Ketika Rizal Ramli menantang Jusuf Kalla

Awal Mei 2015, tim Rappler Indonesia berkesempatan mewawancarai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Baldan.  

Ferry, politisi senior dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem), sebelumnya telah lama menimba ilmu politik di Partai Golkar. Dia juga mantan ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia. Di akun Twitter @ferrymbaldan, ia memasang biografi sebagai MU Lover, artinya penggemar klub sepakbola Manchester United. Saat kampanye pemilihan presiden tahun 2014, Ferry menjadi tim terdekat Joko “Jokowi” Widodo dan Jusuf Kalla.

Wawancara dengan Ferry berlangsung cukup lama, dan membahas berbagai tema, dari bagaimana dia menyelesaikan sengketa pertanahan, isu kocok-ulang kabinet (reshuffle) sampai program menyediakan lahan untuk membangun satu lapangan bola di setiap desa.

Ferry juga menceritakan suasana koordinasi di antara menteri kabinet Jokowi yang relatif bagus. “Kami punya grup WhatsApp,” kata Ferry. Hari itu, sejak pagi dia berkoordinasi dengan lima menteri via telepon.

Hal lain yang diceritakan Ferry adalah suasana rapat kabinet dengan Presiden Jokowi. “Diskusi terbuka, presiden memberikan kesempatan kepada menteri yang perlu menyampaikan pokok pikiran dan program untuk berbicara,” kata Ferry. 

Saya teringat cerita para menteri di kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terpaksa mendengarkan “pidato” presiden setiap kali kabinet. Kesempatan diskusi minim, karena yang dikasih kesempatan bicara adalah menteri koordinator. Wallahu’alam. Tapi, Presiden SBY memang suka pidato agak lama, bukan?

Jadi, kalau benar sidang-sidang kabinet yang dipimpin Jokowi memberikan kesempatan diskusi, rada aneh ketika ada menteri yang memilih mengkritisi program pemerintah dan kebijakan kementerian melalui media. Ibarat komunikasi pakai megafon.  

Ini yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli. Sehari setelah diangkat menjadi Menko Maritim menggantikan Indroyono Soesilo, Rizal mengkritik Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno soal rencana pembelian 30 unit pesawat Airbus 350 untuk maskapai Garuda Indonesia.

Rini menjawab kritikan dengan pesan bahwa tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Keuangan yang bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.  

Selaku Menko Maritim, Rizal membawahi 4 kementerian: Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Boleh jadi, Rizal anggap urusan Garuda Indonesia di bawah kendalinya juga, melalui Kementerian Perhubungan. Rini tidak sependapat.

Tak hanya Rini, Menteri ESDM Sudirman Said pun diminta Rizal mengevaluasi program pembangunan listrik 35.000 megawatt.  Menurut Rizal, yang pernah menjadi Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan di era Presiden Abdurrachman Wahid itu, target pembangunan listrik yang dicanangkan Presiden Jokowi terlalu ambisius, apalagi ditambah masih ada program pembangunan 7.000 MW dari era SBY. 

Kritikan soal listrik disampaikan Rizal hanya sehari sesudah dilantik pada 12 Agustus 2015.

Jokowi tegur Rizal

Rizal mengaku bahwa masukan soal pesawat dan listrik sudah disampaikan ke Presiden Jokowi. Kalau itu benar, makin aneh mengapa dia masih melempar kritik melalui media. Tak heran jika Presiden Jokowi lantas menegur sikap Rizal. Teguran disampaikan melalui tim komunikasi presiden, Teten Masduki.

“Presiden waktu itu sudah menegur, menelepon Pak Rizal Ramli soal pengadaan pesawat. Itu kan baru Letter of Intent. ‎ Penandatangannya terlalu jauh dan pihak Garuda sudah menjelaskan itu,” kata Teten, Senin, 17 Agustus.   

Menurut Teten, tak masalah jika Rizal mengkritik menteri lain, namun presiden menghendaki jika kritik itu dapat disampaikan secara langsung, bukan justru diumbar ke media. Menurut Teten, Jokowi menghendaki pemerintahan yang solid dan kompak karena pemerintah sedang semangat menarik investasi.
“Kan bisa bertemu, kegaduhan seperti itu kurang bagus,” kata Teten. Dia juga mengatakan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah bisa dilakukan internal, agar masyarakat tidak bingung.

Wakil Presiden Jusuf “JK” Kalla juga tak luput dari kritikan Rizal Ramli.  

JK memang mengomentari Rizal agar mempelajari dulu soal rencana pengadaan pesawat dan program listrik. “Itu sudah ditegur oleh Presiden. Makanya, pahami dulu. Pemerintah tidak pernah beli, baru penandatanganan Letter of Intent. Saya berminat, bukan kesepakatan jual beli,” kata JK, Selasa, 18 Agustus.   

