Pro-kontra program bela negara masuk kurikulum PAUD

JAKARTA, Indonesia — Bela negara kini tak hanya diwajibkan pada anak sekolahan, kuliahan, atau narapidana. Kementerian Pertahanan juga berencana memasukkan kurikulum bela negara ke tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 

Niatan ini disampaikan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal Hartind Asrin, yang mengaku terinspirasi peristiwa penangkapan tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia oleh Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD).

Hartind lahir pada 23 Februari 1960, lima tahun sebelum tragedi pembantaian terhadap 500.000 hingga 1 juta orang yang dituding sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dibantai oleh militer yang dibantu organisasi masyarakat setempat. 

Menurut Hartind yang merupakan anak seorang Brigade Mobil (Brimob), menuturkan kisah ayahnya yang membantu pasukan elite Tentara Nasional Angkatan Darat menangkan tetangganya yang dituding sebagai tokoh PKI. 

“Itulah inspirasi saya untuk membuat kurikulum yang betul-betul tepat untuk anak-anak PAUD,” kata Hartind seperti dikutip dari media.

Baris-berbaris hingga mendengarkan lagu kebangsaan

Hartind bahkan sudah memikirkan bagaimana kurikulum yang sudah hampir rampung pembahasannya itu akan diterapkan pada anak-anak PAUD. 

“Metode untuk anak-anak kan yang menyenangkan. Sambil main-main,” katanya.

Ia ingin model bela negara di Indonesia meniru negara tetangga Singapura dan negara adidaya seperti Amerika Serikat. 

Di Singapura, anak-anak diperlihatkan sebuah film di mana singapura diserang musuh. Kemudian dalam film tersebut ditunjukkan bagaimana tentara dan alutsista Singapura mampu menghalau serangan tersebut.

Selain itu, materi seperti baris-berbaris, mendengarkan lagu-lagu kebangsaan juga direncanakan akan masuk dalam kurikulum tersebut.  

Semua metode ini nanti akan didiskusikan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan jajarannya. 

Apa tanggapan Menteri Anies Baswedan? 

Kepada Rappler, Anies mengaku telah mengetahui rencana Kementerian Pertahanan tersebut. Tapi ia perlu mengecek terlebih dulu. “Saya cek dulu di Kementerian Pertahanan,” kata Anies hari ini, Jumat, 8 Januari. 

Ia mengatakan yang terpenting dari program bela negara adalah isi dari kurikulum. Isi dari kurikulum bela negara anak PAUD, jika jadi diberlakukan, materinya tak boleh dipukul rata dengan mereka yang duduk di bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

Anies berjanji akan mendiskusikannya bersama ahli dan orang-orang yang berkecimpung di bidang PAUD. 

Hati-hati menyusun konten kurikulum untuk PAUD 

Terlepas dari siap atau tidaknya dua kementerian terkait, psikolog Ratih Ibrahim mewanti-wanti agar pemerintah berhati-hati menyusun konten bela negara di tingkat PAUD. 

“Isi programnya harus hati-hati, karena kita tidak ingin terjerumus ke dalam gerakan yang merugikan niat suci dari bela negara tersebut,” kata Ratih pada Rappler, Jumat pagi.

Fokus Ratih sebagai psikolog adalah jangan sampai program bela negara memicu agresivitas yang salah pada anak, karena anak-anak masih berkembang daya tawarnya.

“Kalau kita memaparkan pada anak-anak dengan cara keliru, maka penangkapannya keliru,” ujarnya. 

Menurut Ratih, kurikulum bela negara di tingkat PAUD sebaiknya dijahit dengan kurikulum yang sudah ada. 

Ratih juga mengingatkan pembuat kurikulum PAUD dan praktisi jangan sampai salah tafsir soal bela negara. “Bela negara itu bukan pakai kostum (tentara) dan senapan. Sama dengan syariah agama, bukan dengan kostumnya saja, tapi manifestasi dari niat baik itu mesti benar,” katanya. 

Kurikulum, misalnya, bisa menerjemahkan bela negara untuk anak PAUD dengan ajaran untuk membuang sampah di tempatnya, belajar antri, bertoleransi dengan sesamanya yang berbeda suku dan agama yang membawa semangat Bhineka Tunggal Ika.

“Nilai-nilai kemanusiaan yang sangat dasar, yang sifatnya universal. Jadi bukan pakai atribut (saja),” katanya.  

Lalu apa tanggapan wali murid? 

Eka Mei Damayanti (32 tahun), warga Tangerang, mengaku tak keberatan dengan program bela negara. 

Tapi di saat yang bersamaan, ia sulit membayangkan bentuk program bela negara yang akan diterapkan untuk anaknya yang sedang menikmati masa pendidikan di PAUD. 

“Kalau masih sekadar cinta keluarga dan agama bisa, tapi kalau bela negara, negara itu kan luas?” kata Eka. 

Bagaimana cara mengenalkan bela negara pada anak-anak pun menjadi pertanyaan besar untuk Eka. “Kalau cuma pakai seragam, it’s OK lah. Biar dia tahu ada TNI, kalau bawa-bawa senjata, gurunya harus menjelaskan ini untuk apa biar tak disalahgunakan,” katanya. 

Ia berharap program ini bukan sekadar simbol, tapi ada harapan bagi anaknya untuk mengenal bela negara sesuai dengan kemampuan berpikir di usia anaknya yang masih belia. 

Sementara itu, Aksanul Inam (33), warga Kota Lumajang, Jawa Timur, yang juga memiliki anak yang akan memasuki PAUD keberatan juga program bela negara diterapkan pada anak-anak di bawah lima tahun. 

“Kenapa harus bentuk militerisme yang diimplementasikan?” kata Aksanul mengomentari pernyataan Mayjen Hartind. 

“Lebih baik membudayakan permainan tradisional seperti patil lele, boi bolan, benteng-bentengan. Selain melatih belajar kerjasama, ada upaya pelestarian terhadap permainan tradisional,” katanya. 

“Bela negara itu dulu menolak segala yang berbau militerisme, lho kok sekarang militerisme ‘dibudidayakan’ lagi?” katanya. 

Aksanul mengingatkan kedua kementerian bahwa dunia anak-anak adalah murni bermain.  

Bagaimana dengan kamu? Setujukah kamu dengan bela negara untuk anak PAUD?—Rappler.com

BACA JUGA:

• Kementerian Pertahanan akan bentuk kader bela negara
• Menhan: Bela negara bukan berarti angkat senjata dan lempar granat
• Siapa yang mendukung dan menolak pembentukan kader bela negara
• KontraS: #BelaNegaraBuatApa?