Menlu Retno: ASEAN tetap jadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia

Santi Dewi

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Menlu Retno: ASEAN tetap jadi landasan kebijakan luar negeri Indonesia

ANTARA FOTO

Tahun 2015, Indonesia dianggap lebih fokus ke China dibandingkan ke kawasan ASEAN.

JAKARTA, Indonesia – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada hari ini, Kamis, 7 Januari memaparkan kebijakan luar negeri Indonesia selama satu tahun ke depan. Dalam pemaparan selama 46 menit, Retno mengatakan ASEAN akan menjadi landasan bagi kebijakan luar negeri Indonesia.

“Dengan berlakunya ASEAN Community 2015, perhatian sudah harus dialihkan pada visi ASEAN Community 2025. Secara alami, ASEAN tetap menjadi soko guru politik luar negeri Indonesia. Bersama Indonesia, ASEAN akan kuat, bersama ASEAN, Indonesia akan maju,” ujar Retno di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat.

Salah satu yang menjadi isu utama di kawasan ASEAN yakni terkait dengan sengketa kepemilikan lahan beberapa negara ASEAN dengan Tiongkok di Laut China Selatan. Dalam konteks itu, Indonesia akan mendorong agar tata kelakuan baik (Code of Conduct) dapat segera diselesaikan.

“Sebagai negara yang tidak ikut mengklaim, Indonesia terus mendorong negara claimant untuk menyelesaikan sengketanya secara damai,” kata mantan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda itu.

Retno menegaskan, Indonesia dengan Tiongkok tidak memiliki isu sengketa lahan. Kepuluan Natuna yang ramai diisukan diklaim oleh Tiongkok, kata Retno, merupakan area yang masuk ke dalam teritori Indonesia. Berdasarkan data, Indonesia memiliki tumpang tindih landas kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) hanya dengan dua negara yaitu Malaysia dan Vietnam.

“Kesimpulan itu diperoleh berdasarkan pulau-pulau terluar pada Gugusan Natuna yang dijadikan titik dasar terluar wilayah Indonesia dan telah ditetapkan dalam Deklarasi Djuanda 1957. Titik dasar itu telah didaftarkan di PBB tahun 2009. Batas landas kontinen dengan Malaysia dan Vietnam telah diselesaikan, sedangkan batas ZEE masih terus dirundingkan,” Retno menjelaskan secara detail.

Indonesia juga bertekad untuk menjadi negara poros maritim dunia sesuai dengan cita-cita Presiden Joko Widodo. Selain menjalin kerjasama dengan beberapa negara di bidang maritim, Indonesia juga memberikan perhatian lebih besar pada negara-negara yang berada di sepanjang Samudera Hindia. Retno mengatakan lebih dari 50 persen perdagangan dunia melewati Samudera Hindia, maka diperlukan arsitek baru bagaimana menjadikan kawasan tersebut bermanfaat secara ekonomi.

Selain itu, arah diplomasi Indonesia untuk memperkuat empat prioritas kebijakan luar negeri yang pernah disampaikan di tahun lalu. Empat prioritas itu yakni menjaga kedaulatan, meningkatkan perlindungan terhadap warga negara dan badan hukum Indonesia, meningkatkan diplomasi ekonomi dan lebih banyak berkontribusi di dunia internasional.

Indonesia tak serius rangkul ASEAN

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mendukung jika Indonesia di tahun ini lebih fokus kepada ASEAN. Sebab di tahun lalu, dia melihat Indonesia tidak serius merangkul ASEAN.

“Alih-alih fokus ke tetangga terdekat, Indonesia malah lebih fokus ke negara yang lebih jauh seperti Tiongkok. Sementara, ASEAN yang ada di depan mata dan memiliki kesamaan sejarah cenderung tidak diprioritaskan,” ujar Tantowi yang ikut menghadiri pidato tahunan tersebut.

Sebagai negara dengan penduduk terbesar di ASEAN, kata Tantowi, Indonesia sebaiknya memainkan peranan sebagai “big brother” yang didengar oleh negara di kawasan itu. Pemerintah seharusnya tidak hanya fokus kepada isu ekonomi yang sudah terintegrasi melalui pasar bebas ASEAN, tetapi lebih berperan dalam penanganan isu seperti pelanggaran hak asasi di Myanmar atau konflik sengketa di Laut China Selatan.

– Rappler.com

BACA JUGA:

 

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!