Tim pembela muslim desak jenazah Siyono diotopsi

JAKARTA, Indonesia—Tim pembela muslim Islamic Study and Action Center (ISAC) mengkritisi sikap perangkat desa Pogung, Cawas, Klaten, yang menolak rencana otopsi jenazah terduga teroris Siyono, 34 tahun, yang rencananya akan dilakukan oleh tim dokter forensik dari rumah sakit Muhammadiyah. Menurut ISCA, otopsi itu harus dilakukan untuk membuktikan tak ada penganiayaan oleh Detasemen Khusus 88 (Densus 88). 

“Terkait otopsi jenazah Siyono, ISAC berharap jangan sampai ada pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, persekongkolan jahat apalagi adu domba warga. Kami serahkan kepada tim dokter dan tim advokasi dari PP Muhammdiyah untuk melakukan tugasnya sebagaimanan amanat dari istri Siyono,” ujar Sekertaris ISAC Endro Sudarsono pada Rappler, Kamis, 31 Maret. 

Apa alasan ISAC mendukung otopsi? 

Istri Siyono adalah pihak korban yang memiliki hak penuh atas kepastian hukum terhadap penyebab kematian suaminya Siyono.

Pengurus Pusat Muhammadiyah secara resmi telah memiliki surat kuasa dari Suratmi, istri Siyono, yang akan melakukan upaya hukum terhadap kematian suaminya tersebut termasuk otopsi pada Selasa, 29 Maret. 

Pada Kamis, 17 Maret, Kepala Polisi RI Jenderal Badrodin Haiti mempersilakan para pihak untuk melakukan otopsi terhadap jenazah Siyono demi kepentingan hukum. 

Siyono ditangkap di Klaten, Jawa Tengah pada 8 Maret oleh tiga orang yang diduga anggota Densus 88 dan kembali ke rumah sebagai mayat empat hari kemudian. 

ISAC mempertanyakan motif di balik penolakan otopsi jenazah Siyono oleh kepala desa Pogung Cawas Klaten. “Mengapa Kepala Desa Pogung tidak mengakomodir pihak keluarga yang setuju otopsi dan berencana mengusir keluarga yang setuju otopsi?” ujar Endro.  

Sebelumnya, penolakan itu disampaikan Kepala Desa Pogung, Joko Widoyo dan beberapa perwakilan masyarakat, Rabu pagi, 30 Maret. Keputusan itu diambil berdasarkan keputusan rapat perangkat desa, Ketua RW, Ketua RT, dan perwakilan tokoh masyarakat pada Selasa malam. 

“Ini kesepakatan bersama warga desa Pogung menanggapi rencana otopsi Siyono. Kami memang belum mendapat surat permintaan otopsi, tetapi kami tahu dari berita,” kata Joko.

Tetapi Ketua Muhammadiyah bidang hukum dan HAM Busyro Muqodas mengatakan penundaan tersebut bukan karena adanya penolakan dari warga tetapi lebih karena persiapan tim dokter yang belum selesai. 

“Memang ada penolakan, itu pun saya bertanya-tanya, ada apa warga kok menolak warga juga. Tapi bukan karena itu, kita tunda karena tim medis belum siap,” kata Busyro saat ditemui Rappler di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu, 30 Maret.

Pada Selasa, 29 Maret, Suratmi meminta perlindungan dari organisasi masa Muhammadiyah karena kawatir dengan keselamatannya.

Busryo merasa curiga dengan penolakan yang muncul karena Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sendiri sudah memberi izin untuk otopsi ulang. —Rappler.com

BACA JUGA

• Warga desa tolak otopsi jenazah teroris Siyono
• Otopsi ulang jenazah Siyono ditunda