Soal bangun listrik di Indonesia, AS menyodok Tiongkok

Kontroversi megaproyek pembangunan 35.000 mega watt listrik belum reda. Tanda tanya besar soal kemampuan pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo merealisasikan proyek listrik ini bahkan datang dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, sehari setelah dia bergabung dengan Kabinet Jerja Jokowi.  

Tapi, kolega Rizal Ramli di kabinet, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan membantah. Ia mengatakan bahwa listrik 35.000 MW bakal terlaksana.  

“Sebagian, 10.000 MW sudah proses pembangunan oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara). Yang 25.000 MW akan dibangun oleh IPP, dan persiapan sudah berlangsung,” kata Luhut saat bertemu pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Selasa, 1 September.            

Yang berminat ikut serta sebagai IPP, atau Independent Power Producer, penjual listrik ke PLN, tidak Cuma Tiongkok. Pada Rabu, 2 September, Menteri Ekonomi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menandatangani kesepakatan kerjasama membangun grup kerja ketenagalistrikan (power working group).  

Pihak Amerika Serikat diwakili oleh Duta Besar di Indonesia, Robert Blake. Menurut Blake, kesepakatan memfasilitasi kerjasama pihak swasta AS dan Indonesia di bidang ketenagalistrikan.           

Kerjasama ini meliputi penggunaan bidang teknologi emisi batu bara, pengoptimalan energi baru dan terbarukan, tukar-menukar pengalaman terkait kebijakan energi, termasuk menekan penggunaan bahan bakar solar untuk pembangkit listrik.           

“Proyek 35.000 MW bukan tugas ringan dan butuh dukungan dari sejumlah pihak, termasuk negara yang punya minat dan kemampuan. AS punya kemampuan di bidang tenaga listrik,” kata Sudirman saat penandatanganan yang berlangsung di kantor PLN, Rabu.  

Indonesia dan AS juga akan bekerjasama membangun listrik di daerah terpencil dan teknologi terkini di bidang kelistrikan.           

Belum lama ini Sudirman berkunjung ke AS menjajaki investor untuk bidang energi dan mineral. Dia berkunjung ke National Renewable Energy Laboratory. “Untuk mempelajari perkembangan energi terbarukan,” kata Sudirman.

Blake mengatakan bahwa pemerintah AS telah mengumpulkan 52 perusahaan AS dan 11 instansi yang akan bekerjasama dengan Kementerian ESDM dan PLN. “Mulai dari perusahaan listrik swasta, perusahaan energi bersih, perusahaan kontruksi sampai perusahaan keuangan akan terlibat dalam kerjasama,” kata Blake.

Bulan lalu, pemerintah Tiongkok menyatakan siap ikut serta dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 1 x 1.000 megawatt (MW) di Cilacap, Jawa Tengah. Proyek yang masuk dalam program 35.000 MW Presiden Jokowi ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat. 

“Dalam tujuh tahun terakhir kerjasama di bidang ketenagalistrikan antara Indonesia dan China makin dekat,” kata konselor ekonomi dan bisnis kedutaan besar Tiongkok di Indonesia, Wang Liping, saat peresmian PLTU Celukan Bawang di Buleleng, Bali, 11 Agustus silam.

Direktur kerjasama internasional Shenhua Gouhua Power, Huang Zhonghua, mengatakan pihaknya berminat ikut serta dalam proyek listrik 35.000 MW. Salah satu perusahaan pembangkit listrik terbesar di Tiongkok itu tengah menjajaki pembangunan listrik di Kalimantan Timur, bekerjasama dengan swasta Indonesia. 

“Saat ini kami sudah punya proyek di Sumatera Selatan yang berjalan baik,” kata Zhonghua, ketika ditemui di kantornya di Beijing, akhir Juli.

Jepang mendapat jatah kerjasama dalam public private partnerships (PPP) untuk proyek PLTU di Batang, Jawa Tengah.  PLTU Batang adalah proyek listrik terbesar di kawasan negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Proyek listrik dengan kapasitas 2 x 1.000 MW dan  bernilai Rp 54 triliun ini sempat tertunda empat tahun.

Saat meresmikan proyek PLTU Batang, Presiden Jokowi berjanji akan mengatasi masalah krusial dalam pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan listrik. Perizinan adalah kendala yang juga harus diatasi.

“Kita tak mau lagi ada proyek yang berhenti, mangkrak yang tidak bisa diselesaikan gara-gara izin, gara-gara pembebasan lahan, tidak, ini adalah sebuah bukti bahwa pemerintah bisa menyelesaikan persoalan, bukti bahwa pemerintah Indonesia bisa menyelesaikan problem-problem yang ada, jangan ada yang ragu lagi, jangan ada lagi investor ragu,” jelas Jokowi dalam pidatonya di peresmian PLTU Batang.

Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, sepakat bahwa pemerintah harus segera menyederhanakan perizinan dan mempercepat pembebasan lahan. 

“Di Bantaeng, sudah ada investor dari Tiongkok dan Singapura yang siap membangun proyek listrik 4 x 150 MW,” kata Nurdin kepada Rappler, Kamis pagi, 3 September.           

Menurut pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa, pembiayaan menjadi isu penting dalam merealisasikan listrik 35.000 MW. Fabby yang juga Direktur Eksekutif Institute of Essential Servide Reform, mengatakan perkiraan total investasi sekitar Rp 1.200 triliun.  

“Ini mencakup semua, mulai dari pembangkit, transmisi, dan distribusi,” kata Fabby kepada Rappler. 

Untuk pembangkit listrik saja sekitar Rp 950 triliun dengan nilai tukar rupiah ke dolar AS Rp 14.000.           

Fabby menghitung bahwa untuk setiap tahun kebutuhan pembiayaan untuk listrik 35.000 MW sekitar US$ 20-25, dan sulit dipenuhi oleh perbankan nasional. Di sini diperlukan pembiayaan dengan sukabunga murah dari swasta termasuk bank multilateral. 

“Khususnya untuk transmisi. Yang cocok pinjaman dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Bank Jepang untuk kerjasama internasional,” kata Fabby. Dana yang tersedia di perbankan nasional adalah Rp 400 triliun. —Rappler.com

BACA JUGA:

• Mampukah PLN atasi ancaman krisis listrik? 
• Freeport, Pak JK, dan Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah 
• JK bela terdakwa korupsi PLTU Indramayu

Uni Lubis adalah seorang jurnalis senior dan Eisenhower fellow. Dapat disapa di @UniLubis.