dari dua menko dalam jam yang sama. Nah. 

Selain itu, Jokowi dan Wapres JK tergolong hands-on bos.  Keduanya sering undang rapat menteri, mengkoordinasikan langsung.  

Jadi, buat apa posisi menko? Selain mengakomodir posisi bagi sejumlah pihak yang harus diberi posisi penting? Apakah komposisi baru kabinet Jokowi menjadi resep ampuh memperbaiki citra dan kinerja?  

Itu pertanyaan besar yang harus dijawab Jokowi dan kabinet.  Ekspektasi publik tinggi.  

Era pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga menghadapi masalah sulit. Baru beberapa bulan terjadi bencana gempa bumi tsunami di Aceh dan Sumatera Utara. Indonesia sempat kena imbas krisis keuangan 2008 yang dimulai di AS.  

Kerjasama pemerintah dan swasta saat itu membuat krisis bisa dilalui dengan cukup baik.  Pertumbuhan ekonomi positif, 5 persen.  

Sekarang Jokowi sudah memasukkan sejumlah tokoh senior ke kabinetnya. Tidak ada alasan untuk gagal. Harganya terlalu mahal bagi rakyat yang tengah dilanda penurunan daya beli dan perusahaan penurunan omzet.  

Staf khusus Menteri Tenaga Kerja, Dita Indah Sari(@Dita_Sari_), menuliskan dalam akun Twitternya, kemarin, “Sebuah horor tengah terjadi diam2 seperti penyakit menular: PHK”.  

PHK itu multi dimensi. Politik, ekonomi dan sosial.

Ini tantangan bagi Darmin, Rizal, Luhut, Sofyan, dan dan Pram.  Tantangan bagi Jokowi dan seluruh anggota kabinetnya. Tantangan buat kita semua.   

Meminjam status twitter Dita Indah Sari, “Gusti, bantulah agar kami bisa melewati ini”. — Rappler.com 

 Uni Lubis adalah seorang jurnalis senior dan Eisenhower fellow. Dapat disapa di @UniLubis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!