Kemenhub merasa tidak paham yang dipersoalkan TNI AU

JAKARTA, Indonesia  —  Kontroversi pemakaian seragam dinas pejabat Kementerian Perhubungan yang dinilai mirip seragam  TNI AU masih berlanjut. Hari ini, melalui siaran persnya, Kementerian Perhubungan menagih klarifikasi yang dijanjikan TNI AU.

Hingga hari ini, Sabtu 9 Januari 2015, Menteri Perhubungan mengaku belum menerima surat apapun dari TNI AU terkait seragam Kemenhub. “Oleh karena itu kami tidak tahu apa yang dipersoalkan  TNI AU dan apa maksud dan tujuan mempersoalkan seragam Kementerian Perhubungan,” kata Hadi M Djuraid, Staf Khusus Menteri Perhubungan, dalam rilisnya, hari ini.

Ia memastikan, Menteri Perhubungan dan institusi Kementerian Perhubungan terbuka berkomunikasi dan berdiskusi dengan institusi manapun terkait dengan persoalan apapun yang menjadi kepedulian institusi tersebut.

“Komunikasi dan diskusi secara langsung akan lebih baik dan bermanfaat dibandingkan dengan melontarkan pernyataan secara sepihak melalui media massa,” katanya.

Tidak Mirip Militer

Djuraid menyatakan, seragam Kementerian Perhubungan tidak sama dengan seragam TNI baik dari segi warna maupun atribut, dan tidak ada simbol TNI dalam bentuk apa pun.

“Seragam Perhubungan juga tidak menyalahi aturan ataupun UU mana pun,” katanya.

Lakukan Klarifikasi

Kementerian Perhubungan mengaku sudah melakukan komunikasi dengan TNI AU, sejak polemik ini mencuat Selasa, 5 Januari 2015. Media menyebarluaskan berita yang bersumber dari Kepala Dinas Penerangan TNI AU, bahwa Kepala Staf TNI AU mempersoalkan seragam Kementerian Perhubungan dan akan mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan terkait hal tersebut.

Atas masalah itu,  Kementerian Perhubungan mengimbau Kadispen TNI AU melakukan klarifikasi secara terbuka terkait hal tersebut. Sehingga tidak timbul syak wasangka bahwa ada oknum TNI AU telah dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan jangka pendek tertentu.

TNI AU Keberatan

Melalui siaran pers pula, TNI AU menyatakan penggunaan seragam militer oleh sipil sebaiknya dihentikan. TNI AU menilai seragam militer yang dipakai sipil, baik perorangan, instansi ataupun ormas bisa membahayakan keselamatan.

“Selain melanggar hukum, penggunaan seragam dan atribut militer oleh masyarakat sipil, sejatinya sangat membahayakan dirinya, karena bila terjadi konflik militer mereka dapat menjadi sasaran tembak kelompok militer dalam konflik bersenjata” kata Kadispan AU Marsma Dwi Badarmanto, Selasa, 1 Januari 2016.

Seragam dan atribut militer yang dipakai oleh TNI bukan untuk gagah-gagahan. Tapi sebagai identitas sekaligus tanda pembeda institusi militer dengan sipil. Pernyataan ini mendapat tanggapan berbagai pihak, termasuk Kementerian Perhubungan. —   Rappler.com

BACA JUGA

• Koleksi seragam militer Jokowi
• Dialog Menhub Jonan dengan Organda
• Jonan dan pertaruhan keselamatan penerbangan