Kemlu bantah ada kesepakatan rahasia dengan Israel untuk bisa ke Palestina

JAKARTA, Indonesia – Wakil Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Hotovely pada Rabu, 16 Maret, mengungkapkan perjanjian rahasia antara Indonesia dengan Israel dengan tujuan agar Menlu Retno Marsudi diberikan izin untuk menyeberang dari Yordania menuju ke Ramallah, Palestina. Kesepakatan yang diungkap di hadapan parlemen Knesset berisi pemahaman di antara kedua pihak jika Retno ingin menyeberang ke Ramallah, maka dia juga harus ikut bertandang ke Yerusalem.

“Itu merupakan sebuah pemahaman umum menyangkut kunjungan siapa pun ke teritori Israel. Bahwa kunjungan ke Palestina dibuat berdasarkan asas resiprositas – berkunjung ke Yerusalem dan ke Ramallah,” ujar Hotovely seperti dikutip koran Israel, Haaretz, pada Rabu, 16 Maret.

Bahkan untuk menyiapkan kunjungan Retno, Hotovely sampai mengutus Direktur Divisi Asia, Mark Sofer, ke Indonesia pada pekan lalu untuk mencapai sebuah pemahaman mengenai kedatangan mantan Duta Besar Indonesia untuk Belanda tersebut. Hotovely turut menyebut kendati tidak ada hubungan diplomatik yang formal, namun kedua negara tetap berkomunikasi mengenai beberapa isu.

Namun, Retno menolak untuk berkunjung ke Yerusalem, sehingga izin masuk Ramallah pun batal diberikan.

“Ini merupakan sebuah pelanggaran protokol diplomatik dan hal yang paling terhormat untuk dilakukan adalah menghormati protokol tersebut. Jadi, ketika Anda melanggarnya jangan kaget jika Anda tidak bisa masuk ke teritori Palestina,”kata Hotovely.

Bentuk kekecewaan

Lalu, apa tanggapan Pemerintah Indonesia mengenai pernyataan Israel? Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir justru tertawa mendengar pernyataan Israel itu. Baginya tidak mungkin ada komunikasi rahasia yang dijalin pemerintah kedua negara karena antara Indonesia dengan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik.

“Bagaimana bisa seorang pejabat Israel datang ke Jakarta dan bertemu dengan pejabat Kemlu di sini. Itu tidak mungkin,” kata Arrmanatha yang dihubungi Rappler melalui telepon pada Rabu malam, 16 Maret.

Dia kembali menyatakan tujuan utama Retno ke Ramallah dan Yordania yakni untuk melakukan pertemuan bilateral dengan pejabat Palestina dan melantik konsul kehormatan, Maha Abou Susheh. Kemlu pun, ujar Arrmanatha, tidak mengurus perizinan secara langsung.

“Pengaturan izin sudah dilakukan sejak akhir Desember 2015 oleh KBRI Amman dengan pihak Pemerintah Yordania dan Palestina agar Menlu Retno bisa menyeberang dengan menggunakan helikopter ke Ramallah,” tutur dia.

Kemlu bahkan sudah menyiapkan tiga skenario sebelum melakukan pelantikan Susheh. Pertama, melantik Susheh di Amman, kedua Susheh tetap dilantik di Ramallah, dan ketiga pelantikan dilakukan melalui video conference.

“Penggunaan metode video conference ditempuh jika mereka tidak diizinkan untuk menyeberang melalui jalur darat. Hal tersebut bisa dilakukan, karena pada intinya proses pelantikan berisi pembacaan Surat Keputusan Presiden,” kata diplomat yang pernah bertugas di Jenewa dan New York itu.

Arrmanatha menduga apa yang disampaikan Israel merupakan bentuk kekecewaan karena kendati tak diberi izin, Indonesia pada akhirnya tetap bisa melantik konsul kehormatan. Dengan dilantiknya Susheh, maka Indonesia bisa berkomunikasi langsung dengan perwakilan di Palestina untuk mengetahui situasi di sana. Sebelumnya, komunikasi dijalin melalui KBRI Amman.

Bisa dipecat

Pengamat kajian wilayah Timur Tengah dan Islam Mohammad Riza Widyarsa ragu kedua pejabat negara pernah bertemu. Karena jika diketahui media, maka bisa berdampak fatal.

“Jika pejabat Indonesia bertemu pejabat Israel dengan menggunakan atribut sebagai diplomat dan ketahuan, maka pejabat itu bisa dipecat. Sebab, kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik. Akan lebih masuk akal jika pertemuan dilakukan di luar Indonesia dan Israel,” kata Riza melalui telepon pada Selasa, 15 Maret.

Menurut dia, sejak awal Israel memang tidak ingin memberikan izin bagi delegasi Indonesia untuk menyeberang ke Ramallah. Dilihat dari teritori geografis, Ramallah masih dikuasai Israel. Jika memberikan izin untuk melantik seorang konsul kehormatan, maka itu bermakna Israel mencoreng kedaulatannya sendiri.

“Oleh sebab itu, mereka membiarkan Maha Abou Susheh, Menlu dan Presiden Palestina untuk menyeberang ke Yordania. Sebab, jika Israel terlihat mencolok menghalangi pelantikan konsul kehormatan tersebut, maka mereka bisa dikecam dunia internasional. Bisa muncul sinyalemen Israel memang tidak mengininkan Palestina menjadi negara berdaulat,” papar dia.

Pelantikan Susheh akhirnya dilakukan di KBRI Amman pada Minggu, 13 Maret. Susheh yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha itu diharapkan bisa mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Palestina, khususnya di bidang pariwisata dan perdagangan. – Rappler.com

BACA JUGA:

• 5 hal yang perlu kamu tahu mengenai konsul kehormatan Indonesia …
• Hasil KTT OKI jangan hanya berhenti pada seruan dan deklarasi
• 5 hal yang perlu kamu tahu soal KTT Luar Biasa OKI
• LINI MASA: KTT Luar Biasa OKI bagi Palestina