Mengancam Ahok dengan sejarah kelam Tionghoa

Meski baru dihelat tahun depan, hawa panas pemilihan Gubernur DKI Jakarta sudah sangat terasa. Semua karena Ahok. Bagi haters Ahok, kengototan Basuki Tjahaja Purnama menjadi gubernur lagi diyakini sebagai proxy masuknya kelompok pemodal Tionghoa ke Jakarta. 

Ia diserang dari berbagai penjuru, termasuk —ini yang menyedihkan— menikamnya dengan pisau rasial. Mereka meminta Ahok agar tidak lupa sejarah kelam kelompok Tionghoa di negeri ini. Nampaknya, haters berharap “kode ancaman” ini cukup ampuh menciutkan nyali Ahok dan warga Tionghoa di belakangnya.

Dalam catatan saya, tidak ada kekerasan berbasis etnis paling tragis dalam sejarah Nusantara kecuali yang dialami oleh Tionghoa. Setelah diizinkan mendiami wilayah kerajaan Mataram sekitar 1683, imigran Tionghoa membuktikan diri sebagai orang yang dapat bekerja keras.

Dalam pandangan Jenderal Johan van Hoorn (1653-1711), orang Jawa yang dikenal baik hati menjadi lebih pandai dan rajin akibat interaksi dengan mereka. Namun akibat ulah segelintir Tionghoa yang berkolusi dengan elit kerajaan, banyak orang Jawa yang tidak suka dengan etnis ini kelak kemudian hari.

Kekerasan massal pertama kali terhadap etnis ini dimulai dari peristiwa yang tersohor dengan nama Geger Pecinan (Chinezenmoord). Sebanyak 10.000 Tionghoa dibunuh karena tuduhan melawan Kompeni. 

Pembantaian ini berjalan massif karena Kompeni tidak sendirian. Mereka dibantu orang Eropa, kelasi kapal, dan orang-orang sepoy (India). Elit Belanda juga mengiming-imingi recehan gulden bagi siapapun yang mampu menyetor kepala orang Tionghoa. Tawaran ini tak urung membuat banyak tukang, budak, dan penduduk lokal gencar memburu etnis ini.

Peristiwa ini membuat tidak sedikit pelarian Tionghoa bersekutu dengan banyak elit kerjaan melawan VOC. Namun demikian, hubungan baik tercederai dengan pembantaian Ngawi. 

Dalam catatan Denys Lombard (1996), sepasukan tentara berkuda pimpinan Raden Ayu Yuda Kusuma, Putri Hamengkubuwono I bergerak ke arah Ngawi sekitar 23 September 1825. Di sana mereka melakukan pembantaian terhadap hampir seluruh warga Tionghoa, tidak peduli perempuan atau anak. 

Potongan tubuh dan simbahan darah berserak di jalananan. Peristiwa ini membekas dalam masyarakat Tionghoa, dan sangat berdampak terhadap pandangan mereka kepada orang Jawa.

Disisi lain, para raja yang makin tergantung dari hasil penarikan pajak membutuhkan banyak orang Tionghoa. Mereka direkrut (kemudian di-convert menjadi Muslim) sebagai petugas penarik pajak. Tidak sedikit warga Tionghoa yang menyogok —bahkan hingga tiga kali lipat— untuk jabatan itu. Akibatnya tak jarang, penarik ini bersikap kejam saat mengutip pajak kepada orang Jawa tanpa merasa khawatir karena telah mendapat “perlindungan” dari kerajaan dan Belanda.

Situasi seperi ini tentu saja mengentalkan kebencian orang Jawa terhadap Tionghoa. Ketidaksukaan itu makin menggumpal ketika Kompeni dan kerajaan memberi akses pendirian rumah bordil dan candu kepada segelintir orang Tionghoa. Dalam pandangan Islam (Jawa), madat dan madon adalah sesuatu yang nista karena tergolong perbuatan molimo.

Kebencian orang Jawa terhadap Tionghoa semakin menemukan justifikasinya saat Pangeran Diponegoro kalah dalam pertempuran Gowok (1826). Dia merasa penyebab kekalahan itu karena dirinya telah “dihancurkan” perempuan Tionghoa. 

Diponegoro menuding Tionghoa membawa sial. Apalagi setelah ia mendapati iparnya, Sasradilaga, kalah perang di Lasem karena melanggar larangannya untuk “berhubungan” dengan perempuan Tionghoa. 

Padahal menurut Carey (1986), sangat mungkin kekalahan keduanya ini diakibatkan pengaruh candu yang dihisap dan praktek bersenang-senang sebelum perang. Kelak sabda rasis pemimpin agung ini menjadi mitos kuatnya kebencian Jawa maupun Islam terhadap Tionghoa.   

Kejamnya Indonesia modern 

Kekerasan anti-Tionghoa pertama dalam sejarah Indonesia modern terjadi pada 31 Oktober 1918, terkenal dengan nama Peristiwa Keroesoehan di Koedoes. 

