Kabut asap berpotensi tunda pilkada serentak

JAKARTA, Indonesia — Jika tak kunjung teratasi, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di tanah air dinilai berpotensi membuat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akhir tahun nanti tertunda pelaksanaannya. Pasalnya, proses persiapan pilkada bisa terganggu, terutama di sisi logistik. 

“Dalam konteks teknis penyelenggaraan, bencana kabut asap ini sangat bisa berdampak pada penyelenggaraan tahapan pilkada, terutama distribusi logistik. Belajar dari pemilu legislatif,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini kepada Rappler, Senin, 26 Oktober. 

Menurut Titi, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di pusat maupun daerah tak boleh tinggal diam merespons situasi ini. 

“Penyelenggara pilkada mesti menyoroti soal perencanaan dan skenario untuk merespons situasi yang terjadi saat ini sehingga bisa punya langkah antisipasi yang baik dan tepat,” katanya lagi.

Secara hukum, terjadinya bencana memang diatur sebagai salah satu faktor yang dapat membuat pelaksaaan pilkada ditunda. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2015 jo UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. 

Dalam pasal 120 disebutkan, “apabila sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi bencana alam yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pilkada tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilihan lanjutan,” 

Sedangkan dalam pasal 121 diatur bahwa “dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pilkada susulan”  — Rappler.com

BACA JUGA: 

• Meski berkunjung ke AS, Jokowi pastikan tetap pantau kebakaran hutan di Indonesia
• Jokowi instruksikan evakuasi korban bencana asap
• FOTO: Cerita dari balik kabut asap #melawanasap