Johan Budi mengundurkan diri dari KPK

JAKARTA, Indonesia — Pelaksana Tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi Sapto Pribowo mengajukan pengunduran diri terhitung sejak hari ini, Rabu, 23 Desember. Ia mengatakan pengabdian pada lembaga anti-rasuah selama 10 tahun sudah cukup. 

“Saya ingin mengabdi di tempat lain, sudah cukup 10 tahun (di KPK),” kata Johan pada Rappler. Ia terakhir mengantor di KPK pada Selasa, 22 Desember, kemarin.

Johan mengawali kariernya sebagai seorang wartawan pada tahun 1998 di Forum Keadilan. Ia kemudian pindah ke Tempo dan menjadi kepala biro Jakarta Majalah Tempo. Di Tempo, Johan sempat menjadi kepala newsroom pada 2003. Hingga akhirnya, ia menjadi redaktur bidang nasional. 

Pada 2004, Johan bergabung dengan KPK sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Ia kemudian diangkat sebagai juru bicara resmi. Hingga tahun kemarin, Johan naik pangkat jadi Deputi Pencegahan KPK. 

Pada Juli 2011, ia sempat menyatakan mundur dari jabatannya sebagai juru bicara. Tepatnya saat ia dituding melanggar kode etik oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin karena diduga ikut dalam pertemuan di Hotel Formula One Cikini bersama Direktur Penyidikan Ade Raharja. Padahal saat itu KPK sedang menangani kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet. 

Tapi Johan menampik hal tersebut. Ia mengatakan, alasan pengunduran dirinya karena ingin fokus menjalani proses seleksi calon pimpinan KPK yang tengah diikutinya. Namun pengunduran diri itu ditolak oleh pimpinan KPK saat itu, Abraham Samad.

Tahun ini, saat seteru antara KPK dan Polri merebak, Johan termasuk dalam jajaran yang dilaporkan ke Markas Besar Polri, 10 Februari 2015 oleh Andar M Situmorang, pimpinan LSM Goverment Against Corruption and Discrimination (GACD). 

Dalam laporan TBL/96/II/2015/Bareskrim, keduanya dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan/atau melakukan hubungan langsung atau tidak langsung terhadap orang yang sedang berperkara di KPK.

Ini diatur dalam Pasal 421 KUHP jo Pasal 36 Pasal 37 yang ancam hukumannya terdapat dalam Pasal 65 Pasal 66 Pasal 67 UU No 30 tahun 2002 tentang korupsi.

“Mereka ini (terlapor) mengaku di media sudah lima kali bertemu Nazarudin, ini yang dulu. Lalu sudah diproses etik juga di KPK tapi ini masuknya pidana jadi saya laporkan,” kata Andar. Kasus Johan saat ini masih ditangani Mabes Polri.

Johan kemudian kembali mendaftar sebagai calon pimpinan KPK periode 2015-2019. Dalam seleksi wawancara, ia ditanya mengenai remisi koruptor oleh salah satu anggota panitia seleksi Harkristuti Harkrisnowo. Johan mengatakan ia tidak setuju.

“Kalau ibu-ibu ini (anggota Pansel) setuju korupsi ini extraordinary crime, maka (korupsi) tidak sama dengan pencurian ayam,” kata Johan. 

Di akhir wawancara, anggota pansel lainnya, Destry Damayanti, sempat menyentil soal kabar Johan sering melempar ponsel di belakang untuk melampiaskan amarah. Johan hanya tersenyum. “Saya enggak pernah melempar HP, saya melempar emosi,” katanya berseloroh. 

Dalam menjalankan tugas sehari-harinya Johan terkenal tegas, terutama saat memberikan keterangan pers tentang penetapan tersangka. Di balik ketegasannya, Johan kerap menyelipkan humor. 

Karena tugas sehari-harinya sebagai juru bicara, Johan dikenal akrab oleh awak media. Ia sempat ditanya oleh salah satu wartawan tentang pilihan bergabung dengan KPK. “Saya ingin terjun langsung, ikut melakukan pemberantasan korupsi,” katanya.

Meski ia cukup dikenal oleh masyarakat dan media, tak banyak yang tahu bahwa istrinya tak pernah merestuinya untuk menjadi pejabat di KPK. Saat ia ditunjuk sebagai Plt pimpinan oleh presiden, Johan mengaku tak direstui sang istri. Termasuk saat ia mendaftar jadi pimpinan.

Sehingga ketika ia gagal terpilih menjadi pimpinan KPK, ia berseloroh, “Doa istri saya terkabul,” katanya. —Rappler.com

BACA JUGA

• Cerita di balik penunjukan Johan Budi sebagai pimpinan KPK 
• Seleksi pimpinan KPK: Johan Budi tolak remisi koruptor 
• Giliran Johan Budi dilaporkan ke polisi