SUMMARY
This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.
JAKARTA, Indonesia — Dalam keputusan Pengadilan Rakyat Internasional, atau International People’s Tribunal, Australia disebut turut andil dalam pembantaian massal 1965 di Indonesia.
Australia bahkan disebut mengetahui dan membantu operasi pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Suharto untuk menumpas ratusan bahkan jutaan warga terduga anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Tapi, sejauh mana keterlibatan negeri kangguru itu terhadap pemusnahan massal ini?
Sebuah tulisan oleh asisten peneliti Monash University Marlene Millott di situs International Affairs memaparkan bagaimana rentetan hubungan antara pemerintah Australia dan Indonesia yang disebut “bahu-membahu” dalam menyingkirkan anggota PKI dan simpatisannya.
Dalam tesisnya, Millott menyebut, setelah peristiwa 30 September 1965, negara-negara Barat solid mendukung militer Indonesia dalam menumpas PKI. Amerika Serikat dan Inggris sebagai negara adidaya saat itu didukung sekutu mereka, Australia.
Millot membuka tulisannya dengan dokumen di Badan Arsip Nasional Australia yang menyatakan bahwa Kedutaan Besar Australia dan Departemen Luar Negeri saat itu berkaitan erat dengan militer Indonesia. Mereka menawarkan dukungan untuk menggulingkan Sukarno dan menyingkirkan PKI.
Keterkaitan Australia dari 1965 hingga 1966
Pada Februari 1966, Sekretaris Pertama Kedutaan Besar Australia di Indonesia JM Starey mengunjungi Bali, Flores, dan Timor Timur. Ia berbicara dengan pelajar asal Australia yang pernah singgah di Lombok, Nusa Tenggara Timur.
Starey mendengar kesaksian mereka, seperti menyaksikan beberapa kepala dipaku di desa-desa. Ia bahkan mencatat bahwa militer Indonesia adalah pihak yang bertanggungjawab atas operasi pembantaian itu.
Sebelumnya, berdasarkan data yang diterima oleh Kedutaan Besar Australia, Duta Besar Keith Shann secara langsung menjadi saksi ketika 250 warga Indonesia diciduk oleh militer pada awal Oktober 1965.
Pada saat itu, Shann juga menghubungi Departemen Luar Negeri Australia, berharap militer akan tegas menangani PKI. Ia bahkan diketahui mengatakan, inilah saatnya untuk membasmi organisasi komunis tersebut, atau tidak sama sekali.
Sebuah dokumen pada 12 November 1965 kembali menyebut Shann mendiskusikan kampanye anti-komunis yang dilakukan oleh militer Indonesia dan kampanye militer Australia di Kalimantan untuk membantu Indonesia melakukan agresi di Malaysia.
Saat itu, Menteri Luar Negeri Indonesia AY Helmi meminta tentara Amerika Serikat dan Inggris untuk memperketat patroli di Kalimantan, sehingga militer Indonesia bisa fokus menumpas PKI. Shann bahkan mengatakan bahwa pasukannya siap untuk dikaryakan.
Di pertengahan 1966, Perdana Menteri Australia Harold Holt menyatakan kepuasaannya terhadap kebijakan ekonomi dan luar negeri Indonesia yang pro terhadap negara-negara Barat.
Holt bahkan dengan nada santai mengatakan pada Asosiasi Australia-Amerika Serikat di New York bahwa 500.000 hingga satu juta orang simpatisan komunis telah disingkirkan, dan itu pertanda bahwa reorientasi telah terjadi di Indonesia.
Dokumen itu juga menyebutkan bahwa saat militer Indonesia membunuh ratusan ribu hingga jutaan terduga anggota PKI, Kedutaan Besar Australia dan militer Indonesia mendiskusikan gerakan anti-PKI.
Australia juga disebut menawarkan bantuan pada militer di masa transisi itu.
Propaganda militer lewat Radio Australia
Menurut Millott, peran Australia paling besar dalam tragedi 1965 adalah membantu propaganda militer Indonesia melalui penyiaran.
Media Australia saat itu sangat berperan. Salah satu metode propagandanya adalah menggunakan Radio Australia untuk menyebarkan propaganda militer di Indonesia yang berkontribusi terhadap meningkatnya sentimen terhadap komunis.
Misalnya, pada pekan-pekan pertama usai percobaan kudeta, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menguasai hampir semua media di Indonesia. Tentara kemudian melakukan kampanye secara agresif untuk menyebarluaskan pesan anti-PKI.
TNI kemudian menggunakan Radio Australia yang mendapat arahan dari Departemen Luar Negeri dan Kedutaan Besar Australia.
Dubes Shann secara khusus meminta Radio Australia untuk fokus pada keterlibatan PKI dalam kudeta, memborbardir dengan informasi dan pesan propaganda anti-PKI.
Pada November 1965, Shann bahkan diminta oleh seorang petinggi militer agar Radio Australia fokus pada penyebutan organisasi pemuda dan organisasi lain, baik Muslim dan Kristen yang terlibat dalam gerakan anti-komunis untuk mengaburkan keterlibatan militer.
Pada masa itu, bukan hanya Radio Australia yang dikendalikan oleh militer, tapi juga semua media di Tanah Air.
Apa kata peneliti Australia lainnya?
Dosen Australian National University dan Indonesianis Ross Tapsell mengatakan bahwa data-data yang dipaparkan Millott sudah banyak diketahui oleh akademisi di Australia.
