Bandung jadi tuan rumah peringatan hari anti-korupsi sedunia 2015

 

JAKARTA, Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyelenggarakan peringatan hari anti-korupsi sedunia pada Desember mendatang.

Kali ini, Kota Bandung dipilih sebagai kota penyelenggaraan peringatan yang bakal menghabiskan anggaran KPK sebanyak Rp 2 miliar ini. 

Bandung pun mulai berbenah. Dari pengamatan Rappler di lapangan, pemandangan yang tak biasa terlihat di Kampung Kreatif Dago Pojok Bandung. 

Sekitar 20 mahasiswa asal Korea Selatan sedang berlatih membuat jajanan kampung yang diadakan oleh Komunitas Taboo. Mereka tampak asyik membuat aneka penganan tradisional seperti kue cucur, surabi, molen, gemblong, dan getuk. 

Para mahasiswa dari berbagai universitas di negeri ginseng itu merupakan delegasi Intergovernmental Youth Exchange Program 2015.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Sujanarko menjelaskan bahwa pada Festival Anti-Korupsi 2015 ini KPK ingin mengajak dan melibatkan partisipasi publik yang seluas-luasnya. 

“KPK tidak bisa sendirian, kami mengajak masyarakat melalui komunitas untuk ikut berperan aktif melakukan pencegahan korupsi sejak dini dan dari lingkungan terkecil,” kata Sujanarko saat jumpa pers di Bandung, pada 18 November lalu

Bandung bahkan menyiapkan satu kata sebagai slogan antikorupsi, yaitu “Prung” yang artinya dalam bahasa Sunda bertindak segera, atau dalam bahasa Inggris berarti “Go”. 

“Harapannya, kata Prung menjadi sebuah idiom yang memasyarakat, sehingga warga dapat menggunakan kata Prung ini sebagai sebuah pernyataan sikap untuk jujur dan tidak korupsi,” kata Ketua Konsorsium Komunitas Festival Anti-Korupsi 2015 Marintan Sirait.

Sedangkan penggunaan tagar #Gakpakekorupsi di media sosial ditujukan sebagai sebuah kampanye publik, dengan gaya komunikatif, informal, santai, dan positif namun tetap bermakna jelas dan tanpa distorsi.

Mengapa Bandung? 

Pertanyaan ini mengemuka dalam konferensi pers yang diadakan oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Pelaksana Tugas Harian (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi di auditorium gedung lembaga anti-rasuah, hari ini, Selasa, 24 November. 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Transparency International (TI), Bandung berada di posisi terbawah dari 11 kota di seluruh Indonesia, dengan skor hanya 39 poin. 

Kota Kembang ini tertinggal dari Surabaya yang memiliki 65 poin. Kota yang dipimpin oleh Tri Rismaharini itu dianggap berhasil karena sistim sistem One Window Service yang memudahkan pengusaha mengurus izin. 

Indeks Korupsi Indonesia di 11 Kota tahun 2015 #indekskorupsi @RapplerID pic.twitter.com/ELVeDpmPL2

— febriana firdaus (@febrofirdaus) September 15, 2015

Survei dilakukan serentak di 11 kota pada 20 Mei-17 Juni 2015 pada pengusaha atau pihak-pihak yang mengurus perizinan. 

Mengenai hal ini, Ridwan berkomentar bahwa survei tersebut tidak mewakili Bandung saat ini karena diadakan pada pertengahan Mei hingga Juni 2015.  

“Survei transparansi itu dilakukan pada Mei. Nah, bulan Juni kami me-launching izin online,” katanya. 

Ridwan berandai-andai, hasilnya pasti beda jika survei tersebut dilakukan setelah Juni. 

“Dan seperti filosofi pembangunan, memperbaiki hari ini agar lebih baik dari kemarin,” kata wali kota yang menjabat sejak September 2013 itu. “Saya sedang mencicil perbaikan itu,” katanya lagi. 

Ia menambahkan, kini Bandung memiliki Smart City Program yang melibatkan warga dalam urusan pemantauan birokrasi. Program ini sangat berdampak pada penyerapan anggaran. 

Semenjak ada Smart City, Ridwan mengklaim penyerapan anggaran di Bandung lebih tinggi. “Karena ada warga yang memonitor,” katanya.  

Lalu apa tanggapan KPK? Dan apa alasan KPK memilih Bandung?

“Bandung kami anggap punya ketersediaan infrastruktur dalam konteks merayakan hari anti-korupsi sedunia,” kata Johan. 

Keunggulan lainnya, menurut Johan, Bandung memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, sehingga sangat membantu kampanye antikorupsi. 

Setidaknya ada lebih dari 5.000 komunitas di Bandung yang siap menjadi penggerak kampanye anti-korupsi yang dicanangkan KPK.  

Tak berhenti di ‘ceremony’

Johan menambahkan acara hari anti-korupsi yang dilaksanakan setiap tahun ini tak akan berhenti di sekedar acara peringatan atau ceremony belaka.  

“Memang ini ceremonial, tapi jangan direduksi sekedar ceremonial, bagaimana ceremonial ini punya dampak. Kalau dampak itu disederhanakan, besok enggak ada korupsi, ya saya kira terlalu, mana mungkin,” katanya. 

“Kami berharap ini akan mengendap ada kegiatan yang melibatkan anak didik kita, publik secara luas, yang kemudian bisa dibawa oleh mereka,” ujarnya. 

Johan melanjutkan, “Jangan juga jangan berharap ceremonial besok selesai permasalahan bangsa ini, saya kira tidak ada. Karena ada perubahan yang tidak bisa dibuat sehari-dua hari.”—Rappler.com

BACA JUGA:

• Indeks Persepsi Korupsi 2015: Mengapa Bandung lebih baik dari Surabaya?
• Wawancara Ridwan Kamil soal #205BDG dan mimpi Bandung juara
• Survei Indeks Persepsi Korupsi: Pengusaha paling banyak suap polisi