Jokowi tidak akan keluarkan PP untuk percepat negosiasi Freeport

JAKARTA, Indonesia — Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyatakan saat ini pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia sedang melakukan komunikasi intensif.

Namun Jokowi mengemukakan, proses negosiasi yang sedang dilakukan tidak berkaitan dengan pernyataan perpanjangan kerja sama dengan Freeport.

“Enggak ada PP-an. Enggak ada,” kata Jokowi saat ditanya tentang permintaan Menteri Energi dan Sumber Daya Sudirman Said agar presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mempercepat negosiasi.

Pembicaraan dengan Freeport yang dilakukan saat ini berkaitan dengan pembangunan Papua, penggunaan konten lokal, divestasi, royalti, dan pembangunan smelter.

Jokowi juga menyatakan bahwa saat ini tidak belum dilakukan negosiasi apapun dengan Freeport terkait perpanjangan investasi.

“Perpanjangan itu (dibahas) nanti dua tahun sebelum 2021,” kata Jokowi.

Sebelumnya dilaporkan pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia menyepakati investasi jangka panjang sebesar 18 miliar dolar.

“Kami dan Freeport berkomitmen menjaga kelangsungan investasi jangka panjang. Ada US$ 18 miliar disiapkan dana. Kemudian mulai dieksekusi menggunakan payung kontrak yang masih berlaku sampai 2021,” kata Sudirman melalui siaran pers yang diterima Rappler, Kamis, 8 Oktober. —Rappler.com

BACA JUGA:

• Tiga tuntutan Menko Maritim Rizal Ramli pada Freeport
• Kronologi negosiasi perpanjangan kontrak Freeport Indonesia
• 5 poin penting dalam kesepakatan baru Indonesia-Freeport