Pengamat: Dukungan Golkar untuk pemerintah bisa ciptakan stabilitas politik

JAKARTA, Indonesia — Dukungan resmi Partai Golkar untuk pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dinilai dapat berdampak terhadap terciptanya stabilitas politik nasional. Namun demikian, jalan menuju ke sana masih relatif jauh.

“Dalam sistem politik kita yang namanya dukungan itu harus ada pernyataan resmi dan untuk terwujudnya hal tersebut, tentu harus ada kompensasi untuk Partai Golkar baik berupa jabatan di kabinet atau jabatan lain,” kata pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya kepada Rappler, Senin, 2 November.

“Sebelumnya harus ditentukan dulu, Golkar yang sah itu yang mana dan itu perlu menunggu apakah akan ada Munas (Musyawarah Nasional) atau tidak. Kalau tidak, ya berarti ARB yang sah.

“Setelah itu pemerintah harus membuat kesepakatan dengan Golkar. Baru kemudian dukungan Partai Golkar akan memiliki dampak bagi terciptanya stabilitas politik,” ujar Yunarto lagi. 

Sebelumnya penyelesaian konflik Golkar yang memicu dualisme kepengurusan antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie mulai menemui titik terang pasca Silaturahmi Nasional yang digelar partai berlambang pohon beringin ini pada Jumat, akhir pekan lalu.  

“Kita mengupayakan rekonsiliasi, tapi implementasinya seperti apa ini yang masih kita cari. Ujungnya tentu pada terselenggaranya Munas Golkar, sesuai rekomendasi mahkamah partai,” kata Agung Laksono di sela acara.

Dalam kesempatan yang sama, Agung juga mengungkapkan bahwa baik kubunya maupun kubu ARB telah sepakat untuk memberikan dukungan kepada pemerintah.

“Kami juga sepakat untuk mendukung pemerintah dalam bentuk loyal kritis. Mendukung terbuka tapi tetap kritis,” kata Agung. 

Bagaimana bentuk konkret dari dukungan ini dan apakah ini akan menjadi sikap resmi Golkar, masih menjadi tanda tanya. — laporan Antara/Rappler.com

BACA JUGA:  

• MA menangkan golkar kubu Aburizal Bakrie
• Golkar bawa sengketa ke MA
• Ada kepentingan Jokowi dalam konflik Golkar