Paket ekonomi Jokowi dikepung asap

Too late and too little?  

Saya menghubungi sejumlah pengusaha dan analis sejak semalam, ketika pemerintah meluncurkan Paket Ekonomi Jilid 2, Selasa, 29 September. Pengumuman dilakukan di Istana Negara, oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang didampingi sejumlah pejabat termasuk Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo.  

Paket Ekonomi jilid 2 ini fokus kepada penyederhanaan prosedur perizinan dan insentif pajak bagi mereka yang menyimpan dana hasil ekspor (DHE) di perbankan lokal. 

Pramono Anung menyampaikan pesan Presiden Joko “Jokowi” Widodo bahwa narasi Paket Ekonomi Jilid 2 ini lebih singkat dibandingkan dengan Paket Ekonomi Jilid 1 yang diumumkan langsung oleh Jokowi pada 9 September 2015.  

“Dalam istilah presiden lebih ‘nendang’, karena harapannya sangat mudah ditangkap oleh publik dan gampang diterapkan,” ujar Pramono.  

Menurut Pramono, Paket Ekonomi jilid 1 kurang dipahami oleh masyarakat banyak dan pelaku usaha, sehingga mereka mengaku kerepotan. 

Darmin Nasution menggarisbawahi soal kesulitan memahami Paket Ekonomi Jilid 1. Menurutnya, dia menjelaskan dalam paket terdahulu ada perubahan jumlah peraturan puluhan bahkan ratusan.  

“Substansinya kurang terkomunikasikan dengan baik,” kata dia.  

Lalu, Darmin menjelaskan perubahan prosedur dan lama waktu perizinan investasi untuk di kawasan industri dan di luar kawasan industri. Cukup panjang.  

Media mungkin bingung juga mengutipnya, dan lantas memuat yang singkat saja: prosedur perizinan investasi dipersingkat menjadi cukup tiga hari saja. Ini menyangkut izin prinsip, izin perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Izin investasi di kawasan industri dipangkas dari 8 hari menjadi 3 jam. Ini baru nendang-Jkw pic.twitter.com/hGv3lEdx0P

— Joko Widodo (@jokowi) September 29, 2015

Dari kedua pejabat, yang sebenarnya mengutip kesan yang disampaikan oleh Jokowi, nampak bahwa ada masalah komunikasi dalam menyampaikan paket ekonomi yang dimaksudkan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Padahal Jokowi mengatakan bahwa sebenarnya situasi fundamental ekonomi Indonesia baik.  

Yang masalah adalah kepercayaan publik. Kepercayaan publik sangat bergantung pada cara mengkomunikasikan setiap kebijakan dan kejelasan konten yang disampaikan. 

Saya membayangkan alangkah baiknya jika pemerintah membuat matriks prosedur perizinan, termasuk penjelasan detail terkait dengan hal-hal administrasi seperti yang disampaikan Darmin terkait dengan notariat dan lainnya. 

Yang terasa kemudian adalah paket ekonomi Jokowi bagaikan “hilang” ditelan kabut asap.  Publik dan pengusaha  dan tenaga kerja bingung, karena masalah mendesak yang mereka hadapi saat ini, ancaman pemutusan hubungan kerja belum ada solusi. Begitu pula dengan insentif, mendorong ekspor untuk meraih devisa.  

“Intinya kan pemerintah perlu devisa untuk menguatkan rupiah. Tapi dua paket yang diluncurkan belum ada yang mendorong itu,” kata Erry Sofyan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Biji Besi Indonesia. 

Melihat reaksi pengusaha memang menarik. Mereka menganggap paket ekonomi selain lambat, karena masih akan memerlukan aturan pelaksanaan, juga terlalu minim efeknya. Saya mengikuti bagaimana pengusaha mondar-mandir ke istana bertemu dengan Presiden, baik secara kelompok kecil maupun besar.  

Jokowi juga diundang ke forum ekonomi dan pengusaha. Ternyata paket ekonomi yang diluncurkan dianggap belum menjawab keinginan dunia usaha? Di mana miskomunikasinya?  

Belum lagi kalau melihat bahwa dedengkot dan pendiri Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofyan Wanandi, kini menjadi bagian dari pemerintahan dan duduk sebagai Ketua Penasihat Ekonomi kantor wakil presiden.

