SUMMARY
This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.
JAKARTA, Indonesia – Bang Udin menyimpan harapannya di tahun ini. “Saya berharap harga daging turun, Bu,” kata pedagang di pasar bersih Jati Cempaka, Bekasi, Jawa Barat ini.
Senin pagi, 4 Januari, hari pertama memulai aktivitas rutin di tahun baru, semua memang menyimpan optimisme yang sama. Setiap hari, Udin menjual rata-rata 30 kilogram daging sapi segar yang ia dapatkan langsung dari pejagalan.
Daging sapi yang dijual di pasar adalah daging sapi lokal. Udin mengaku menonton di televisi bahwa ada daging impor ratusan ton. Dia bertanya ke mana daging-daging itu?
Udin menjual daging sapi seharga Rp 110 ribu per kilogram. “Ini sudah naik dua kali sejak Lebaran, lalu Natal. Saya berharap harga daging kembali turun sehingga saya bisa menjualnya di bawah harga Rp 100 ribu per kilogram,” kata Udin.
Banyaknya omset lebih penting bagi pedagang seperti dia, karena tak mudah menaikkan harga jual. Pembeli akan lari atau mengurangi pembelian.
Di Istana Negara, hari ini Presiden Joko “Jokowi” Widodo juga memulai aktivitas resmi di tahun 2016 dengan memimpin sidang kabinet. Jokowi menyampaikan informasi yang cukup menggembirakan berdasarkan laporan Menteri Koordinator Perekonomian tentang realisasi APBN-Perubahan 2015.
Inflasi tahun 2015, diperkirakan ditutup dengan angka 3,35 persen. Di saat yang bersamaan, siang ini Badan Pusat Statistik (BPS) juga menggelar konferensi pers untuk mengumumkan sejumlah data secara detil, termasuk data kemiskinan.
Jokowi juga menyampaikan bahwa angka pertumbuhan ekonomi berkisar di antara 4,7 sampai 4,8 persen pada 2015.
“Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain sudah cukup baik, karena negara lain ada yang turun 1,5 persen, ada yang turun 2 persen, ada yang 3 persen minus pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” kata Jokowi.
Soal serapan belanja dan anggaran juga menggembirakan. “Kelihatan sekali bahwa realisasi tidak seperti yang banyak disampaikan pengamat,” ujar Jokowi.
Pengamat sebelumnya menyampaikan realisasi akan jatuh di bawah angka 80 persen. “Jadi, realisasi belanja negara berada pada posisi 91,2 persen, atau jatuhnya di angka Rp 1.810 triliun,” kata Jokowi.
Pendapatan negara tercatat tercapai 84,7 persen atau angkanya Rp 1.491 triliun, yang di dalamnya ada penerimaan pajak 83 persen dan non pajak 93,8 persen.
Angka-angka ini dianggap baik, karena berarti defisit berada pada posisi 2,8 persen. SILPA, atau selisih antara surplus/defisit dengan pembiayaan netto, ada sebesar Rp 10,8 triliun.
Inflasi masih dianggap cukup tinggi, karena itu presiden mengingatkan hal ini kepada Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Badan Urusan Logistik.
Laporan Badan Keuangan dan Fiskal atas realisasi APBN-P 2015
Sebelumnya, Badan Keuangan dan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyoroti situasi perekonomian Indonesia di tahun 2015 bergerak dalam ketidakpastian global yang tinggi, harga komoditas yang rendah, serta kondisi domestik. Yang dimaksud kondisi domestik adalah ketersedian infrastruktur, reformasi birokrasi, dan faktor penunjang lain yang juga menantang.
Dalam kondisi seperti itu, APBN-Perubahan 2015 dimaksudkan untuk memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian.
Menurut catatan BKF, total pendapatan dalam negeri tercapai sekitar 85 persen dari target (atau sebesar Rp 1.491,7 triliun ). Ini mencakup Penerimaan Pajak Non-Migas sebesar 81 persen dari target (sebesar Rp 1.005,7 triliun) yang tumbuh 14 persen di atas realisasi Pajak Non-Migas 2014. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar 92,5 persen dari target.
“Tingkat penerimaan ini sangat optimal, mengingat perlambatan pertumbuhan di global dan domestik,” demikian laporan BKF yang dikepalai Suahazil Nazara.
Total Belanja Negara adalah 91 persen dari target (atau sebesar Rp 1.810 triliun). Belanja Pemerintah Pusat ada di 90 persen, serta Transfer ke Daerah di sekitar 94 persen.
Khusus untuk Belanja Modal di Pemerintah Pusat, tercatat serapan sebesar 84 persen dari target (sebesar Rp213 triliun, atau tumbuh 54 persen dibandingkan Belanja Modal tahun 2014 sebesar Rp 138 triliun). Inilah yg dipakai untuk membangun infrastruktur sebagai landasan pembangunan ekonomi kita ke depan.
Pada 2015 lalu, pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 20,8 triliun untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di seluruh desa di Indonesia.
Defisit anggaran tercatat di angka 2,8 persen, di bawah batas atas 3,0 persen seperti yang diamanatkan Undang-Undang APBN-P. “Defisit anggaran dalam rentang yang terkendali sesuai amanat UU tersebut sangat kita butuhkan untuk dapat optimal membangun infrastruktur yang kita inginkan,” demikian laporan BKF.
Defisit anggaran yang melebar maka Pembiayaan Anggaran juga menjadi lebih tinggi 48 persen dari target APBN-P. Tambahan pembiayaan sebagian diambil dari sumber-sumber bilateral dan multilateral yang lebih murah biayanya bagi anggaran.
Dengan kondisi fiskal seperti yang diuraikan di atas, pemerintah tetap mampu merealisasikan sekitar Rp 65 triliun untuk Penyertaan Modal Negara kepada berbagai BUMN.
Pokok-pokok Realisasi Sementara APBNP tahun 2015 ini merupakan realisasi sementara pada tutup tahun tanggal 31 Desember 2015. Angka resmi nantinya akan dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). —Rappler.com
BACA JUGA:
Add a comment
How does this make you feel?
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.