Fadli Zon terpilih menjadi presiden organisasi antikorupsi GOPAC

JAKARTA, Indonesia—Wakil Ketua DPR Fadli Zon terpilih sebagai Presiden Global Conference of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC). Ia berhasil menyingkirkan kandidat dari Asia, Afrika, dan Amerika Utara. 

“Ini kesempatan pertama bagi orang Indonesia dan buat saya ini suatu amanah yang berat karena menyangkut nama baik dan standing position GOPAC dan Indonesia dalam pemberantasan korupsi itu sendiri,” kata Fadli di Yogyakarta, Kamis, 8 Oktober.  

Fadli mengatakan, salah satu langkah awal yang akan dikerjakannya ialah membuat kantor perwakilan GOPAC di DPR. Tujuannya agar parlemen lebih kuat mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Ia juga mengungkap visi untuk KPK, yakni memperkuat aspek pencegahan korupsi.

“Dengan menindak saja, korupsi tidak berhenti. Harus disertai upaya-upaya untuk mencegah korupsi. Dua-duanya harus imbang,” katanya. 

Tanggapan KPK dan aktivis antikorupsi

Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji mengapresiasi terpilihnya Fadli sebagai presiden GOPAC. 

“Ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kepercayaan dunia terhadap lembaga legislatif dalam mendukung penanganan masalah korupsi,” katanya pada Rappler. 

Mengenai hal ini, aktivis antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho tak sependapat.

“Kami heran, apa mereka tidak melihat ya, parlemen di Indonesia itu sedang melemahkan KPK lewat revisi UU,” katanya.  “Kita bicara keseluruhan ya, bukan Fadli.” 

Emerson justru mengaku prihatin atas terpilihnya Fadli dan mengingatkan semua pihak agar tetap kritis terhadap revisi UU KPK yang sedang bergulir di DPR.

ICW mencatat 15 poin krusial dalam revisi tersebut yang dianggap melemahkan KPK. Salah satunya adalah membatasi umur KPK hingga 12 tahun saja sejak revisi UU tersebut disahkan, dengan dalih bahwa KPK adalah lembaga ad hoc atau sementara.

Dari Amerika, Mekah, hingga parlemen dunia 

Fadli kerap jadi kontroversi di berita-berita tanah air. Pada awal September kemarin, Fadli dan rekannya, Ketua DPR Setya Novanto, menuai kecaman setelah tampil bersama kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, di Menara Trump di Kota New York, Amerika Serikat. 

Biaya kunjungan mereka disebut menghabiskan uang negara sekitar Rp 4,6 miliar.

Beberapa waktu kemudian, Fadli Zon kembali menjadi buah bibir setelah menerima undangan berhaji dari Kerajaan Arab Saudi pasca tragedi jatuhnya crane di Mekah. 

Kini Fadli didapuk menjadi presiden GOPAC. Ia lalu kembali menjadi perbincangan di tengah isu revisi UU KPK yang dianggap melemahkan dan justru diusulkan oleh parlemen. .—Rappler.com

BACA JUGA

• Tiga poin penting revisi UU KPK dan kontroversinya
• Kontroversi 15 poin usulan revisi UU KPK