PECC: Negara APEC harus dorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif

Haryo Wisanggeni

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

PECC: Negara APEC harus dorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif
Jelang APEC, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga menjadi persoalan bagi Indonesia

JAKARTA, Indonesia — Mempertimbangkan situasi perekonomian kawasan, para pemimpin negara Asia-Pasifik yang akan bertemu dalam Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT APEC) harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi harus semakin inklusif.

Demikian menurut laporan Pacific Economic Cooperation Council (PECC) yang dipublikasikan pada Senin, 16 November, hanya dua hari sebelum KTT APEC yang akan berlangsung di Filipina pada 18 hingga 19 November pekan ini. 

“Sambil terus mengimplementasikan visi APEC yang terbentuk di awal pendiriannya, harus ada fokus yang lebih besar untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di masa depan lebih inklusif,” kata Sekretaris Jenderal PECC Eduardo Pedrosa.

Bertumpu pada sektor ‘non-tradable’, pertumbuhan Indonesia belum inklusif

Di Tanah Air, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga rupanya masih menjadi persoalan. Demikian menurut pakar ekonomi pembangunan Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Imaduddin Abdullah.

“Pertumbuhan inklusif itu dasarnya sejauh mana setiap persen pertumbuhan mampu menyerap tenaga kerja dan mengangkat orang miskin dari garis kemiskinan.

Permasalahannya dengan pertumbuhan kita mengapa tidak mampu melakukan hal itu adalah karena pertumbuhan kita lebih banyak bertumpu pada sektor non-tradable, misalnya sektor finansial,” kata Imaduddin kepada Rappler, Selasa, 17 November. 

Imaduddin juga mengungkapkan fakta bahwa sektor industri dan pertanian yang menyerap tenaga kerja besar ternyata justru pertumbuhannya ada di bawah angka pertumbuhan nasional.

Lalu apa solusinya? 

Menurut Imaduddin, langkah pertama yang harus ditempuh pemerintah adalah dengan membuat kebijakan bidang perindustrian yang lebih jelas dan terarah.

“Solusinya Indonesia harus punya industrial policy yang jelas. Misalnya dalam lima tahun ke depan industri apa yang akan dibangun, lalu setelah itu apa untuk lima tahun berikutnya,” ujar Imaduddin. —  Rappler.com

BACA JUGA: 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!