SUMMARY
This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.
JAKARTA, Indonesia—Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penggusuran di kawasan Kalijodo, salah satu area prostitusi tertua di Ibukota pada Senin, 29 Februari kemarin.
Penggusuran tersebut dilakukan dengan alasan, menurut penuturan Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, area pemukiman di sana berdiri di atas jalur hijau.
Namun terindikasi adanya diskriminasi yang dilakukan pemerintah, mengingat beberapa kawasan lainnya di Ibukota yang semula diperuntukan untuk ruang terbuka hijau, telah beralih fungsi sebagai kawasan hunian serta pusat perbelanjaan.
Sebenarnya apa masalah utamanya?
Menurut penuturan pengamat perkotaan Marco Kusumawijaya, masalah utama tata ruang kota Jakarta terletak pada perencanaan yang tidak transparan.
“Seharusnya seluruh peralihan fungsi tata ruang dilakukan dengan melakukan konsultasi bersama masyarakat,” tutur Marco saat dihubungi Rappler pada Jumat, 26 Februari.
Menurut Founder dan Director RUJAK Center for Urban Studies tersebut, masyarakat setempat berhak mengetahui perencanaan tata ruang yang dimiliki pemerintah.
“Masyarakat bukan saja berhak tahu, tapi berhak menolak dari awal ketika suatu proses tata ruang dibuat,” katanya.
Lebih lanjut Marco mengungkapkan bahwa transparansi yang buruk terjadi tidak hanya dalam kasus Kalijodo, namun sudah terjadi sejak dulu.
“Bukan hanya Kalijodo, semua juga begitu. Jadi ahistoris, mengabaikan fakta bahwa dia diubah tanpa sepengetahuan masyarakat, padahal sebenarnya masyarakat memberikan pandangan atau bahkan menolak dari awal. Kedua, ahistoris kalau hanya melihat Kalijodo dan tidak melihat yang lainnya. Ketiga, ahistoris kalau solusinya hanya sekedar menggusur. Karena apa yang ada di situ tidak bisa begitu saja ditiadakan karena sifat ahistoris yang pertama bahwa itu tidak dibuat dengan cara yang benar,” tutur Marco.
Marco juga menilai bahwa pemerintah perlu menunjukan keberanian untuk mengganti sistem perencanaan tata kota yang tidak melibatkan masyarakat.
“Kalau mau membuat tata ruang yang benar-benar terbuka kan harus berhadapan dengan suara-suara masyarakat dan itu banyak sekali, memerlukan keberanian untuk mengelolanya,” kata Marco. “Itu keberanian yang sebenarnya, berani bukan berani untuk marah-marah.”
Tanpa perlawanan
Proses penggusuran yang berlangsung dua hari lalu berlangsung tanpa ada perlawanan. Untuk menggusur area seluas 1,5 hektar, Pemprov DKI Jakarta mengerahkan 5.000 personel untuk meratakan bangunan yang sebagian besar semi permanen itu dengan tanah. Walaupun sebelumnya muncul rumor akan ada perlawanan, namun hal tersebut tidak terjadi.
Dari semua bangunan, ada satu masjid di bagian depan jalan yang tetap dibiarkan berdiri. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat mengatakan bangunan masjid yang bernama Al-Mubarokah itu akan disesuaikan dengan konsep taman interaktif yang rencananya akan dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Masjid itu akan tetap dirobohkan juga. Tetapi tidak sekarang, kami harus berhati-hati,” ujar seorang petugas polisi pamong praja kepada Rappler yan berhati-hati ketika akan membongkar bangunan ibadah itu.
Kendati tanpa perlawanan, namun warga yang sudah puluhan tahun menghuni Kalijodo merasa sedih. Salah satunya Pak Ade. Dia hanya bisa duduk di kursi kayu yang berada di pinggir jalan.
“Saya nyaris tidak tidur, Bu. Capek angkat barang-barang,” kata Ade yang hanya bisa pasrah melihat warung yang dia bangun ikut dirobohkan oleh petugas satpol PP.
Dia mengaku memang disuruh pindah ke rumah susun sewa di Marunda, namun bingung akan mengais rezeki dari mana.
“Saya belum tahu mau buka usaha apa di sana. Apa bisa jualan lagi?” tanya Ade. — dengan laporan Uni Lubis/Rappler.com
BACA JUGA:
Add a comment
How does this make you feel?
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.