“Masalahnya sekarang, yang harus dicari tahu sejauh mana dan sebesar apa keterlibatan Australia?” kata Tapsell pada Rappler, Senin malam, 23 November.
Ia menambahkan, situasi di dunia yang menganut kapitalisme sedang memerangi komunisme saat itu sangat mendukung. “Amerika baru saja memerangi Vietnam yang juga menjadi kantung komunisme,” ujar Tapsell.
Lalu muncullah gerakan komunisme di Indonesia yang notabene menjadi negara dengan populasi terbanyak di Asia Tenggara. Jika Indonesia menjadi negara komunisme, ini akan menyulitkan negara-negara Barat.
Tapsell sendiri pernah menulis di Australian Journal of Politics and History dengan judul Australian Reporting of the Indonesian Killings of 1965-66: The Media as the ‘First Rough Draft of History’.
Tulisan yang ia buat membahas tentang harian Sydney Morning Herald (SMH), salah satu media terkemuka di Australia saat meliput tragedi pembantaian massal 1965 dan 1966.
Dalam penelisikannya, Tapsell menemukan bahwa liputan media Australia sebagai negara tetangga sangat terbatas.
Meski koresponden SMH di Jakarta sempat menanyakan mengapa peristiwa itu terjadi, tapi artikel itu terkesan terburu-buru untuk menyimpulkan bahwa yang terjadi saat itu adalah perubahan tampuk kepemimpinan di Jakarta dan kekalahan komunisme.
Laporan lengkap Tapsell bisa dibaca di sini.
Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi yang juga Kandidat PhD di bidang kajian Asia Universitas Murdoch menambahkan keterangan Tapsell.
Seperti diutarakan oleh David Easter (2005), kata Airlangga, dalam artikelnya Keep the Indonesian Pot Boiling Western Covert Intervention in Indonesia, October 1965-March 1966, disebutkan bahwa posisi Indonesia sebagai kekuatan politik radikal negara dunia ketiga, dengan pemimpin kharismatiknya Presiden Sukarno.
Sukarno adalah tokoh yang secara vokal menyerukan perjuangan anti-imperialisme, membangun aliansi dengan negara-negara sosialis, mendukung perjuangan anti-kolonialisme Vietnam Utara di Perang Vietnam dan yang terakhir berusaha merebut Malaysia melalui slogan ‘Konfrontasi Ganyang Malaysia’.
“Kesemua hal itu membuat aliansi Barat yang mengikutkan Amerika Serikat, Inggris dan juga di dalamnya Australia melihat posisi politik Indonesia di era Sukarno menjadi ancaman komprehensif bagi kepentingan ekonomi-politik mereka terutama di kawasan Asia Tenggara,” katanya pada Rappler.
Australia termasuk memainkan peran yang aktif terkait hal ini. Pemerintah Australia menekankan kepada Radio Australia untuk memberitakan informasi yang mendukung posisi tentara kubu Suharto dan tidak memberikan informasi kepada rakyat Indonesia bahwa media massa Indonesia tengah di bawah kontrol tentara.
Selanjutnya seperti diutarakan oleh Easter, bahwa sekitar November 1965 elite-elite pemerintah Amerika Serikat, Inggris, Australia dan New Zealand melakukan pertemuan rahasia untuk mengkoordinasikan kebijakan mereka terkait Indonesia.
Dalam pembicaraan mereka pembantaian terhadap rakyat Indonesia oleh militer diabaikan, dan mereka fokus pada bagaimana membangun hubungan dan memberikan dukungan terhadap militer Indonesia ketika Soekarno masih berada di kekuasaan.
“Dari gambaran sekilas itu adalah benar bahwa Australia sebagai bagian dari aliansi strategis Blok Barat memainkan peran yang sangat penting terutama dalam kerja-kerja propaganda untuk mendukung kekuatan militer melemahkan pengaruh Sukarno, mengabaikan pembantaian 1965, yang dilakukan oleh tentara dan meredam informasi bahwa media massa dan informasi di Indonesia telah dikontrol dan dikendalikan oleh pihak tentara yang melawan Sukarno,” katanya.
Apa selanjutnya?
Keterlibatan Australia dalam tragedi 1965 akan menjadi satu dari fokus tim IPT 1965.
Setelah rekomendasi awal, tim IPT 1965 saat ini menunggu hingga Maret tahun depan untuk keputusan akhir para hakim yang menyebut keterlibatan negara lain, termasuk Australia.
Dari berbagai bukti yang disampaikan, majelis hakim bisa saja menemukan kejahatan serius lainnya yang masih terbuka untuk dimasukkan dalam keputusan akhir tersebut.
Keputusan ini penting untuk nantinya menjadi dasar pengungkapan kebenaran dan kerja-kerja ke depan untuk meyakinkan pemerintah menuntaskan persoalan 1965 dengan bermartabat.
Salah satu upayanya adalah meyakinkan komunitas internasional untuk mendukung penyelesaian kasus 1965.
“Kami juga akan mencoba meyakinkan komunitas internasional untuk mendukung upaya-upaya penyelesaian ’65, termasuk melobi untuk sebuah mekanisme khusus PBB untuk melihat dan mengakomodir inisiatif penyelesaian 1965,” demikian pesan yang disampaikan tim IPT 1965 kepada Rappler melalui email.
Namun, akankah pemerintah Australia mau buka suara? —Rappler.com
BACA JUGA:
Add a comment
How does this make you feel?
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.