Jokowi: Tindak tegas aparat yang terlibat dalam penyelundupan

JAKARTA, Indonesia – Presiden Joko Widodo meminta Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Muda TNI Arie Soedewo untuk memerangi penyeludupan.

“Kepala Bakamla yang baru agar memiliki peran yang sangat strategis dalam memerangi penyeludupan ini,” kata Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas membahas penyeludupan di Kantor Presiden Jakarta, Rabu, 16 Maret.

Jokowi juga meminta Bakamla untuk membuat langkah-langkah konkrit yang harus segera dilakukan untuk memerangi aksi penyeludupan tersebut.

Sebagai negara kepulauan dengan 15.000 lebih pulau, praktik-praktik penyeludupan sangat rawan terjadi. 

“Dari Sabang sampai Merauke, sangat rawan sekali terhadap praktik-praktik penyeludupan barang, baik produk-produk pertanian, barang industri, daging, barang elektronika dan juga hal yang berkaitan illegal fishing (pencurian ikan) juga masalah penyeludupan narkoba,” kata Jokowi.

Presiden meminta praktik penyeludupan harus segera diatasi karena akan mengganggu pasar dalam negeri, melemahkan daya saing dan bahkan bisa mematikan industri nasional.

Dalam memerangi penyeludupan ini, Jokowi memerintahkan peningkatan pengawasan secara terpadu, terutama di pelabuhan-pelabuhan kecil.

“Tingkatkan kapal patroli dan operasi bersama-sama, kalau perlu dengan negara tetangga kita,” kata Presiden.

Jokowi juga memerintahkan Polri dan TNI meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga wilayah perbatasan, agar praktik-praktik penyeludupan khususnya melalui pelabuhan-pelabuhan kecil, melalui jalur-jalur tikus di perbatasan bisa dicegah.

“Tindak tegas juga aparat yang ikut bermain, tidak ada ampun dan saya ingin juga tidak ada kong kali kong lagi, baik dalam pemalsuan dokumen, penyalahgunaan fasilitas, kuota impor,” tegasnya.

Presiden juga menginginkan dilakukan reformasi total menyeluruh tata kelola perizinan impor yang terintegrasi dalam sistem informasi yang baik.

Dalam Rapat Terbatas ini beberapa menteri Kabinet Kerja hadir, di antaranya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan – dengan laporan Antara/Rappler.com