Dianggap mengancam, Kemdagri akan bahas isu LGBT dan Gafatar

JAKARTA, Indonesia—Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Forum Diskusi Aktual (FDA) yang bertemakan ‘Menoropong ancaman keutuhan NKRI, mencari akar permasalahan dan langkah-langkahnya (Gafatar dan LGBT)’ bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Senin, 29 Februari. 

Dalam dokumen yang diperoleh Rappler, acara tersebut akan dihadiri pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan. Acara akan diselenggarakan di gedung MUI di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, sejak pukul 08:00-13:30 siang. 

Saat dikonfirmasi kepada juru bicara Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyatmadji, pihak Kemendagri tak bisa berkomentar lebih jauh. “Saya belum tahu, silakan tanya pada Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum,” ujarnya pada Rappler, Sabtu, 27 Februari. 

Sementara itu Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Budi Prasetyo belum berhasil dihubungi oleh Rappler hingga berita ini diturunkan. 

Rappler juga menanyakan acara tersebut pada Ketua MUI Ma’ruf Amien. Ma’ruf membenarkan ada acara tersebut. “Kami memang ada konsolidasi terkait acara itu,” ujarnya. Tapi ia juga enggan berkomentar lebih jauh. “Tanya sekjen yang konsolidasi,” katanya. 

Sementara itu Harunti, salah satu staff Kemendagri yang menjadi contact person acara tersebut membenarkan bahwa forum itu akan diselenggarakan pada Senin besok. 

Menurut Harunti, acara FDA pada Senin besok adalah yang perdana. “Ke depannya kami ingin menyelenggarakan rutin, temanya hal-hal yang bersifat aktual,” ujarnya. 

Ia juga mengungkap, selain MUI, diskusi juga akan dihadiri oleh semua majelis agama, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, Kementerian Politik Hukum dan HAM, dan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

Lalu apakah pemerintah akan mengundang kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, Interseks, Queer (LGBTIQ)? “Belum,” ujar Harunti. 

Apa tanggapan kelompok LGBT? Aktivis LGBT yang juga pendiri GaYa Nusantara Dede Oetomo mempersilakan pemerintah mengadakan acara diskusi tersebut. 

“Ya diskusi sih boleh-boleh saja, tapi tidak demokratis,” ujarnya mengkritisi tidak diundangnya komunitas LGBTIQ di diskusi tersebut. 

 Dede juga mengkritisi pemerintah yang mengundang semua majelis agama, tapi tak memastikan kehadiran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 

“Karena tidak semua warga negara Indonesia ini beragama,” katanya.

 Dede menambahkan, urusan agama tak bisa dicampuradukkan dengan urusan bernegara, seperti yang diungkap oleh Presiden RI terdahulu, Abdurrahman “Gus Dur” Wahid. —Rappler.com

BACA JUGA

• Forum LGBTIQ somasi Republika terkait artikel ‘LGBT Ancaman Serius’
• Gay Indonesia soal fatwa mati: MUI ketinggalan zaman
• Bisakah menjadi gay sekaligus beragama?
• Menjadi gay di ibukota
• Religius tapi toleran LGBT, bisakah?
• LGBT di Indonesia bukan warga kelas dua
• LGBT atau radikalisme, mana ancaman yang lebih serius?