Fokus urus ekonomi, Jokowi tak minta maaf pada korban tragedi 1965

JAKARTA, Indonesia — Presiden Joko “Jokowi” Widodo dikabarkan tidak akan meminta maaf pada keluarga dan korban tragedi Gerakan 30 September 1965.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir usai bertemu Jokowi di Istana Negara, Selasa, 22 September.  

“Sama sekali tak ada agenda, bahkan terpikir pun tidak,” kata Haedar menirukan Jokowi.

“Isu yang berkembang bahwa pemerintah akan meminta maaf, sudah diklarifikasi. Presiden tak akan melakukan itu, apalagi sampai sampai membuat permintaan maaf,” katanya.  

Wacana minta maaf pada korban tragedi ini sempat dilontarkan Jokowi dalam pidato kenegaraannya 14 Agustus lalu di hadapan wakil rakyat di Senayan, Jakarta.

Namun, klausul minta maaf itu tidak pernah dengan tegas dinyatakan Jokowi dalam pidatonya. 

Bunyinya seperti berikut:

“Saat ini Pemerintah sedang berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air.

Pemerintah menginginkan ada rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu. Anak-anak bangsa harus bebas menatap masa depan yang terbentang luas. Semua itu merupakan langkah awal pemerintah untuk menegakkan kemanusiaan di bumi Nusantara.”

Meski tak pernah mengatakan secara spesifik, namun yang dimaksud dengan kasus-kasus pelanggaran HAM di tanah air pada umumnya meliputi tragedi Gerakan 30 September 1965 dan tragedi Mei 1998.

Mengapa Jokowi tak bersedia meminta maaf?

“Kata presiden, kalau kami (pemerintah) meminta maaf, kami akan berhadapan NU (Nahdatul Ulama), Muhammadiyah, TNI (Tentara Nasional Indonesia),” ucap Haedar menyampaikan apa yang dikatakan Jokowi. 

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan ihwal permintaan maaf tidak pernah dibicarakan oleh Jokowi dalam rapat-rapat kabinet. 

Menurut Pramono, Jokowi saat ini fokus pada perbaikan ekonomi.

“Sekarang ini yang dipikirkan adalah bagaimana persoalan ekonomi global yang pengaruhnya pada Indonesia ini segera diatasi, langkah-langkah apa yang harus dilakukan,” kata Pramono. 

Jokowi saat ini lebih fokus pada persoalan deregulasi.

“Jadi saya tidak yakin kalau kemudian kata-kata itu muncul dari beliau sendiri. Pasti karena mungkin di antara peserta dari Muhammadiyah menanyakan,” katanya. 

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan pada Rappler bahwa Jokowi memang tak ada rencana untuk meminta maaf.

“Memang tidak ada rencana dari semula juga,” katanya. —Rappler.com

BACA JUGA:

• Indonesia teruskan rencana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan Tiongkok 
• 9 Poin penting dalam paket kebijakan Jokowi