Lapindo Brantas hentikan pengeboran di Sidoarjo (untuk sementara)

SIDOARJO, Indonesia — Ada yang berbeda saat mau memasuki Desa Banjarasri, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Senin, 11 Januari.

Jika pekan kemarin dengan mudah bisa menjumpai sekelompok polisi yang menjaga di setiap perempatan desa, maka sore hari-hari ini tak nampak sama sekali  sekumpulan polisi yang menjaga setiap perempatan jalan desa menuju Banjarasri dan Kedungbanteng. 

Selain itu, lalu-lalang truk-truk yang membawa muatan tanah sudah tak tampak sekali.

Sejak Senin, PT Lapindo Brantas Inc. memang menghentikan drilling site preparation (DSP) mereka. Padahal sebelumnya mereka merencanakan akan melakukan pemadatan tanah di sekitar area pengeboran. Lapindo Brantas Inc. akan menguruk di area sekitar pengeboran dengan mendatangkan sekitar 480 truk berisi muatan tanah. Namun rencana itu dihentikan mulai Senin ini.

Mohammad Imron (33 tahun), warga Desa Banjarasri, menyambut gembira aktivitas pemberhentian kegiatan Lapindo Brantas di desanya. Kata Imron, sejak awal, warga sebenarnya sudah tidak menyetujui dengan aktivitas pengeboran yang akan dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc. 

“Mereka awalnya hanya bilang cuma akan melakukan pengurukan di sekitar sumur mereka,” kata Imron saat ditemui di lokasi sumur gas milik Lapindo Brantas Inc di Desa Banjarasri, Senin.

Menurutnya, saat akan melakukan pengurukan itu, sebenarnya ada warga Banjarasri yang akan bergerak menghentikan aktivitas itu. Namun nyali warga menjadi ciut karena melihat jumlah personel kepolisian dari Polres Sidoarjo yang jumlahnya ratusan, ditambah dengan anjing-anjing penghalau massa. 

“Apalagi warga juga ditakuti-takuti oleh aparat. Apabila menghalang-halangi, akan berurusan dengan hukum. Warga jadi tambah takut,” kata Imron.

Akhirnya, untuk sementara warga diam sambil menunggu perkembangan selanjutnya. Warga baru mendapatkan angin akhir pekan kemarin, setelah Gubernur Jawa Timur Soekarwo bersuara.

Bagian dari program ‘city gas’

Akhir pekan lalu, Soekarwo minta kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkaji ulang terkait izin pengeboran sumur gas Tanggulangin 1 yang ada di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo.  

Menurut Soekarwo, ia sebenarnya sudah sejak dulu meminta Bupati Sidoarjo untuk meninjau ulang seluruh perizinan pengeboran gas di wilayah itu. Namun sayangnya, saran dari Soekarwo ini tampaknya tak diindahkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Mendapat angin dari Gubernur Jawa Timur, warga Kedungbanteng dan Banjarasri akhirnya berani berunjuk rasa menentang aktivitas pengeboran Lapindo Brantas Inc. di desa mereka. Sekitar seratus warga dari dua desa tersebut pada Senin siang melakukan aksi unjuk rasa menentang aktivitas pengeboran PT. Lapindo Brantas Inc.

Public Relation Manager Lapindo Brantas Inc., Arif Setyo Widodo, mengatakan permintaan penghentian aktivitas Lapindo di sumur gas di Desa Kedungbanteng itu berasal dari SKK Migas. Menurut Arif, SKK Migas meminta kepada Lapindo Brantas Inc. untuk menghentikan sementara aktivitas di Sidoarjo sembari melakukan koordinasi. 

“Banyak hal yang harus dikoordinasikan lagi dengan SKK Migas berkaitan dengan masalah teknis maupun sosial. Dan kita patuh dengan SKK Migas,” kata Arif saat dikonfirmasi.

Penghentian aktivitas ini, kata Arif, hanya bersifat sementara saja, karena jika semua koordinasi sudah selesai, maka Lapindo akan melakukan pengeboran kembali di Desa kedungbanteng, Tanggulangin, Sidoarjo. 

“Kalau bisa secepatnya semuanya bisa selesai. Karena ini menyangkut program city gas di Jawa Timur,” ujar dia.

Budiman, warga Banjarasri lainnya, tak terlalu peduli dengan program city gas yang digembor-gemborkan Lapindo Brantas. Dia tidak merasa kehilangan apabila Lapindo hengkang dari desanya yang berakibat program city gas di desanya menjadi tak jalan. 

“Karena sejak awal, warga Banjarasri semuanya menolak city gas. Karena itu hanya iming-iming Lapindo agar mereka diperbolehkan ngebor di desa kami,” kata Budiman.

Beberapa wilayah di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, yang berdekatan dengan lokasi sumur gas Lapindo, seperti Kalidawir, Kalitengah, Gempolsari, Ngaban, dan Kedungbanteng, rencananya akan mendapatkan program city gas dari pemerintah pusat. Saat ini sudah terpasang sekitar tiga ribu sambungan rumah di wilayah itu. 

“Mereka mendapatkan sambungan secara gratis. Padahal kalau pasang sendiri, biayanya sekitar Rp 5 juta,” kata Arif.

Namun, meski instalasinya sudah siap, gasnya masih belum mengalir. Rencananya, gas yang akan dialirkan ke rumah-rumah warga itu berasal dari sumur gas milik Lapindo. 

Sebelumnya, lebih dari 9 tahun lalu, warga Porong, Sidoarjo, menjadi korban pengeboran bencana lumpur. Perkampungan, sawah, dan tiga kecamatan seluas 174 hektare tenggelam dalam lumpur. Tak hanya rumah warga yang ditelan lumpur, tapi juga pabrik, masjid, sekolah, kuburan, kebun, hingga jalan tol.

Sejak bencana itu terjadi pada 29 Mei 2006, hampir tak ada yang tersisa di Porong. Kawasan tersebut kini rata dan menjelma menjadi padang lumpur mega luas. Sejauh mata memandang hanya ada lumpur-lumpur kering dengan beberapa bagian retak-retak karena panas. —Rappler.com

BACA JUGA:

• 9 tahun lumpur Lapindo, kapan ganti rugi dilunasi?
• Lapindo “ngebor” gas lagi, warga was-was
• Pencairan dana Lapindo batal sebelum lebaran, warga Sidoarjo kecewa