Ekonomi Indonesia 2015: Pemerintah berjuang hadapi gelombang ketidakpastian

JAKARTA, Indonesia  – Dinamika perekonomian Indonesia sepanjang 2015 dapat digambarkan dengan satu kata: ketidakpastian.

Siapa sangka Tiongkok akan mendevaluasi mata uangnya? Atau terjadi kebakaran hutan dan lahan yang merugikan kita hingga senilai nyaris 2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

Di tengah gelombang ketidakpastian yang akhirnya menghambat laju perekonomian Indonesia, pemerintah berjuang untuk menjaga kepercayaan pasar dan menyalakan kembali mesin pertumbuhan. 

Berikut ini, Rappler merangkum berbagai data dan peristiwa yang menandai proses tersebut, sepanjang 2015. 

Pertumbuhan ekonomi terhambat luar dalam

Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa per kuartal ketiga 2015, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,73 persen dengan mengacu pada harga konstan 2010. 

Merujuk pada data Bank Dunia yang dirilis dalam peluncuran laporan “Indonesia Economic Quarterly” edisi Desember pada Selasa kemarin, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 akan mencapai angka yang tak jauh berbeda, yaitu 4,7 persen. 

Angka ini berada di bawah asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar 5,7 persen. 

Apa yang menjadi faktor penghambat? 

Pada kuartal dua 2015, saat proses perlambatan pertumbuhan mulai terjadi, pemerintah menunjuk situasi perekonomian global sebagai faktor penyebabnya.

Namun dalam wawancara kami dengan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) ketika itu, terungkap bahwa secara internal juga terdapat sejumlah faktor lain yang justru terkait dengan kinerja pemerintah sendiri. 

Salah satu faktor tersebut adalah melambatnya konsumsi masyarakat. Hal ini bermula dari kebijakan di awal masa jabatan pemerintahan baru yang tidak terkoordinasi dengan baik dalam menjaga komoditas dengan administered price (harganya diatur oleh pemerintah).

Selain konsumsi masyarakat, juga terdapat persoalan dengan konsumsi pemerintah. Hal ini dipicu buruknya realisasi belanja pemerintah akibat lambatnya persiapan administrasi kelembagaan.

Kebakaran hutan dan lahan yang beberapa waktu lalu melanda sejumlah wilayah di Tanah Air juga berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kita karena menimbulkan kerugian sebesar Rp 221 triliun atau setara 1,9 persen PDB.

Kebakaran hutan & asap tahun ini bawa kerugian 1,9% PDB ~Ndiame Diop, Ekonom Kepala Bank Dunia di Indonesia #EkonRI pic.twitter.com/US7doK9iZj

— World Bank Indonesia (@BankDunia) December 15, 2015

Sementara dalam lansekap global, pergerakan dua poros perekonomian dunia, Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang berlawanan arah memicu merebaknya ketidakpastian. 

Hal ini diungkapkan Ekonom dan Rektor Universitas Paramadina Firmanzah kepada Rappler pada bulan Agustus, beberapa pekan setelah People Bank of China mendevaluasi Yuan dan membuatnya lebih adaptif dengan mekanisme pasar. 

Ketidakpastian membuat para investor membatasi pergerakan mereka dan cenderung menanamkan uangnya pada aset dengan faktor risiko lebih rendah. Di dalam negeri hal ini mendorong depresiasi kurs rupiah terhadap dolar AS. 

Tarik ulur The Fed

Masih terkait dengan ketidakpastian perekonomian global, AS mulai mengalami pemulihan ekonomi sementara Tiongkok mengalami perlambatan—yang mendorong mereka mendevaluasi Yuan.

Hal ini membuat Bank Sentral mereka atau The Fed mewacanakan kenaikan federal funds rate. Namun sebelum mengambil kebijakan ini, The Fed harus terlebih dahulu memperhitungkan dampaknya secara global. 

Terjadilah “drama” tarik ulur naik tidaknya tingkat federal funds rate. The Fed menjadi aktor utama. Situasi ini menimbulkan tekanan terhadap berbagai mata uang dunia. 

Dalam dalam pertemuan Komisi Pasar Terbuka Federal (FOMC) The Fed yang berlangsung pada 16-17 September 2015, mereka memutuskan untuk kembali mempertahankan tingkat federal funds rate.

