FOTO: Demo buruh tolak PP Pengupahan diwarnai kericuhan

JAKARTA, Indonesia — Demo buruh di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, diwarnai kericuhan pada Jumat malam, 30 Oktober.

Buruh menuntut pemerintah agar mencabut Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2005 tentang Pengupahan.

PP No. 78 tahun 2015 ini digunakan sebagai dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2016 yang rencananya diumumkan paling lambat pada 1 November mendatang.

Perwakilan buruh menganggap PP Pengupahan ini merugikan buruh.

Hari ini pula Dewan Pengupahan DKI Jakarta telah menetapkan UMP 2016 sebesar Rp 3,1 juta.

Jumat siangnya Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menerima perwakilan serikat pekerja dan serikat buruh. Ia didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo.

Menurut Hanif, PP Pengupahan adalah keputusan yang terbaik yang bisa diambil pemerintah.

Mungkin belum memuaskan semua pihak, kata Hanif, tapi ini adalah yang terbaik untuk Indonesia saat ini, dengan kondisi ekonomi seperti sekarang ini.

Namun pihak buruh tetap mengancam akan bermalam di depan Istana Negara jika keinginan mereka tak dipenuhi. Buruh masih bertahan di atas pukul 5 sore, batas waktu yang ditentukan untuk menggelar aksi demonstrasi.

Polisi kemudian mengambil tindakan untuk membubarkan massa dengan menyemprotkan water cannon.