PHK karyawan, Kemnaker: Ford Motor Indonesia siap bertanggung jawab

JAKARTA, Indonesia —  Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong PT Ford Motor Indonesia (FMI) memperhatikan dan mengindahkan ketentuan hukum dalam pemutusan hubungan kerja menyusul penutupan usaha FMI di Indonesia.

Yakni memberikan hak-hak dasar pekerja, temasuk pesangon sesuai ketentuan. FMI diketahui memiliki 35 pekerja. Di lain pihak. FMI memiliki 44 dealer resmi dengan total karyawan 2.200 orang.

Dalam rilis yang diterima redaksi, Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (P3HI) Kemnaker Sahat Sinurat menyatakan, telah melaporkan soal ini kepada Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri, Selasa (26/1) kemarin.

“Kami mengirimkan tim untuk berkoordinasi langsung dengan manajemen FMI. Kami ingin memastikan para pekerja mendapatkan hak-hak dasarnya  bila terjadi PHK,” kata Sahat di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu 27 Januari.

FMI siap bertanggung jawab

“Hasil koordinasi menunjukkan manajemen FMI siap bertanggung jawab,” kata Sahat. FMI akan menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dan hak-hak dasar bagi 35 orang pekerja FMI sesuai ketentuan.

Untuk pekerja  dealer sebanyak 2.200 orang  yang bertanggung jawab menyelesaikan adalah masing-masing dealernya karena mereka karyawan dealer dan bukan pekerja FMI.

Kemnaker mendata kedudukan 44 dealer untuk kemudian meminta disnaker di daerah memantau masalah ketenagakerjaan pada dealer Ford di wilayahnya. 

Cegah PHK

Untuk mencegah terjadi kasus-kasus PHK lainnya, Sahat mengimbau pengusaha menahan diri dan mencari solusi selain PHK.

Strategi yang bisa diambil perusahaan antara lain  mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas,  efisiensi penghematan biaya produksi, mengurangi shift, membatasi/menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, dan sebagainya. —   Rappler.com

BACA JUGA

• Industri otomotif dan visi Presiden Jokowi
• Janji Jokowi, mobnas, dan rezim yang memunggungi laut
• Jokowi: Mobil nasional tetap Esemka