“Untuk mendukung kemajuan menuju penyerapan tenaga kerja yang maksimum dan stabilitas harga, komisi menegaskan pandangannya bahwa target tingkat federal funds rate saat ini di 0 sampai 0,25% telah sesuai,”tulis The Fed dalam keterangan pers resminya ketika itu.

Namun demikian, dilaporkan oleh The Guardian, Chairwoman Janet Yellen tak menampik kemungkinan bahwa kenaikan tingkat suku bunga tetap bisa terjadi sebelum akhir tahun ini.

Akankah hal tersebut benar-benar terjadi? Kita bisa mengetahui jawabannya tak lama lagi. FOMC The Fed akan mengumumkan hasil pertemuan rutin terakhir mereka untuk 2015 pada Kamis, 17 Desember dini hari WIB (Rabu waktu setempat)

Tujuh paket kebijakan ekonomi, upaya pemerintah untuk genjot pertumbuhan

Di tengah situasi global maupun internal yang tak menguntungkan, pemerintah berinisiatif melahirkan tujuh paket kebijakan ekonomi. Yang pertama meluncur pada 9 September sedangkan yang ketujuh pada 4 Desember lalu. 

Ada pesan yang jelas dari semua paket ini: Pemerintah ingin menjaga kepercayaan pasar dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Semua komponen dalam “mesin” pertumbuhan mulai dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah hingga performa neraca perdagangan, disentuh oleh berbagai kebijakan yang terangkum dalam paket-paket tersebut. Berikut ini sekilas tentang ketujuh paket tersebut.

1. Paket ekonomi pertama: Insentif untuk semua pemangku kepentingan

Dalam paket kebijakan pertama, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbagai kebiijakan diambil untuk memberikan insentif dan kemudahan bagi aktivitas para pemangku kepentingan dalam perekonomian.

Ada proses deregulasi untuk investor, subsidi bunga kredit untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga rumah murah untuk masyarakat pekerja.

2. Paket kebijakan ekonomi kedua: Fokus undang investasi dengan lima jurus

Mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia menjadi fokus dari paket kebijakan ekonomi jilid kedua. Sejumlah strategi telah disiapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Apa saja? SIlakan membacanya di sini. 

3. Paket kebijakan ketiga: Kuatkan daya saing dunia usaha

Paket kebijakan ketiga meluncur di tengah tekanan terhadap daya saing dunia usaha dalam negeri. Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS membuat biaya impor semakin tinggi. Meskipun menguntungkan para eksportir, hal ini di sisi lain membuat situasi perekonomian Indonesia menjadi tak kondusif.

Karena itu dalam paket kebijakan jilid tiga ini diluncurkan sejumlah insentif untuk menurunkan biaya perusahaan dalam proses produksi dan memperoleh tambahan modal.

4. Paket kebijakan ekonomi keempat: Formula baru perhitungan upah minimum dan kredit modal kerja untuk produsen barang ekspor

Produktivitas pekerja adalah salah satu fondasi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Untuk memberikan insentif kepada pekerja sekaligus menjamin kesejahteraan mereka, pemerintah meluncurkan formula baru untuk menghitung besaran kenaikan upah minimum tahunan yang tertuang dalam PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Namun demikian, PP Pengupahan ini justru menuai protes dari sejumlah kelompok buruh karena dinilai tak menguntungkan mereka. Selengkapnya bisa kamu baca di sini. 

Juga diumumkan dalam peluncuran paket keempat, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sudah melakukan pemetaan terhadap perusahaan-perusahaan produsen komoditas ekspor di Tanah Air. Hasilnya, terdapat 30 perusahaan yang berpotensi untuk memperoleh kredit modal kerja.

5. Paket kebijakan kelima: Insentif untuk revaluasi aset dan penghapusan pajak berganda dalam Real Estate Investment Trust (REIT)

Dalam paket kebijakan ekonomi lima ini, pemerintah memberikan insentif pajak bagi individu atau badan usaha yang ingin melakukan revaluasi aset. Selain itu, instrumen investasi Real Estate Investment Trust (REIT) akan bebas dari pajak berganda.

6. Paket kebijakan keenam: Insentif untuk KEK 

Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi yang keenam pada Kamis, 5 November.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

KEK akan diberi insentif untuk mendorong tumbuhnya kepastian dan daya tarik bagi penanam modal serta mewujudkan keterpaduan upaya menciptakan iklim investasi yang baik, antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu pemerintah juga bersikap terhadap putusan MK tentang pengelolaan Sumber Daya Air dan melakukan penyederhanaan proses pengurusan izin di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

7. Paket kebijakan tujuh: PKL lebih mudah dapat sertifikat tanah

Dalam paket kali ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk memberikan kemudahan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk memperoleh sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). 

