18 personel militer Filipina tewas saat menyerbu kelompok Abu Sayyaf

JAKARTA, Indonesia – Sedikitnya 18 personel militer Filipina tewas ketika terlibat pertempuran dengan anggota kelompok militan Abu Sayyaf di Provinsi Basilan pada Sabtu, 9 April. Sebanyak 50 pasukan militer lainnya dilaporkan terluka.

“Saya konfirmasi ada penyerangan di barangay (Desa) Baguindan, Tipo Tipo (kota) Basilan yang berujung di sisi pemerintah: 18 orang tewas terbunuh dan 53 terluka,” ujar Juru Bicara Militer Komando Mindanao Barat, Mayor Filemon Tan pada Minggu, 10 April seperti dikutip harian Straits Times.

Filemon mengatakan korban tewas juga jatuh di pihak Abu Sayyaf. Ada dua anggota kelompok militan yang tewas yakni warga Maroko, Mohammad Khatfab dan Ubaida Hapilon. Ubaida dilaporkan merupakan anak laki-laki dari pemimpin senior Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon.

Letnan-Kolonel Benedicto Manquiquis mengatakan pertempuran dimulai pada Sabtu, 9 April pukul 07:55 waktu setempat. Saat itu, batalion pasukan khusus ke-4 dan batalion infantri ke-44 terlibat baku tembak dengan 100 anggota Abu Sayyaf.

Angkatan bersenjata militer Filipina terus memburu keberadaan anggota Abu Sayyaf di seluruh Provinsi Basilan dan di dekat Pulau Jolo selama dua pekan terakhir. Mereka berharap bisa membebaskan 18 warga asing yang saat ini tengah ditahan oleh kelompok itu.

Beberapa warga asing yang ditahan Abu Sayyaf antara lain warga Kanada, Rovert Hall dan John Ridsdel, serta warga Norwegia, Kjartan Sekkingstad. Abu Sayyaf sudah mengancam jika uang tebusan tidak dipenuhi pada Jumat, 8 April, maka mereka akan dieksekusi dengan dipenggal.

Nasib 10 WNI

Lalu, bagaimana dengan nasib 10 kru kapal Brahma 12 yang hingga saat ini juga masih ditawan oleh Abu Sayyaf? Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan telah mendengar informasi mengenai penyerangan di Provinsi Basilan semalam dari Pemerintah Filipina.

“Kondisi 10 WNI hingga saat ini dalam keadaan baik,” ujar Iqbal kepada Rappler, Minggu, 10 April tanpa bersedia memberikan keterangan lebih detail.

Sebelumnya, kelompok Abu Sayyaf juga memberikan tenggat waktu agar Pemerintah Indonesia memenuhi uang tebusan senilai 50 juta Peso atau setara Rp 14,2 miliar. Tetapi, juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir mengatakan pemerintah tidak pernah menyampaikan adanya tenggat waktu.

“Yang kami fokuskan adalah menyelamatkan, kapan pun dan berapa lama pun waktu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan 10 WNI, akan kami lakukan,” ujar Arrmanatha pada Jumat malam, 8 April.

Dia kembali menegaskan tidak pernah menyinggung perihal tenggat waktu penyelamatan, baik dalam pernyataan pers resmi atau kesempatan wawancara di tempat.

Sementara, Wakil Presiden Jusuf “JK” Kalla mengatakan tidak akan membayar uang tebusan tersebut. Upaya yang saat ini masih terus ditempuh pemerintah yakni dengan cara kemanusiaan.

“Pemerintah tidak akan bicara soal tebusan. Pemerintah juga tidak akan bayar sama sekali uang tebusan itu,” kata JK di kantor Wapres pada Jumat, 8 April.

Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, mengatakan upaya pembebasan 10 WNI akan tetap ditangani oleh angkatan bersenjata Filipina sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Jika militer Indonesia ingin masuk ke teritori Filipina, maka dibutuhkan persetujuan dari kongres mereka terlebih dulu. – Rappler.com

BACA JUGA:

• Indonesia tolak tuntutan Abu Sayyaf untuk bayar uang tebusan
• TNI: Posisi WNI yang disandera Abu Sayyaf sudah terlacak
• Keluarga ABK desak perusahaan segera bayar uang tebusan ke …