SUMMARY
This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.
JAKARTA, Indonesia — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah meminta pemerintah Indonesia agar membuka hubungan resmi dengan Israel.
Namun, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa Indonesia berpegang teguh pada prinsip yang ada di dalam konstitusi, yaitu lebih mengutamakan untuk kemerdekaan Palestina.
“Kalau kemerdekaan itu bisa dilakukan, artinya tuntutan kita dipenuhi, maka Indonesia tentunya juga dengan terbuka memikirkan (untuk menjalin hubungan resmi dengan Israel),” kata Pramono di Jakarta, pada Selasa, 29 Maret.
Pramono menggunakan kata “memikirkan” bukan “menyetujui” karena menurutnya, Indonesia tidak mau terjebak dalam belenggu ini.
“Yang paling penting adalah spirit untuk memerdekakan Palestina, yang sekarang ini menajdi prioritas Indonesia,” katanya.
Sebelumnya, Netanyahu menyampaikan keinginannya untuk menjalin hubungan resmi dengan Indonesia saat menerima kunjungan sejumlah wartawan Indonesia ke negaranya, pada Senin, 28 Maret. Netanyahu sempat berfoto bersama dengan lima jurnalis senior Indonesia dan diunggah ke akun resmi Twitter Perdana Menteri Israel.
PM Netanyahu met w/ senior Indonesian journalists: “It’s time for formal relations between Israel and Indonesia”. pic.twitter.com/dnRznbDvJW
— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 28, 2016
“Sudah waktunya untuk menjadi hubungan resmi antara Indonesia dan Israel. Kami memiliki banyak peluang kerjasama bilateral, khususnya di bidang teknologi air dan teknologi tinggi,” kata Netanyahu seperti dilaporkan Times of Israel.
Ia menyebutkan, separuh negera Israel adalah gurun pasir. Hujan pun tak banyak di negaranya. Namun Israel tak kekurangan air, bahkan punya pasokan berlebih bagi negara tetangganya.
“Semua butuh air, begitu pula Indonesia. Kita bisa kerjasama di sana,” ujarnya.
Netanyahu juga menyebut kedua negara sama-sama memiliki kepentingan untuk memerangi teror sebagai alasan perlunya dibuka hubungan resmi Indonesia-Israel.
“Sudah waktunya untuk mengubah hubungan kami, karena alasan mencegah tidak lagi relevan,” kata Netanyahu mengacu pada upaya mencegah aksi terorisme.
Menurut Netanyahu, Yerusalem dan Jakarta adalah “sekutu” dalam melawan ancaman terorisme.
Awal bulan ini, Presiden RI Joko “Jokowi” Widodo sempat mendorong masyarakat internasional untuk memboikot produk yang dihasilkan di dalam pemukiman ilegal atau/oleh pemukiman ilegal yang diduduki oleh Israel. Melalui cara tersebut, Jokowi berharap Israel akan berhenti untuk menjajah wilayah Palestina.
“Menyerukan terhadap komunitas internasional untuk mendukung boikot produk yang diproduksi oleh pemukiman ilegal Israel,” kata Jokowi. Hal itu diucapkannya saat berpidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (KTT LB OKI) di Jakarta, pada 6-7 Maret lalu.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi juga sempat dicekal oleh Israel pasca KTT LB OKI, pada 13 Maret.
Saat itu Retno berniat untuk melantik Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina, Maha Abou Susheh.
Pelantikan pun terpaksa dilakukan di Yordania karena Retno dan delegasi Indonesia tidak diberi izin oleh Israel untuk menyeberang menuju ke Ramallah di Tepi Barat, daerah jajahan Israel.
Dipolitisasi
Sementara, Kementerian Luar Negeri menyayangkan kunjungan tersebut justru dipolitisir oleh pihak Israel. Juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir, menduga undangan bagi wartawan itu terkait adanya keberhasilan Indonesia memiliki kontak langsung dengan Palestina melalui konsul kehormatan.
“Saya rasa bisa dinilai dari peristiwa sebelumnya. Apalagi sebelumnya juga ada insiden terkait Bu Menlu,” kata Arrmanatha ketika dihubungi Rappler pada Rabu, 30 Maret.
Kendati begitu, Arrmanatha menjelaskan tidak bisa melarang media untuk berkunjung ke Israel. Mereka juga mengetahui kunjungan seperti ini sebelumnya sudah pernah dilakukan.
“Kunjungan sebelumnya dilakukan untuk promosi sosial, pariwisata dan bisnis. Kami menyayangkan jika kunjungan ini dipolitisasi oleh Israel,” ujar diplomat yang pernah bertugas di New York dan Jenewa itu.
Walau sudah ada tawaran dari Israel, Arrmanatha menegaskan posisi Indonesia akan tetap teguh memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari Israel.
Dikecam DPR
Di pihak lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengecam kehadiran lima jurnalis senior di Tel Aviv untuk bertemu dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Senin, 28 Maret. Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, mengatakan kehadiran mereka justru bertentangan dengan sikap Indonesia yang lantang menentang penjajahan Israel di wilayah Palestina.
Apalagi ketika menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI, Indonesia mendorong masyarakat internasional agar memblokir produk-produk Israel yang dihasilkan di wilayah pemukiman ilegal Palestina.
Dia mengaku tidak paham apa agenda dari kunjungan kelima jurnalis senior itu, khususnya setelah Indonesia menjadi tuan rumah KTT LB OKI. Mahfudz menduga Israel dan Netanyahu risau dengan sikap Presiden Jokowi sehingga mencari jalur yang dipikir akan efektif melalui wartawan.
“Saya juga tidak mengerti bagaimana caranya mereka bisa masuk ke Israel. Sementara, dua Menlu Indonesia yaitu Marty Natalegawa dan Retno Marsudi justru ditolak oleh Israel ketika ingin masuk ke Palestina. Mungkin karena mereka menggunakan paspor hijau biasa, mereka masuk lewat Eropa dan baru ke Israel,” ujar Mahfudz ketika ditemui di Jakarta pada Selasa, 29 Maret.
Dia ikut mengamini pernyataan Kemlu yang menentang keinginan Israel untuk membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia. Sebab, jika dipenuhi hal tersebut akan bertentangan dengan konstitusi Indonesia yang menentang penjajahan di seluruh dunia. —dengan laporan ANTARA/Rappler.com
BACA JUGA:
Add a comment
How does this make you feel?
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.