Hasil KTT OKI jangan hanya berhenti pada seruan dan deklarasi

JAKARTA, Indonesia – Pada tanggal 6-7 Maret lalu, Indonesia telah menyelenggarakan KTT Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Jakarta Convention Centre. Dihadiri oleh 48 negara dari 55 negara yang diundang, negara anggota OKI membahas isu darurat yakni mengenai kelanjutan Palestina sebagai negara yang berdaulat.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengatakan dari 29 negara Konferensi Asia Afrika (KAA), hanya Palestina yang menjadi satu-satunya negara anggota yang masih dijajah oleh negara lain yakni Israel. Usai dua hari bertemu, 48 negara anggota OKI sepakat menghasilkan dua dokumen yakni deklarasi dan resolusi.

Yang menjadi pertanyaan kini, apakah dua dokumen itu saja cukup membuat Israel hengkang dari teritori Palestina? Pengamat Timur Tengah, Trias Kuncahyono, mengatakan hasil KTT OKI tidak bermakna apa-apa jika tidak ada tindak lanjut.

“Jangan sampai hal tersebut hanya terhenti pada deklarasi dan seruan belaka. Harus ada langkah konkrit lainnya usai KTT OKI kemarin,” ujar Trias yang dihubungi Rappler pada Selasa, 8 Maret.

Salah satu yang kini menjadi pertanyaan publik yaitu terkait dengan adanya seruan untuk memboikot produk dari wilayah pemukiman Palestina yang diduduki oleh Israel. Trias menyarankan kepada pemerintah agar memperjelas produk apa saja yang diboikot. Kemudian, bagaimana Indonesia memiliki mekanisme untuk mengetahui adanya produk yang diproduksi Israel masuk ke Indonesia. Sebab, di antara kedua negara tidak ada hubungan diplomatik.

“Kalau hanya sebatas seruan memboikot itu kan tidak bersifat mengikat. Mirip seperti fatwa,” tutur Trias.

Dia pun mengakui dampak dari dokumen deklarasi dan resolusi tidak akan dirasakan oleh Palestina saat ini. Tetapi, paling tidak, ujar Trias, dengan adanya pernyataan resolusi dan deklarasi, negara anggota OKI bisa ikut terlibat dalam proses dialog damai antara Israel dengan Palestina.

Selama ini, dialog tersebut hanya melibatkan empat pihak luar yakni Rusia, Amerika Serikat, PBB dan Uni Eropa. Keempat pihak itu lazim disebut kuartet.

Dia mengatakan publik juga perlu diingatkan agar tidak lupa isu Palestina akan selalu menjadi hutang sejarah selama mereka belum menjadi negara berdaulat.

“Selain itu, hasil deklarasi dan resolusi akan diperhitungkan oleh Amerika Serikat. Agenda Palestina akan menjadi agenda rutin mereka mulai saat ini,” kata Trias menambahkan.

Realisasi kampanye

Dia menambahkan melalui konferensi tersebut, paling tidak Jokowi telah membayar janji kampanye yang dia nyatakan pada Pemilihan Presiden pada tahun 2014 lalu. Saat itu, Jokowi berjanji jika terpilih sebagai Presiden dia akan mendukung kemerdekaan penuh Palestina.

“Dengan demikian, maka dia sudah merealisasikan janji kampanyenya itu,” kata dia.

Pamor Indonesia di mata internasional pun juga akan naik usai berhasil mendatangkan 48 negara dari 55 negara anggota OKI. Terlebih ketika undangan baru disebarkan pada pertengahan Januari.

Melalui KTT itu, Trias melanjutkan, menjadi pengingat bahwa di antara sesama negara anggota OKI harus bersatu dan tidak membuat konflik. – Rappler.com

BACA JUGA:

• 5 hal yang perlu kamu tahu soal KTT Luar Biasa OKI
• LINI MASA: KTT Luar Biasa OKI bagi Palestina
• Negara peserta KTT OKI satu suara dukung kedaulatan Palestina
• Indonesia diprotes undang Presiden Sudan ke KTT OKI