Saat itu Belanda mengadu domba pedagang Islam keturunan Arab —anggota Sarekat Islam (SI)— dengan pedagang Tionghoa dengan memanfaatkan rivalitas bisnis keduanya. Ribuan anggota SI dari Mayong, Jepara, Pati, Demak, dan sekitarnya  meluluhlantakkan Kudus gara-gara perkelahian saat upacara gotong Toapekong. Pabrik rokok, toko, rumah, klenteng maupun industri batik habis dibakar dan dijarah. Ratusan terluka puluhan meninggal dunia. 

Riset Twang Peck (1998) menunjukkan kekerasan terhadap etnis ini terjadi ketika Jepang masuk Indonesia. Tentara Belanda yang ditarik mundur saat itu juga menjarah banyak properti milik Tionghoa. Sekitar 70-80 persen penggilingan dan penyimpanan padi milik di Karawang dan Tanjung Priok ludes.

Sewaktu Agresi Belanda I, upaya mundur pejuang RI ke pedalaman menyisakan kepedihan tak terperihkan bagi etnis Tionghoa. Pembunuhan dan penjarahan dalam skala besar terjadi pada warga Tionghoa di sekitar sungai Cisadane. Mereka dibantai para pejuang karena dituding menjadi mata-mata belanda. 

Menurut Benny G. Setiono (2006) yang mengutip The New York Times pada 6 Juni 1946, sebanyak 600.000 Tionghoa dibunuh. Pembantaian terus dilakukan sampai 8 juni. Aksi ini menjalar cepat ke Bandung Selatan, Mauk, Serpong, dan Karawang. Di Mauk, tidak sedikit perempuan Tionghoa diperkosa secara brutal, yang laki-laki dilucuti celananya dan dipaksa sunat.

Palang Merah Jang Sen Ie mencatat, dalam agresi tersebut setidaknya 653 Tionghoa dibunuh di Tangerang dan sekitarnya, termasuk 136 perempuan dan 36 anak. Sebanyak 1.268 rumah dibakar habis dan 236 dirusak. 

Organisasi ini juga mengklaim, ada 25.000 Tionghoa mengungsi ke Jakarta akibat peristiwa tersebut. Kekejian ini pelak mendorong masyarakat Tionghoa menetapkan 11 Juni 1946 sebagai Hari Duka Cita. Seluruh pabrik dan toko milik Tionghoa ditutup sebagai tanda berkabung. 

Kekejian yang sama terjadi saat agresi Belanda kedua pada Juli 1947. Laporan lengkap terkait lokasi penjarahan, perampokan, pembunuhan, maupun pemerkosaan terhadap etnis ini dikeluarkan oleh Chung Hua Tsung Hui (federasi perkumpulan orang-orang Tionghoa di Indonesia) kepada Liga Bangsa-Bangsa dengan nama Memorandum Outlining Acts and Inhumanity perpetrated by Indonesian Bands on Innocent Chinese before and after the Dutch police Action was Enforced on July 21 1947.

Beberapa tahun setelah kemerdekaan merupakan situasi terburuk bagi etnis ini. Praktek kekerasan terus berlangsung di Jawa dan Sumatera hingga akhir 1949, yang terparah di Jawa Timur, terutama saat ratusan narapidana Kalisosok dilepaskan, direkrut dan dipersenjatai untuk ikut milisi pejuang dan membumihanguskan kota agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Warga Tionghoa kembali menjadi bulan-bulanan “pejuang” ini; dijarah, dibakar, dibunuh, dan diperkosa.

Etnis Tionghoa kembali meringkuk sebagai korban fragmentasi politik yang mengeras saat Orde Lama. 

Ekses pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1960 yang melarang orang asing (Tionghoa) berdagang di luar ibu kota provinsi dan kebupaten, sebanyak 136.000 Tionghoa diusir keluar Indonesia menuju Tiongkok. 

Tiga tahun kemudian, tepatnya akhir Maret 1963, terjadi peristiwa rasialis yang bersifat massif di beberapa daerah. Diawali dari Cirebon, sekelompok pemuda Tionghoa memprotes vonis bebas terhadap putera Dr. Murad (aktivis Partai Sosialis Indonesia) yang menabrak seorang pemuda Tionghoa hingga meninggal. Mereka terlibat perkelahian dengan pemuda pribumi di depan Pengadilan Negeri Cirebon. Peristiwa ini kemudian berubah menjadi kerusuhan dan menjalar ke Tegal, Bandung, Garut, Tasikmalaya, Cianjur, Bogor, dan Sukabumi. 

Hasil penyelidikan Badan Permusyawaratan Kenegaraan Indonesia (BAPERKI) di Cirebon menunjukkan PSI dan Masyumi diduga memprovokasi massa dengan menghembuskan Tionghoa adalah musuh Islam. Dasarnya adalah pidato Soekarno di hadapan kepala negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT), di mana suami Fatmawati ini berterima kasih atas partisipasi RRT ikut menumpas pemberontakan PRRI/Permesta. 

