Jokowi: Siapapun minta proyek atas nama saya, abaikan

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Jokowi: Siapapun minta proyek atas nama saya, abaikan

EPA

'Siapapun catut nama saya (keluarga/relawan/pejabat/lainnya), minta jabatan/proyek abaikan saja. Pemerintahan bersih harus dipraktikkan,' kata Jokowi

JAKARTA, Indonesia — Presiden Joko “Jokowi” Widodo kembali menegaskan kepada siapa pun agar tak mencatut namanya untuk meminta jabatan atau proyek.

Melalui akun Twitter-nya, Jokowi berkata, “Siapapun catut nama saya (keluarga/relawan/pejabat/lainnya), minta jabatan/proyek abaikan saja. Pemerintahan bersih harus dipraktikkan”.

Sementara dalam akun Facebook-nya, ia menjelaskan lebih lebar: 

 
//

Pemerintah bersih harus kita praktikkan. Tidak hanya jadi slogan. Bukan hanya ucapan tapi perbuatan. Siapapun yang…

Posted by Presiden Joko Widodo on Wednesday, January 20, 2016

Sebelumnya, sempat mencuat kasus pencatutan nama Jokowi oleh terduga pengusaha minyak Riza Chalid saat melakukan pertemuan dengan pejabat publik, mantan Ketua DPR RI Setya Novanto. Riza diduga memintah saham PT Freeport Indonesia (PT FI) melalui Setya saat melakukan pertemuan dengan mantan Presiden Direktur PT FI.

Terkait kasus pencatutan nama Presiden itu, Setya Novanto telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua DPR RI, menjelang putusan akhir sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Desember 2015 lalu.

Cuitan Jokowi sebuah ‘warning’

Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengemukakan bahwa tweet Jokowi tersebut merupakan sebuah peringatan terbuka kepada siapa pun yang berani mencatut nama Jokowi.

“Yang jelas presiden sudah memberikan warning secara terbuka, dan saya mengamplifikasi dari  warning tersebut supaya tidak dilakukan oleh siapa pun,” kata Pramono kepada wartawan.

Menurut Pramono, Jokowi telah berulang kali menyampaikan dan meminta kepada para pembantu presiden dan siapapun untuk membangun tradisi baru, yakni sebuah sistem pemerintahan yang terbuka.

Salah satunya adalah dengan praktek pemerintahan yang bersih, di mana tidak ada orang yang bisa mengatasnamakan presiden, termasuk bahkan keluarga presiden sendiri, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadi.

“Presiden berkeinginan betul-betul bahwa pemerintahan bersih itu bisa diwujudkan,” kata Pramono.

Menurutnya, para pembantu presiden seperti Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Kepolisian RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), ada yang melaporkan kepada Jokowi mengenai perihal catut-mencatut.

Apalagi mengingat awal tahun ini merupakan dimulainya banyak proses tender pemerintahan untuk pembangunan negeri. Jokowi berharap praktek seperti itu segera dieliminasi atau ditiadakan. —Rappler.com

BACA JUGA:

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!