Mengenai HGB untuk PKL ini sebelumnya sudah dikemukakan oleh Menteri Perdagangan Tom Lembong saat acara Ngobrol di Pasar bersama Rappler pada Jumat, 16 Oktober. 

APBN 2016 buka ruang untuk pembangunan infrastruktur

Upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan juga terlihat dari perubahan struktur APBN. Anggaran pendidikan dan kesehatan dinaikkan untuk melindungi daya beli masyarakat sementara anggaran subsidi diturunkan untuk membuka ruang lebih luas bagi belanja infrastruktur.

Salah alokasi anggaran subsidi yang dialihkan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Harga jual premium, kecuali untuk yang didistribusikan di “wilayah penugasan”, tak lagi disubsidi dan dihitung berdasarkan formula yang mengakomodasi mekanisme pasar. Anggaran yang semula dialokasikan untuk subsidi BBM kemudian dialihkan untuk pembangungan sektor produktif.

Kembali ke struktur APBN 2016, menurut Bank Dunia, langkah pemerintah sudah tepat dan dapat berdampak positif bagi perekonomian Indonesia meskipun masih harus dinantikan bagaimana proses implementasinya nanti. 

Sudah ada perbaikan komposisi belanja pada Anggaran 2016. Tapi semua tergantung implementasi ~Ndiame Diop #EkonRI pic.twitter.com/RbZTZfXiIq

— World Bank Indonesia (@BankDunia) December 15, 2015

Tegaskan keterbukaan ekonomi Indonesia, Jokowi nyatakan niat gabung TPP

Selain meluncurkan berbagai paket kebijakan ekonomi dan mengubah struktur APBN di dalam negeri, pemerintah juga mengkomunikasikan ke luar bahwa perekonomian Indonesia adalah perekonomian yang terbuka, demi mengundang investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini salah satunya tercermin dalam pernyataan Presiden Joko “Jokowi” Widodo bahwa Indonesia berniat untuk ikut serta dalam kesepakatan kerjasama perdagangan Kemitraan Trans-Pasifik, atau Trans-Pacific Partnership (TPP).

“Indonesia adalah negara dengan perekonomian terbuka dan dengan populasi 250 juta, kami adalah negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Indonesia berniat bergabung dengan TPP.”

Pernyataan Jokowi ini disampaikan usai bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin, 26 Oktober, waktu setempat. Pertemuan ini merupakan bagian dari lawatan resmi Jokowi ke AS.

Menurut ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal, ini merupakan langkah yang tepat.

“Ke depan, saya melihatnya memang harus join. Ini agar Indonesia tidak terkena trade diversion. Apalagi di TPP ini ada negara-negara ASEAN,” kata Fithra kepada Rappler, Selasa 27 Oktober.

Target penerimaan diprediksi tak tercapai, Dirjen Pajak mundur

Di tengah upaya pemerintah menggenjot laju pertumbuhan, target penerimaan negara dari sektor pajak diperkirakan tak tercapai. 

Direktur Jenderal Pajak, Sigit Priadi pun mengundurkan diri karena merasa instansi yang dipimpinnya akan gagal memenuhi target penerimaan yang dapat ditoleransi yaitu sebesar 85 persen dari yang dibebankan pemerintah, Rp 1.294 triliun.

Target dari pemerintah tersebut memang dinilai terlalu tinggi. Sejak Juli telah terlihat tanda-tanda bahwa target tersebut sulit untuk dicapai. Ketika itu, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp 531.114 triliun atau 41,04 persen dari target. 

DJP sendiri sepanjang 2015 telah melakukan sejumlah upaya untuk menggenjot penerimaan pajak, dari meluncurkan sunset policy hingga memperluas objek kena pajak, misalnya dengan mengenakan pajak barang mewah (PPnBM) pada apartemen seharga di atas Rp 2 miliar. — Rappler.com

BACA JUGA: 

• Bank Dunia: Kebakaran hutan dan pengangguran hambat pertumbuhan ekonomi 2015
• Sekilas paket kebijakan ekonomi pemerintah, sejauh ini
• Bank Dunia: Berbisnis di Indonesia semakin mudah