Kita tahu Masyumi dan PSI kerap dikaitkan dengan upaya pemberontakan tersebut dalam sejarah kritis Indonesia. Mahasiswa Gemsos seperti Suripto, Siswono Yudohusodo, Muslimin Nasutian, Dedy Kurnia, dan Abdul Qoyyum harus meringkuk dua tahun di penjara karena peristiwa ini (Budi Setiawanto,dkk., 2001).

Saat pecah Peristiwa 1965 dan transisi menuju Orde Baru, Charles Coppel (1994) mengestimasi tidak kurang dua ribuan etnis Tionghoa terbunuh. Belum termasuk penutupan dan perampasan 629 sekolah Tionghoa dan ratusan gedung perkumpulan dan yayasan Tionghoa oleh pihak militer maupun ormas.

Makin tergerus Orde Baru

“Kutukan” Diponegoro terus berlanjut hingga rezim Orde Baru berkuasa selama 32 tahun. Kekerasan demi kekerasan silih berganti menghantam etnis Tionghoa. 

Adam Schwarz (1994) menulis, kurang lebih 45.000 Tionghoa terusir dari Kalimantan imbas dari huru-hara Peristiwa ’65, ratusan di antaranya meregang nyawa di tangan suku Dayak yang sukses diadu domba militer. Dengan bersandar pada kesaksian seorang past0r di Timor Timur, Benny G. Setiono (2006), mengklaim 700-an Tionghoa terbunuh di antara 2000 nyawa saat indonesia menginvasi wilayah ini. 

Berbagai rangkaian sentimen anti-Tionghoa terus disulut elit Orde Baru. Secara beruntun, Bandung dan Jakarta diguncang kerusuhan rasial pada 1973 dan 1974, termasuk Peristiwa Malari. Di saat yang sama, Soeharto persis memakai cara Kompeni untuk menjaga kebencian publik terhadap Tionghoa. Dia berikan akses dan perlindungan bisnis terhadap beberapa Taipan untuk mencitrakan Tionghoa sebagai sosok penjilat yang tidak punya nurani.

Pada 22-23 November 1980, kerusuhan massal anti-Tionghoa meledak di Solo. Kejadian ini dipicu perkelahian 3 siswa sekolah guru olahraga dan seorang pemuda Tionghoa. Aksi anarkis ini merembet cepat ke Boyolali, Ambarawa, Salatiga, Banyubiru, Candi, dan Semarang. Setiap ditemukan orang Tionghoa, mereka langsung memukuli dan meludahinya. Peristiwa paling parah terjadi di Semarang pada 25 November.

Memasuki tahun 90an, warga Tionghoa hidup dalam ketakutan sangat. Benny G. Setiono mencatat aksi kerusuhan terus memapar mereka, di Purwakarta (1995), Pekalongan (1995), Situbondo (1996), Jakarta (1996), Sanggau Ledo (1996), Tanah Abang (1997), Rengasdengklok (1997), Banjarmasin (1997), Makassar (1997), dan Kebumen (1998). 

Puncak kerusuhan terjadi di Jakarta pada 13-14 Mei 1998. Hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa ini melaporkan data yang sungguh menyesakkan. Dalam sebuah wawancara televisi, (Romo) Sandyawan menceritakan kisah perempuan Tionghoa yang diperkosa massal sembilan laki-laki di dalam taksi.

Menutup sejarah kelam

Rentetan sejarah panjang kekerasan terhadap etnis Tionghoa bukanlah hal yang patut dibanggakan oleh siapapun, apalagi digunakan kembali sebagai instrumen intimidatif untuk melegalkan kepentingan politik. Jika ada yang berintensi demikian seharusnya malu dan patut dicek lagi kewarasannya. 

Bangsa ini sudah cukup terdidik dan dewasa untuk tidak lagi ingin terjerembab dalam sirkulasi gelap kekerasan. Sebaliknya, NKRI akan bergerak melindungi —tidak hanya kepada etnis Tionghoa, namun juga terhadap setiap entitas yang hidup di negeri ini— sebagai warga negaranya. 

Bagi saya, menjadi kiri atau beragama sejati adalah bersyahadat untuk menyejahterakan rakyat dengan jujur. Ahok tidak hanya dicaci maki oleh sebagian aktivis, ormas Islam, dan oligarki parpol yang enggan berubah, suami Veronica Tan ini juga dicintai banyak orang yang terus berduyun menyerahkan KTP dukungannya. 

Melawan Ahok di Pilgub dengan menyuguhkan kobaran pilu sejarah Tionghoa tidak akan mengecilkan nyalinya. Ahok bukanlah tipe Tionghoa penakut dan penjilat, sebab saya kira ia sangat mungkin tahu sosok Siauw Giok Tjhan. —Rappler.com

BACA JUGA:

• WNI keturunan Tionghoa tidak boleh punya tanah hak milik di Yogyakarta
• Kita tak perlu malu-malu akui potensi warga Tionghoa
• Komedian Ernest Prakasa: Ahok tak bisa jadi presiden