Indonesia perkuat keamanan laut dengan 17 negara

SEMARANG, Indonesia – Sebanyak 17 negara berupaya meningkatkan keamanan laut dengan pemerintah Indonesia dengan menggelar pelatihan di Semarang, Jawa Tengah, Senin, 21 Maret.

Ke-17 negara yang ikut dalam pelatihan tersebut adalah Cina, India, Korea Selatan, Hong Kong, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Maladewa, Myanmar, Kamboja, Malaysia, Filipina, Australia,  Papua Nugini, Timor Leste, Thailand, dan Singapura.

Penguatan keamanan laut itu dimulai dalam forum “The 7th Maritime Security Desktop Exercise” (MSDE) yang dimotori oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia dan Australian Border Force.

Peter Laver, komandan Maritime Border Command Australia, mengatakan penguatan keamanan laut perlu dilakukan untuk menjaga zona teritorial di perairan masing-masing.

“Kami ingin dengar keluhan tiap peserta yang punya batas laut dengan negara lainnya sehingga kami bisa saling belajar dan berbagi ilmu untuk meningkatkan keamanan maritim secara bersama-sama,” ujar Peter.

Kepala Bakamla Laksda Arie Soedewo menyatakan kerjasama dengan 17 negara di bidang kelautan itu salah satunya untuk menghidupkan kembali jalur sutra yang membentang dari utara perairan Laut Cina Selatan hingga ke sisi selatan Australia.

Indonesia melihat peluang itu sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo yang ingin membangun poros maritim dunia.

“Makanya, kami mengapresiasi apa yang telah disepakati dalam pelatihan kali ini. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tentu menyambut baik menghidupkan jalur sutra maritim di era modern,” ungkap Arie.

Ia memaparkan ada banyak instansi keamanan dalam negeri yang terlibat dalam acara ini mulai dari TNI Angkatan Laut, Polri, Kejaksaan, Kemenlu, Kementerian Perhubungan, Kemenkumham, BNN, Badan Pengawasan Tenaga Nuklir, BNPT, Basarnas, Kementerian Keuangan hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ia menambahkan, pelatihan kemaritiman dengan 17 negara digelar mulai 21 Maret hingga 23 Maret 2016.

Indonesia ingin berbagi pengetahuan soal isu keamanan maritim yang saat ini tengah merebak belakangan ini terutama berkaitan dengan aksi ilegal fishing. Terlebih lagi, Bakamla yang dibentuk sesuai UU Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan dan Perpres Nomor 178 tahun 2014 bertugas berpatroli di sepanjang perairan Indonesia.

Ia beranggapan aksi ilegal fishing saat ini sangat membahayakan bagi negara kepulauan. Untuk itu, sebuah negara harus bisa menjalin kerjasama dengan baik dengan membentuk hukum publik yang kuat.

“Kondisi tersebut tentunya perlu langkah nyata demi mengamankan sumber daya laut yang dimiliki negara Asia dan Australia,” sambungnya.

Sebagai langkah awal dari program pelatihan kemaritiman, Bakamla RI menggelar dialog dengan perwakilan ke-17 negara di Gumaya Tower Jalan Gajahmada Semarang.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berharap forum ini dapat saling memahami situasi keamanan maritim masing-masing peserta.

“Kalau katakan ini ‘this is a crime’ maka kita katakan ‘this is a crime”. Misal ilegal fishing masuk Indonesia maka katakan ke negara sahabat kita, ‘hei ada kapal anda masuk, atau  ada pirating, atau ada operasi SAR masuk, bisa diomongkan,” jelas Ganjar.  – Rappler.com

BACA JUGA

• Indonesia bawa perspektif kemaritiman dalam Konferensi Iklim COP
• Daulat industri ikan ala Menteri Susi
• Janji Jokowi, mobnas, dan rezim yang memunggungi laut