Rizal menanggapi Wapres JK dengan gaya menantang. Ia mengajak JK untuk debat terbuka.

“Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya. Kita diskusi di depan umum,” ujar Rizal.  Sebagai mantan aktivis mahasiswa, Rizal rupanya percaya diri jago debat.

Jujur saja, sebagai jurnalis, saya senang saja kalau debat publik itu terjadi. Seru.  

Tapi, apa manfaatnya bagi rakyat? Apa manfaaatnya bagi pemerintahan Jokowi yang tengah dikepung masalah pelambatan ekonomi? 

Saya ingat cerita jurnalis senior, bos tabloid Cek & Ricek, Ilham Bintang. Menurut dia, saat buka puasa dengan pemimpin redaksi di Istana Negara, Jokowi mengeluhkan persepsi negatif atas pemerintahan, yang antara lain disebabkan pemberitaan media. Jokowi memaparkan bahwa ekonomi Indonesia masih lumayan, lima besar. Tapi problemnya adalah kepercayaan publik yang menurun.

Diskusi publik yang dikehendaki Rizal tidak akan menurunkan harga daging sapi dan daging ayam yang membumbung tinggi disertai aksi mogok pedagang. Tidak membuat kurs rupiah terhadap dolar AS yang sempat menyentuh angka Rp 13.900 pada transaksi jual menjadi menguat.  

Tidak akan membuat 12.000 karyawan industri di Jawa Barat selamat dari ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tidak akan membuat teman saya @Qaqqah yang tinggal di Medan aman dari pemadaman listrik seminggu dua-tiga kali.  Dan yang pasti, bertikai antar menteri, apalagi menantang wakil presiden, tidak akan membuat investor asing berlomba-lomba menanamkan duitnya ke Indonesia.

“Global uncertainty-lah yang sebenarnya menyebabkan pelambatan ekonomi,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada kami, sejumlah wartawan yang datang ke rumah dinasnya, untuk mendapatkan gambaran umum RAPBN 2016, 13 Agustus silam.   

Kemarin, Bank Indonesia pun sudah mengirimkan kode keras, dan menyatakan sudah bekerja keras menjaga nilai rupiah agar tidak terjun bebas. “BI itu tidak hanya khawatir, kita itu sudah mati-matian menjaga rupiah. Hari ini kita putuskan untuk perkuat langkah-langkah kita untuk menjaga stabilitas rupiah,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, sebagaimana dikutip media. 

Bank Indonesia memutuskan mempertahankan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. 

Jika ditambah lagi dengan cabinet teamwork uncertainty, saya sungguh khawatir, program Nawa Cita yang diusung Jokowi-JK bakal terganjal di tengah jalan.  

Kali ini Jokowi tak bisa lagi melempar keluhan termasuk ke situasi global dan pemberitaan media. Biang keladi ketidakpastian ada di lingkungannya sendiri. Di kabinetnya. 

Ini tantangan bagi kepemimpinan Presiden Jokowi. Ada juga yang membisikkan kepada saya, bahwa presiden sengaja memasang Rizal untuk mengontrol menteri lain? Ah, saya tidak percaya. Semoga tidak. Kalau terjadi, itu gaya manajemen konflik.

Apa kata Jokowi soal tantangan Rizal ke JK? 

Ketika Rizal mengkritik Rini, Jokowi menegur Rizal yang belum sepekan dilantik. Kali ini, ketika yang ditantang Rizal adalah wapresnya, apa tanggapan Jokowi?

“Urusan saya itu urusan bekerja. Kamu pasti senangnya yang kaya itu. Kalau saya, enggak senang. Kalau urusan seperti itu, saya enggak akan jawab,” kata Jokowi seperti dikutip laman viva.co.id, Rabu, 19 Agustus.

“Yang bisa dicarikan solusi, ya carikan solusi. Tugasnya menteri di situ. Sebab itu, kalau mau target yang gampang, ya target 5.000 MW sajalah pasti tercapai. Kalau saya kan target 5.000, saya enggak mau,” kata Jokowi.  

Nuansa jawaban Jokowi mirip dengan tanggapan Wapres JK atas kritikan Rizal Ramli terhadap proyek listrik 35.000 MW.  

“Menteri harus banyak akalnya. Kalau tidak banyak akalnya, berarti kurang paham itu,” ujar JK, sambil menekankan bahwa proyek 35.000 MW itu adalah proyek unggulan Presiden Jokowi untuk mendorong pembangunan ekonomi.

Meminjam istilah rekan saya, seorang pemimpin redaksi senior, “You’ve got what you choose, Mr President”. Saya yakin presiden ingin kabinetnya lebih banyak bekerja, ketimbang berdebat di depan publik. —Rappler.com

BACA JUGA:

• Menteri-menteri baru Jokowi
• Anak Harvard dan ekonom senior gabung Kabinet Kerja