Para eksportir menganggap pemberian diskon atas pajak DHE tidak akan ampuh membujuk eksportir menaruh duitnya di perbankan dalam negeri. Kalau usahanya membutuhkan impor bahan baku, tentu mereka akan menyimpan dana dolar, baik di luar maupun dalam negeri. 

Belum lagi dengan fakta bahwa suku bunga pinjaman untuk investasi dari bank luar negeri lebih murah dibandingkan dengan suku bunga di Indonesia.

Jauh sebelum paket pertama dikeluarkan, kalangan perbankan pesimis tax amnesty akan membuat simpanan dolar AS di perbankan luar negeri pulang kampung.  

“Pengusaha yang menaruh duit dolar di luar negeri, biasanya karena dibutuhkan untuk kegiatan bisnis mereka di sana,” ujar bankir tersebut.  

Lagipula, kalaupun mereka membawa mudik simpanan dolar AS-nya dan menempatkan duitnya di perbankan lokal, apa pengaruhnya bagi penguatan nilai rupiah? Kecuali jika ada kebijakan drastis yang membuat eksportir mengkonversi simpanan dolar AS menjadi rupiah, yang berarti meningkatnya permintaan rupiah.  

Kemarin, 29 September, nilai tukar mencapai Rp 14.800 per dolar AS. Loyo.

Sebenarnya tidak salah melakukan deregulasi besar-besaran terutama di bidang perizinan. Itu bagus. Tapi hasilnya baru akan terasa dalam enam bulan sampai satu tahun ke depan. Itu pun tergolong cepat.  

Penyederhanaan prosedur juga belum menjawab masalah lain yang krusial seperti pembebasan lahan. Investor mengeluhkan ketidakpastian hukum dan sulitnya mencari lahan yang bebas dari sengketa hukum. Belum lagi soal peraturan di level daerah yang menganggap perizinan adalah bagian dari sumber pendapatan asli daerah. 

Solusi mendesak seperti bagaimana meningkatkan daya beli sebagian besar penduduk, mencegah perusahaan melakukan PHK misalnya dengan memberikan insentif khusus, sampai memudahkan ekspor produk yang mendatangkan devisa belum terasa.  

Berkali-kali Jokowi mengatakan fundamental ekonomi bagus, sektor keuangan masih dalam keadaan sehat. Tapi, tanpa sektor riil yang sehat dan mampu bergerak terus, sektor keuangan akan kelimpungan juga. Kredit macet selalu harus diwaspadai bisa menggerogoti kesehatan sektor keuangan. 

Birokrasi menjadi kunci juga. Dalam rapat kabinet kemarin, Jokowi mengingatkan soal pentingnya birokrasi mulai dari menteri sampai eselon-eselon di bawahnya cepat menjalankan paket-paket yang dijalankan.  

“Kalau enggak bisa ya ditinggal saja,” kata Jokowi.  

Sampai di sini saya ikut bingung. Ditinggal? 

Ketika hadir dalam acara Social Good Summit #2030Now yang diadakan kantor PBB urusan pembangunan, UNDP dan Rappler Indonesia, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengakui potensi instabilitas yang terjadi jika masalah pengangguran sampai harga pangan yang tidak terjangkau terjadi. Luhut juga menceritakan bagaimana kesulitan pemerintah memadamkan asap kebakaran hutan di lahan gambut di Kalimantan.  

“Dalam hal pemulihan ekonomi, Presiden bekerja keras. Kami bekerja keras. Tapi juga ada masalah yang berat seperti kebakaran hutan ini, yang sangat sulit diatasi,” ujar dia. 

Dunia usaha adalah komunitas yang memiliki pemahaman lebih dibanding rakyat kebanyakan menyangkut situasi ekonomi, dan seringkali aspek politik juga. Jika mereka kurang paham akan apa yang akan dilakukan pemerintah dalam operasionalisasi paket-paket ini, bagaimana dengan publik?  Sebagian dibantara mereka tengah harap-harap cemas dengan kepastian mendapatkan penghasilan yang layak bagi kehidupan. — Rappler.com

BACA JUGA: 

• Wawancara Ridwan Kamil soal #205BDG dan mimpi Bandung juara
• Mengingat kembali tragedi Mina 1990
• Merespons paket ekonomi Jokowi

Uni Lubis adalah seorang jurnalis senior dan Eisenhower fellow. Dapat disapa di @UniLubis.