Hanura pastikan Dewie Yasin Limpo ditangkap KPK

MAKASSAR, Indonesia (UPDATED) — Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) telah mendapatkan informasi bahwa salah satu kader partainya, Dewi Yasin Limpo, ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 20 Oktober. 

“Dewie yang ditangkap,” kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Berliana Kartakusuma, seperti dikutip oleh media, Rabu, 21 Oktober. 

Tidak ada keterangan lebih lanjut tentang penangkapan Dewie dari partai Hanura.  

“Kapan, dimana penangkapannya, saya tidak tahu persis. Sejauh ini belum ada kabar pasti dari DPP, kalau informasi beredar di media saya sudah dengar,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPP) Partai Hanura Sulawesi Selatan, Ambo Dalle, Rabu, 21 Oktober.

Politisi Hanura Miryam S. Haryani mengatakan bila terbukti Dewie terlibat, dia harus mundur dan dicabut keanggotaannya dari partai. 

“SOP-nya sudah cukup jelas, siapapun kader atau anggota Hanura yang sudah berstatus tersangka, mundur dan dicabut dari keanggotaan partai karena sudah melanggar sumpah janji,” ujar Miryam.

KPK menyatakan melakukan operasi tangkap tangan, Selasa. Menurut pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji KPK mengamankan “enam sampai tujuh orang yang diduga melibatkan anggota DPR RI.” Mereka dalam proses pemeriksaan di KPK.  

Dewie, anggota DPR Komisi VII yang membidangi energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup ini adalah adik kandung dari Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo. Pada Pemilu 2009, nama Dewie juga mencuat jadi pemberitaan media karena keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan dia sebagai anggota DPR dibatalkan karena kasus surat palsu. 

Menurut Antara, kasus yang melibatkan Dewie saat ini diduga terkait tiga proyek di Sulawesi Selatan, yakni proyek jalan lingkar tengah, lingkar luar, dan jalan layang yang menghubungkan Maros-Bone. Proyek tersebut rencananya akan dimulai tahun ini dan dikerjakan selama tiga tahun.  — Laporan dari Antara/Rappler

BACA JUGA:

• KPK lakukan operasi tangkap tangan, diduga libatkan anggota DPR
• Kontroversi 15 poin usulan revisi UU KPK
• Demokrat dan PKS sepakat pertahankan KPK, Gerindra belum jelas