Tiga pekerjaan rumah Jokowi di Timor Leste

Rappler.com

This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Tiga pekerjaan rumah Jokowi di Timor Leste
Nilai kontrak antara Indonesia dan Timor Leste untuk proyek infrastruktur mencapai USD 344,2 juta atau Rp 4,7 triliun.

 

 

JAKARTA, Indonesia—Kunjungan Presiden Joko “Jokowi” Widodo ke Timor Leste pada Selasa, 26 Januari akan menjadi momen penting. Pasalnya, ini adalah kunjungan pertama Jokowi di negara kecil yang berada di utara Benua Australia ini.  

Apa agenda Jokowi? Menurut keterangan dari Kementerian Luar Negeri yang diperoleh Rappler, kunjungan kenegaraan ini akan digunakan Indonesia untuk memperkokoh hubungan masa depan kedua negara serta menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra utama pembangunan Timor Leste.

Apa saja yang akan dibahas Jokowi di Dili? 

Konflik di perbatasan

Perbatasan antara Republik Indonesia Republik Demokratik Timor Leste kembali memanas. Utamanya pada daerah yang belum disepakati titik batasnya.

Daerah tersebut, menurut Panglima Kodam IX Udayana, Mayor Jenderal M Setyo Sularso, disebut sebagai daerah steril. Sengketa batas kedua negara itu berada di wilayah Kupang, daerah Noelbesi-Citrana, Desa Netamnanu Utara Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang.

Fakta di lapangan, ia melanjutkan, Timor Leste telah membangun secara permanen kantor pertanian, balai pertemuan, gudang dolog, tempat penggilingan padi, pembangunan saluran irigasi dan jalan diperkeras.

“Ada 53 KK yang mendiami wilayah steril tersebut di Dusun Naktuka, Desa Netamnanu Utara Kecamatan Amfoang Timur. Mereka ber-KTP Timor Leste,” katanya.

Setyo menilai pendudukan di atas lahan steril seluas 1.069 hektar itu merupakan upaya pencaplokan Timor Leste terhadap daerah sengketa. Pangdam menduga Timor Leste mencoba meniru Malaysia dalam merebut Pulau Sipadan dan Ligitan pada beberapa tahun silam.

“Lepasnya Sipadan Ligitan, dia (Timor Leste) meniru ke sana. Mereka duduki dulu dengan 53 KK, dibangun kantor-kantor, lalu nanti mau diajukan ke Mahkamah Internasional,” kata Setyo.

Keberadaan 53 kepala keluarga (KK) asal Timor Leste itu memicu kemarahan warga setempat. “Kami akan mengusir mereka jika mereka masih menetap dan bahkan telah membuka fasilitas pemerintahan negaranya karena wilayah tersebut merupakan zona bebas yang belum disepakati antar kedua negara, hingga saat ini,” kata tokoh masyarakat setempat, Raja Amfoang Roby Manoh di Kupang.

Ia menyatakan sikap itu terkait kabar negara bekas koloni Portugal itu membangun di wilayah perbatasan yang masih disengketakan oleh kedua negara, sehingga dilarang keras untuk menempati apalagi membangun fasilitas umum dari pihak tertentu.

Wilayah itu, menurut dia, sesuai kesepakatan tahun 2003, masuk dalam zona bebas, karena masih disengketakan antara Indonesia dan Timor Leste. 

“Warga di perbatasan kedua negara harus menghargai kesepakatan itu, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang berbuntut pada konflik horizontal,” katanya.

Strategi apa yang akan dipakai Jokowi untuk menyelesaikan perbatasan kedua negara? 

DAERAH STERIL. Panglima Kodam IX Udayana, Mayjend M Setyo Sularso, menjelaskan daerah dimana yang menjadi sengketa. Foto oleh Bobby Andalan/Rappler.com

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir mengatakan kedua negara telah memiliki tim teknis yang masih membahas  isu tersebut.  

“Pembahasan di tingkat kepala negara hanya untuk memberikan komitmen agar masing-masing pemerintah menyelesaikan hal tersebut,” ujar Arrmanatha ketika dihubungi Rappler pada Senin pagi.  

Investasi 

Dari catatan Rappler, investasi yang masuk ke Timor Leste baru dari grup swasta dan bank pelat merah. 

Artha Graha Group (AGG) milik Tomi Winata pernah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Timor Leste sejak 2013. Tapi investasi ini tidak berjalan mulus karena AGG disebut tak mematuhi kontrak. 

Kontrak yang dimaksud adalah terkait realisasi pembangunan gedung 23 lantai yang belum dilakukan sejak kontrak dimulai pada 2013. 

“Kalau tidak segera membangun, kami akan mematikan kontrak,” kata Jaime Xavier, Menteri Agraria dan Pertanahan Timor Leste 15 Oktober 2015. 

Pada September 2015, pemerintah Timor Leste meminta MNC Group melakukan investasi di negara tersebut. Di antaranya dengan mengembangkan industri properti, penyediaan jaringan internet, penyiaran televisi terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air/FTA) dan TV berbayar Indovision.

Dalam kunjungannya, pemerintah Timor Leste mengutus Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Angkutan dan Komunikasi II Inacio Moreira, yang diterima langsung CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) di Gedung MNC Tower, Jakarta.

Pada akhir Desember 2015 kemarin, Bank pelat merah, Bank Rakyat Indonesia  

berencana melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri melalui pembukaan kantor cabang perseroan di Timor Leste pada semester pertama tahun ini.

Setelah tiga investasi di atas, bentuk investasi seperti apakah yang akan dibawa Jokowi ke Dili?

Infrastruktur 

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk meningkatkan perdagangan saling menguntungkan dan pembangunan infrastruktur di Timor Leste.

Sebagai tindak lanjut, Menteri Pekerjaan Umum, Transportasi dan Komunikasi Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), Gastao Franscisco de Sousa menemui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono pada 10 April 2015 telah membahas pembangunan infrastruktur di Timor Leste.

Basuki mengatakan, bidang-bidang infrastruktur yang diminta oleh pihak Timor Leste yakni pengembangan sumber daya air, jalan dan jembatan, perumahan dan permukiman, penyediaan dan pembiayaan perumahan, konstruksi bangunan, jasa konstruksi, pengembangan infrastruktur perkotaan, penelitian dan pengembangan dan pengembangan sumber daya manusia.

“Saya yakin kerjasama ini akan berjalan baik mengingat sejak tahun 2011-2015 penyedia jasa konstruksi Indonesia telah mengikuti lelang dan melaksanaan pekerjaan dengan total nilai kontrak mencapai USD 344,2 juta,” katanya. Jika dikonversi menjadi Rp 4,7 triliun. 

Proyek tersebut dilakukan oleh 11 kontraktor dan 2 konsultan Indonesia. Sedangkan jumlah tenaga kerja kasar (teknis) Indonesia yang terlibat sekitar 1.000 orang.

Namun seperti apa pelaksanaan proyek ini? Hingga saat ini masyarakat Timor Leste pun masih menunggu perkembangannya. —Rappler.com

BACA JUGA

Add a comment

Sort by

There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.

Summarize this article with AI

How does this make you feel?

Loading
Download the Rappler App!