Indonesia diprotes undang Presiden Sudan ke KTT OKI

JAKARTA, Indonesia – (UPDATED) Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Sudan, Omar al-Bashir, di sela KTT Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menjadi sorotan. Lantaran, al-Bashir, dituding oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag telah melakukan tindak kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) di Darfur. Sehingga, semua negara yang menjadi anggota ICC wajib untuk menahannya.

“Kelompok pembela HAM kini turut mempertanyakan moralitas dari pertemuan tingkat tinggi tersebut. Mereka membahas mengenai perdamaian dan HAM di Palestina dan topik itu dibahas dengan seseorang yang dituding telah melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya sendiri,” tulis laman Al Jazeera pada Senin malam, 7 Maret.

Kekhawatiran mengenai kehadiran al-Bashir juga disampaikan oleh Pemerintah Amerika Serikat.

“Walaupun AS bukan termasuk pihak yang menandatangani statuta Roma yang membentuk ICC, tetapi kami mendukung upaya ICC untuk menahan mereka yang bertanggung jawab atas tindakan genosida, tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dan perang di Darfur,” ujar Kedutaan AS di Jakarta dalam sebuah pernyataan tertulis.

Lalu, bagaimana respons Indonesia menanggapi reaksi tersebut? Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, menanggapi secara santai protes terkait kedatangan al-Bashir.

“Ini adalah pertemuan OKI. Sebagai tuan rumah, Indonesia harus mengundang semua negara anggota, termasuk Sudan. Sama seperti pertemuan internasional yang lain seperti PBB dan OKI, kami tidak bisa memilih negara mana yang diundang layaknya memesan menu makanan ala carte,” ujar Arrmanatha yang ditemui semalam.

Dia melanjutkan jika negara yang hadir hanya separuh atau sepertiga, maka KTT itu tidak bisa disebut pertemuan OKI.

“Permasalahan yang dialami oleh pemimpin Sudan merupakan permasalahan dengan institusi tersebut. Indonesia tidak memiliki kewajiban (untuk menangkap) karena tidak terikat pada ICC,” kata Arrmanatha.

Al-Bashir juga pernah berniat untuk datang ke Indonesia ketika Konferensi Asia Afrika pada bulan April 2015 digelar. Tetapi, tiba-tiba dibatalkan di menit terakhir.

Ketika melakukan pembicaraan bilateral dengan Al-Bashir, Jokowi membahas mengenai peningkatan hubungan ekonomi kedua negara dengan membentuk Dewan Bisnis Bersama. Jokowi juga mengajak Pemerintah Sudan agar mendukung investor Indonesia yang berinvestasi di sana.

Konflik Darfur yang diduga melibatkan Al-Bashir meletus pada tahun 2003, ketika dua gerakan pemberontak yakni Pasukan Pembebasan Sudan (SLA) dan Gerakan Kesetaraan dan Keadilan (JEM) melawan Pemerintah Sudan. Mereka mengeluh mengenai marginalisasi daerah dan gagal untuk melindungi warga yang telah tinggal menetap di satu area dari para pendatang.

Namun, gerakan pemberontakan itu ditanggapi pemerintah dengan serangan militer ke ratusan desa di seluruh area Darfur. Sekitar 400 desa dilaporkan hancur dan jutaan warga sipil terpaksa mengungsi.

Tunjukkan solidaritas

Pemerintah Sudan merespons protes yang disampaikan oleh Amerika Serikat dengan merilis pernyataan tertulis pada Selasa, 8 Maret. Menurut mereka, negeri Paman Sam tak berhak memprotes dan menyerukan agar Presiden Omar al-Bashir ditangkap ketika tengah menghadiri KTT Luar Biasa OKI. 

“Presiden al-Bashir berada di Jakarta untuk memenuhi permintaan Sekretaris Jenderal OKI dan Pemerintah Indonesia. Hal itu pun sudah sesuai dengan yang tertulis dalam mandat keanggotaan OKI. Pernyataan yang disampaikan oleh AS tidak mencerminkan rasa hormat terhadap anggota OKI, termasuk Indonesia,” ujar perwakilan Kedutaan Sudan di Jakarta.

Alasan lain al-Bashir berada di Jakarta, karena ingin menunjukkan solidaritas bagi warga Palestina yang masih terus dijajah oleh Israel. Terlebih, AS masih terus memberikan dukungan penuh bagi Israel.

“Terakhir jika AS begitu sangat peduli terhadap keadilan internasional, maka sebaiknya mereka langsung bergabung saja dengan ICC atau tutup mulut,” ujar mereka. – Rappler.com

BACA JUGA:

• Indonesia bisa jadi pemersatu Palestina lewat KTT OKI
• 5 hal yang perlu kamu tahu soal KTT Luar Biasa OKI
• Negara peserta KTT OKI satu suara dukung kedaulatan Palestina