Paket Ekonomi III: Harga BBM subsidi tetap, ada insentif untuk industri

JAKARTA, Indonesia (UPDATED) — Memanfaatkan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama dua hari ini, Pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo mempercepat pengumuman Paket Ekonomi Jilid 3, Rabu, 7 Oktober. 

“Pasar keuangan membaik karena gabungan dari faktor eksternal dan domestic,” kata Deputi  Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara. 

Hari ini nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp 13.920 per dolar AS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa pemerintah memutuskan harga premium tetap. Pemerintah memang tidak lagi menyubsidi Premium dan menentukan harga berdasarkan harga di pasar internasional, setiap bulan atau setiap tiga bulan.

Yang berubah adalah harga Solar, yang diturunkan Rp 200 per liter menjadi Rp 6.700 per liter. Darmin juga mengumumkan turunnya harga Pertamax menjadi Rp 9.000 per liter atau turun Rp 100.

“Ada diskon 30 persen untuk pengguna listrik industri, mulai pukul 23.00 – 08.00 wib,” kata Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Sudirman Said.  

Ini dilakukan untuk mengurangi beban biaya industri. Perusahaan yang kesulitan juga boleh membayar biaya listrik sebesar 60 persen, sisanya yang 40 persen bisa dicicil mulai bulan ke 13, selama 12 bulan cicilan.

Pemerintah juga akan menurunkan harga gas untuk industri sesuai dengan kemampuan daya beli. Implementasinya pada 1 Januari 2016, karena harus mengubah aturan.   

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa pemerintah melakukan reformasi struktural untuk mendorong pemulihan ekonomi secara serius.  

“Presiden selalu menekankan efisiensi,” kata Pramono. 

Sebelumnya, pemerintah merencanakan pengumuman paket ekonomi jilid 3 dilakukan Kamis pekan ini.  Paket ekonomi jilid 3 ini diharapkan membantu perusahaan agar lebih ringan bebannya dan mencegah pemutusan hubungan kerja. — Rappler.com

BACA JUGA: 

• Pemerintah Jokowi luncurkan 3 paket kebijakan ekonomi
• 9 poin penting dalam paket kebijakan ekonomi Jokowi
• Pemerintah umumkan paket kebijakan ekonomi baru, fokus undang