Pesan Jusuf Kalla ke investor di APEC: Please come

Uni Lubis

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Pesan Jusuf Kalla ke investor di APEC: Please come

ANTARA FOTO

Indonesia memanfaatkan lembaga multilateral untuk mendukung pembangunan infrastruktur demi mewujudkan konektivitas di kawasan APEC

JAKARTA, Indonesia — Pertemuan organisasi kerjasama ekonomi Asia Pasifik (APEC) berakhir hari ini, Kamis, 19 November, di Manila, Filipina. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mewakili Indonesia dalam pertemuan pemimpin ekonomi APEC menyampaikan pesan agar investor asing menanamkan modal di Indonesia.  

“Please come” (Silakan datang), kata JK, begitu ia biasa dipanggil, saat menyampaikan sambutan di pertemuan kepala eksekutif perusahaan di lingkungan negara APEC.

Baik dalam pidato maupun pertemuan bilateral, Kalla menyerukan pentingnya kerjasama negara anggota untuk membangun ekonomi, perdagangan, iklim bisnis, dan investasi di kawasan ini.  

Dalam wawancara eksklusif  dengan Rappler sebelum berangkat ke Manila, Jumat pekan lalu, 13 November, Kalla menggarisbawahi pentingnya membangun konektivitas di kawasan Asia Pasifik, dengan membangun infrastruktur, baik jalan maupun pelabuhan.  

“Kita perlu memanfaatkan lembaga multilateral yang ada, termasuk AIIB,” kata JK, merujuk ke Asian Infrastructure Investment Bank, yang pendiriannya diinisasi Tiongkok.

Pertemuan tahunan APEC memang tidak didesain untuk membuat keputusan mengikat bagi anggotanya, yang terdiri dari 21 negara di Asia Pasifik.

“Tapi, APEC masih relevan untuk mengkoordinasikan kebijakan perdagangan, investasi, termasuk mendorong pembangunan yang inklusif sesuai tema tahun ini,” kata Kalla.

Dalam pertemuan APEC tahun ini, Indonesia juga mendorong masuknya minyak kelapa sawit dalam development goods, atau daftar barang penunjang pembangunan.  

(Video wawancara Rappler dengan Kalla dapat disimak di sini)

Pertemuan APEC di Manila dibayangi tindaklanjut keinginan negara anggota untuk bergabung dengan Kemitraan Trans Pasifik (TPP), yang didorong oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama.  

“Indonesia tengah mengkalkulasi keuntungan dan kerugian, positif dan negatif, serta bagaimana persyaratan dan konsekuensi perubahan peraturan perundang-undangan jika bergabung dengan TPP,” kata Kalla.  

Dalam wawancara yang dilakukan di ruang kerja Wakil Presiden di kompleks Istana Merdeka itu, Kalla menunjukkan buku berwarna biru setebal sekitar lima sentimeter, isinya segala sesuatu tentang APEC. Di sebelahnya, tergeletak buku UUD 1945.  

“Saya sedang membaca dengan teliti setiap halaman soal TPP agar kita benar-benar siap dan tahu persis,” aku Kalla.

Butuh waktu sedikitnya dua tahun bagi negara untuk menyiapkan diri dan diterima dalam keanggotaan TPP. Dalam pertemuan dengan Obama di Gedung Putih, Washington DC, bulan lalu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyatakan minatnya bergabung dengan TPP

“Ikut dalam pakta perdagangan penting bagi kita. Kalau mau maju, meskipun syaratnya berat, ya harus dilalui,” ujar Kalla.

Menteri Perdagangan Thomas Lembong dalam acara Tech in Asia di Jakarta beberapa waktu lalu, mengatakan ide bergabung dengan TPP datang langsung dari Jokowi, karena Indonesia ingin masuk dalam kategori pemain kelas satu dalam ekonomi dunia.

Kalla mengakui, meskipun pemerintah menerbitkan enam paket deregulasi untuk mendorong iklim usaha yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik, ada kendala dengan birokrasi, terutama di daerah.  

“Makanya secara berkala kita kumpulkan gubernur dan bupati untuk memastikan niat baik pemerintah pusat untuk mendorong penguatan ekonomi, didukung pemerintah daerah. Kita juga mendorong belanja modal dan barang,” kata dia.

Paket deregulasi sekaligus membantah isu bahwa ekonomi Indonesia mengarah ke protekstionis, yang muncul karena pembatasan impor.  

“Kalau kita tidak bisa meningkatkan ekspor karena terpengaruh pelambatan ekonomi, ya kita harus kurangi impor,” ujarnya.  Menurutnya, ekonomi dunia saling berhubungan, tidak mungkin ada prinsip terbuka atau tertutup. 

“Biasa, dalam situasi krisis, banyak negara kemudian memikirkan kepentingan nasional, yang maksudnya menjaga pasar, agar industri dalam negeri tetap berjalan, lalu menerapkan hambatan non-tarif untuk impor,” kata Kalla.

Ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 4,75 persen tahun 2015. —Rappler.com

BACA JUGA:

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!