Komnas HAM dan Muhammadiyah otopsi jenazah Siyono di makam

 

KLATEN, Indonesia – Setelah sempat tertunda pekan lalu, tim dokter forensik Muhammadiyah akhirnya melakukan otopsi jenazah terduga teroris, Siyono, hari ini, Minggu, 3 April, selama kurang lebih lima jam.

Tim yang terdiri dari sembilan dokter dan akademisi dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, dan Universitas Sebelas Maret, dan beberapa universitas Muhammadiyah memulai otopsi sekitar pukul 7:00 WIB dan selesai hampir tengah hari. Satu orang dokter forensik dari Polda Jawa Tengah juga ikut mendampingi otopsi dua jam kemudian.

Otopsi berlangsung aman meskipun sebelumnya beredar kabar penolakan dari masyarakat yang diwakili oleh surat pernyataan Kepala Desa Pogung Joko Widoyo dan juga beredarnya spanduk di beberapa jalan yang isinya menolak teroris di wilayah Klaten.

Sebanyak 1.200 anggota Komando Kesiap-siagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) dan Pemuda Muhammadiyah menjaga proses otopsi dibantu aparat dari Polres Klaten dan Polda Jawa Tengah. Makam Siyono sudah dijaga dan disterilkan anggota KOKAM sejak sehari lalu untuk mengantisipasi pencurian atau perusakan jenazah Siyono oleh orang yang menolak otopsi.

“Sebenarnya penolakan itu bukan dari masyarakat, tapi dari kepala desa sendiri. Warga di sini malah banyak membantu menyediakan fasilitas tenda, air bersih, dan batu-batu,” kata Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak yang sebelumnya sempat bernegosiasi dengan kepala desa.

Sementara itu, Polres Klaten memberikan klarifikasi soal polemik penolakan otopsi yang berasal dari perbedaan sikap keluarga Siyono, terutama antara ayah dan istri Siyono. Ia menegaskan bahwa kuasa otopsi adalah hak istri Siyono sebagai ahli waris dan kepolisian tidak pernah menghalanginya.

“Tadi pagi ada instruksi dari Pak Kapolri yang mempersilakan otopsi, tetapi syaratnya harus didampingi dokter forensik dari Polda,” kata Kapolres Klaten, AKBP Faizal.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hafid Abbas menjelaskan bahwa otopsi jenazah Siyono merupakan tanggung jawab institusi yang diberi mandat oleh negara untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM itu. Otopsi dilakukan atas kuasa dari istri Siyono, Suratmi, yang ingin mencari kebenaran atas kematian suaminya.

“Dengan otopsi ini kita akan melihat apakah kematian Siyono ini wajar atau tidak,” kata Hafid.

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqqodas mengatakan bahwa Muhammadiyah hanya membantu menyediakan dokter dan fasilitas untuk otopsi, sedangkan legal standing ada di Komnas HAM sebagai lembaga negara.

Ia menegaskan sikap Muhammadiyah itu merupakan tanggung jawab moral membela rakyat yang masih berstatus “terduga teroris” namun diduga meninggal akibat kebrutalan Densus 88. Salah satu organisasi Islam tertua di Indonesia itu punya komitmen untuk menguatkan hak-hak sipil dan mengontrol perilaku kekerasan dan kejahatan yang dilakukan alat negara.

“Kita membayar pajak, membayari senjata, peluru polisi, tetapi kita tidak bisa diam kalau rakyat malah korban,” kata Busyro.

Sebagai organisasi masyarakat sipil yang sudah berusia 106 tahun dan memiliki sumber daya yang memadai – dokter, rumah sakit, dan universitas – lanjut Busyro, Muhammadiyah ingin membantu teknis otopsi.

“Saya tadi pagi sudah minta Polri agar ada dokter forensik polisi yang ikut otopsi agar proses dan hasilnya transparan,” ujarnya.

Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menilai otopsi merupakan pembuktian ilmiah untuk menjawab dugaan kejanggalan dalam kematian Siyono. Jika nanti ditemukan kekerasan atau penyiksaan selama pemeriksaan oleh Densus 99, maka itu wewenang Komnas HAM untuk menindaklanjuti.

Ditemukan luka akibat benda tumpul

Rencana semula, otopsi akan dilakukan di rumah sakit Muhammadiyah, tetapi batal karena selain makan waktu lebih lama, juga dikhawatirkan merusak kondisi jenazah.

Ketua tim dokter forensik dr Gatot Suharto SpF, menjelaskan bahwa timnya sudah melakukan otopsi secara menyeluruh di bagian luar dan dalam tubuh Siyono. Proses otopsinya sebenarnya hanya butuh sekitar dua jam, tetapi pembongkaran makam dan pengangkatan jenazah membutuhkan waktu lebih lama.

“Proses identifikasi jenazah yang sudah dikubur dua minggu jelas berbeda dengan jenazah yang baru, tetapi kami memastikan tidak ada kendala,” kata Gatot.

Pengajar Fakultas Kedokteran Undip Semarang itu menjelaskan menegaskan bahwa otopsi tersebut adalah yang pertama kali pada jenazah Siyono, karena tidak ditemukan bekas tanda otopsi.

“Sejauh ini tim dokter menemukan tanda-tanda intravital kekerasan benda tumpul di beberapa bagian tubuh Siyono,” katanya.

Namun, menurut Gatot, temuan itu masih harus diuji di laboratorium untuk memastikan apakah kekerasan itu yang menyebabkan kematian, dilakukan sebelum atau sesudah mati. Tim dokter telah mengambil sampel bagian kulit dan otot jenazah yang luka untuk diperiksa lebih lanjut.

“Jadi kami tidak hanya melakukan otopsi visual tetapi juga uji lab untuk mencari benang merah penyebab kematian Siyono,” ucap Gatot.

Hasil otopsi tim dokter baru akan diketahui sekitar tujuh hingga 10 hari kemudian, dan akan diserahkan kepada Komnas HAM sebagai bahan laporan penyelidikan.

Siyono ditangkap tiga orang Densus 88 usai salat Maghrib di masjid samping rumahnya pada 8 Maret, kemudian dilaporkan meninggal pada tiga hari kemudian ketika dalam pemeriksaan Densus.

Mabes Polri mengeluarkan pernyataan bahwa Siyono meninggal karena kelelahan akibat berkelahi dengan anggota Densus di dalam mobil.

Sebelum dimakamkan pada 13 Maret, pihak keluarga mendapati sejumlah luka-luka pada tubuh Siyono dan menduga ada kejanggalan. Karena, menurut kesaksian keluarga, Siyono ditangkap dalam kondisi sehat. —Rappler.com

BACA JUGA:

• Terduga teroris asal Klaten meninggal saat diperiksa Densus 88
• Kesaksian keluarga: Siyono masih sehat saat dibawa Densus 88
• Warga desa tolak otopsi jenazah terduga teroris Siyono